Demo 10 November 2026: Kronologi Aksi di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Purwokerto

3 hours ago

Ilustrasi megafon dan bambu runcing di jalan usai demonstrasi

Rabu, 11 November 2026. Artikel ini disusun dari pemberitaan Kompas, Jawa Pos, Radar Jogja, Tribun Jogja, iNews, Okezone, Suara, IDN Times, NU Online, Beritasatu, KalderaNews, Malutpost, Inilah, serta keterangan resmi Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Jatim, dan Kedutaan Besar AS. Sumber lengkap ada di bagian akhir. Mereka yang diamankan polisi belum tentu bersalah dan berhak atas asas praduga tak bersalah.

Hari Pahlawan biasanya identik dengan upacara, tabur bunga, dan kisah heroik Pertempuran Surabaya 1945. Tahun ini, 10 November juga menjadi hari protes. Dari Jakarta sampai Makassar, dari Surabaya sampai Purwokerto, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan membawa satu pesan besar: “Pulihkan Indonesia.”

Sebagian besar aksi berjalan tertib. Ada aksi saling dorong dengan aparat di Jakarta dan Makassar, sementara aksi di Surabaya dan Purwokerto berakhir damai. Namun malam harinya Yogyakarta memanas. Massa dan polisi bentrok dari Gedung DPRD DIY hingga Tugu Jogja, dan lebih dari seratus orang diamankan.

Artikel ini merangkum apa yang terjadi di setiap kota, siapa saja yang turun ke jalan, apa yang mereka tuntut, dan mengapa gelombang protes ini belum akan surut.

Demonstran membentangkan spanduk “Makzulkan Gibran” dalam demonstrasi 10 November 2026. Foto: Hariadhi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Gambaran Besar: Satu Hari, Banyak Kota

Seruan aksi 10 November datang dari beberapa arah sekaligus. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia mengusung tagar #PulihkanIndonesia. Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyebarkan seruan “10 November Memanggil” dengan peta aksi di sekitar 23 daerah, dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Banten, Jakarta, Bogor, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Makassar, Ternate, Kupang, Mimika, hingga Jayapura.

Di luar itu ada aliansi-aliansi lokal seperti Aliansi Jogja Memanggil di Yogyakarta, Aliansi BEM Banyumas Raya di Purwokerto, Aliansi KERAMAT di Makassar, dan BEM Nusantara di Jakarta. Kelompok aktivis 1998 (IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu) menyampaikan sikap politik melalui Maklumat Matraman.

Ringkasan situasi di kota-kota yang laporannya sudah tersedia:

Kota	Perkiraan massa	Situasi	Diamankan
Yogyakarta	Ratusan	Siang tertib, malam ricuh	94–106 orang
Jakarta	2.500–2.700 (perkiraan polisi), 74 aksi terdaftar	Saling dorong, lalu bubar	Tidak ada laporan
Surabaya	Sekitar 3.000	Tertib, selesai sore hari	2 orang pembawa molotov, bukan peserta aksi
Makassar	12 kelompok massa	Saling dorong ringan	Tidak ada laporan
Purwokerto	Sekitar 300	Tertib	Tidak ada

Untuk kota-kota lain dalam peta FMN, seperti Medan, Palembang, Semarang, Bandung, Denpasar, dan Jayapura, hingga artikel ini ditulis kami belum menemukan laporan media tentang jalannya aksi. Ini bukan berarti aksi tidak terjadi, tetapi skalanya kemungkinan kecil atau belum diberitakan.

Jakarta: 74 Aksi dalam Satu Hari

Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mengacungkan salam tiga jari dalam demonstrasi 10 November 2026. Foto: Hariadhi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Ibu kota menjadi pusat aksi dengan jumlah kegiatan terbanyak. Menurut Polda Metro Jaya, ada 83 kegiatan masyarakat yang tercatat pada 10 November, dan 74 di antaranya berupa penyampaian aspirasi di muka umum. Sebarannya: 47 kelompok di Jakarta Pusat, 18 di Jakarta Selatan, 6 di Jakarta Timur, serta masing-masing satu di Jakarta Barat, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Polisi memperkirakan 2.500 sampai 2.700 orang ikut turun ke jalan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menggambarkan massa yang beragam: “Jadi elemen ini berbaur dari komunitas masyarakat, mahasiswa, dan beberapa kelompok-kelompok lainnya.” Titik pengamanan prioritas meliputi Gedung DPR/MPR, kawasan Bundaran HI–Dukuh Atas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Tugu Tani, dan sejumlah gedung kementerian.

Kedutaan Besar AS di Jakarta sempat mengeluarkan peringatan demonstrasi bagi warganya, dengan menyebut aksi diperkirakan dimulai sekitar pukul 09.00 dan berpotensi berujung kekerasan.

Tugu Tani: dari “Mahasewa” sampai Lagu Buruh Tani

Salah satu aksi yang paling menarik perhatian datang dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Mereka punya alasan khusus untuk turun ke jalan. Pada 29 Oktober 2026, dalam sebuah deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, sejumlah peserta yang memakai jaket almamater UBSI tampak kebingungan saat ditanya asal kampusnya. Seorang peserta mengenakan jaket universitas lain tetapi ikut menyebut BSI, dan peserta lain mengaku mendapatkan jaket UBSI berlogo lama dari orang yang tidak ia kenal. Publik kemudian menjuluki mereka “mahasewa”, orang yang diduga dibayar untuk berpura-pura menjadi mahasiswa.

Pada 10 November, mahasiswa UBSI yang asli menuntut agar dalang di balik peristiwa itu diungkap. Ari Yudha Aripratama, perwakilan Keluarga Besar BSI, mengatakan kepada Beritasatu: “Kami menuntut dan kami ingin tahu siapa dalang dari mahasewa-mahasewa tersebut.” Ia menegaskan bahwa “mahasiswa UBSI tidak pernah dan tidak ada yang menjadi mahasiswa-mahasiswa bayaran” dan bahwa aksi mereka “tidak pernah ditunggangi oleh oknum-oknum mana pun.” Hingga kini, identitas pihak yang diduga menjadi dalang belum diungkap.

Selain isu itu, mahasiswa UBSI membawa tiga tuntutan: menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset, dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebelum bubar, mereka membentangkan spanduk di atas Patung Tugu Tani bertuliskan “Bangun, Lawan atau Tertindas Selamanya” dan mengacungkan salam tiga jari.

Suasana sempat tegang. NU Online dan IDN Times melaporkan aksi saling dorong antara massa dan aparat ketika mahasiswa hendak bergerak ke Jalan Menteng Raya, lalu mencoba bergabung dengan demonstran di Medan Merdeka Selatan, tetapi gagal menembus barikade. Aksi di Tugu Tani akhirnya bubar dengan damai. Okezone melaporkan mahasiswa menutup aksi dengan menyanyikan lagu “Buruh Tani”, dan IDN Times mencatat Kapolsek Senen Kompol Martua Malau menyalami para peserta saat mereka membubarkan diri. KalderaNews melaporkan ketegangan sempat terjadi di simpang Sarinah/Harmoni ketika massa hendak pulang.

Medan Merdeka Selatan: Barikade Digedor

Sekitar pukul 15.50 WIB, dua rombongan mahasiswa tiba hampir bersamaan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Rombongan Universitas Al-Azhar Indonesia datang dengan puluhan sepeda motor dari arah Tugu Tani, lalu berdemo di sisi utara jalan. Menurut Kompas, mereka mengibarkan bendera dan memukul-mukul barikade besi polisi karena kesal jalan menuju depan Istana Negara diblokade.

Tak lama kemudian datang Aliansi BEM Nusantara, yang terdiri dari Universitas Borobudur, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan Universitas Krisnadwipayana. Mereka long march dipimpin mobil komando dan berdemo di sisi selatan, tepat di depan BSI Tower. Spanduk mereka berbunyi “Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional” dan “Warisi Keberanian Lawan Ketidakadilan.” Sebagian mahasiswa sempat memanjat pagar barikade untuk berorasi. Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup total, dan kendaraan dialihkan lewat Jalan Kebon Sirih dan Jalan Agus Salim. Beritasatu melaporkan situasi tetap kondusif.

BEM Nusantara dan BEM PTMA juga menyoroti anggaran pendidikan. Fathir, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kepada KalderaNews mengatakan: “Kami ingin anggaran pendidikan tidak dipotong untuk MBG, agar manfaatnya benar-benar untuk pendidikan.”

Di titik lain, Aliansi Selamatkan Bangsa mendesak DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dan membentuk panitia khusus terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terkait polemik keabsahan ijazahnya.

Yogyakarta: Siang Berdialog, Malam Bentrok

Yogyakarta menyajikan dua wajah dalam satu hari. Siang harinya, ratusan demonstran dari Aliansi Jogja Memanggil berkumpul di Titik Nol Kilometer, DPRD DIY, dan Kantor Kepatihan. Menurut KalderaNews, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa dan berdialog sekitar 30 menit. Namun massa kecewa karena jawaban pemerintah provinsi dinilai kurang tegas.

Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil adalah yang paling panjang dan beragam:

Penarikan militer kembali ke barak.
Pengusutan kasus penembakan di Papua dan Aceh.
Penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Penurunan pajak.
Pencabutan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga.
Kenaikan upah minimum di DIY.

Situasi berubah setelah gelap. Berdasarkan kronologi yang dihimpun Jawa Pos dan Radar Jogja dari keterangan Polda DIY:

19.00 WIB: Penyampaian pendapat di muka umum masih berlangsung aman.
20.07 WIB: Sekitar 100 orang kembali berkumpul di depan Kantor DPRD DIY dan situasi memanas.
20.30 WIB: Aparat gabungan dikerahkan, yaitu empat SSK PHH Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh Brimob.
Sekitar 21.00 WIB: Massa didorong ke utara hingga kawasan Tugu Jogja. Polisi membentuk barikade, memakai water cannon dan bom asap.
Hingga 22.37 WIB: Sebagian massa bertahan dan melempar petasan. Polisi juga menyekat kelompok yang datang dari arah timur Tugu.
Sekitar 23.30 WIB: Brimob berpatroli skala besar dan Polda DIY menyatakan situasi kembali kondusif.

Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyatakan, “Massa aksi anarkis menembakkan petasan, melempar molotov, dan batu ke area dalam gedung DPRD DIY.” Mereka yang diamankan dibawa ke posko Satgas di lantai dua Gedung DPRD DIY. Jumlahnya mula-mula dilaporkan 94 orang, lalu menjadi 106 orang per Rabu pukul 02.46 WIB.

Barang bukti yang disita polisi meliputi enam botol molotov, tujuh botol berisi bensin, 12 petasan, satu senjata tajam, serta satu ketapel dengan sebungkus gotri. Polisi juga menyebut ada perusakan fasilitas umum, tetapi rinciannya belum diumumkan. Hingga artikel ini ditulis, belum ada laporan korban luka dan belum ada pengumuman status hukum mereka yang diamankan, apakah dijadikan tersangka atau dibebaskan.

Perlu dicatat, kericuhan malam itu terjadi setelah aksi utama siang hari selesai. Belum jelas apakah mereka yang bentrok adalah bagian dari aliansi yang berdemo siang hari atau kelompok lain. Pertanyaan ini penting karena sering menjadi perdebatan setiap kali demonstrasi berujung ricuh.

Surabaya: Ribuan Mahasiswa, Aksi Damai, dan Dua Penyusup

Di kota tempat Hari Pahlawan berasal, ribuan mahasiswa dari Universitas Airlangga, ITS, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel, dan kampus lain long march dari Kampus B Unair menuju Alun-Alun Surabaya dan Balai Pemuda. Malutpost menyebut jumlahnya hampir 3.000 orang. Lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Pahlawan sempat lumpuh, tetapi aksi berakhir damai pada sore hari.

Tuntutan mahasiswa Surabaya termasuk yang paling keras secara politik. Daniel Situmorang, koordinator lapangan dari Unair, kepada KalderaNews mengatakan: “Kalau memang Gibran benar mundur sepaket. Jangan hanya Gibran, Prabowo juga.” Massa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Ada satu insiden yang patut dicatat. Satgas Preventif Strike Polda Jatim menangkap dua pria berinisial MVK dan VS, keduanya warga Surabaya berusia sekitar 24 tahun, di sisi barat Monumen Bambu Runcing. Menurut polisi, keduanya merakit molotov di rumah teman, lalu berjalan kaki ke lokasi aksi. Mereka sempat mencoba kabur saat melihat polisi. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, “Kami menemukan satu benda yang diduga bom molotov,” dan menyebut motif mereka diduga untuk memprovokasi kericuhan. Keduanya diperiksa di Polrestabes Surabaya untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Polda Jatim juga menegaskan tidak ada peserta aksi yang diamankan. Dengan kata lain, menurut polisi kedua pria itu bukan bagian dari barisan mahasiswa.

Makassar: 12 Kelompok, 2.100 Personel

Di Makassar, polisi menyiagakan sekitar 2.100 personel gabungan untuk mengamankan 12 kelompok massa dari unsur mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek online. Titik utamanya adalah depan Kampus Universitas Muslim Indonesia, kawasan Flyover, dan Kantor DPRD Sulawesi Selatan. Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi pada 20 dan 28 Oktober 2026, yang menyoroti dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Aliansi KERAMAT yang berdemo di Jalan AP Pettarani sempat terlibat saling dorong dengan aparat. Tuntutan mereka meliputi pendidikan gratis yang merata, penghentian dwifungsi militer di ranah sipil, penyelesaian bencana karhutla, dan penolakan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Sebagian kelompok di Makassar bahkan secara terbuka menyerukan Prabowo–Gibran lengser dan reformasi total.

Purwokerto: “Dua Tahun Menjabat, Rasa Kiamat”

Sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi BEM Banyumas Raya long march dari UIN Saizu ke Alun-Alun Purwokerto, lalu ke Markas Kodim 0701 Banyumas. Spanduk mereka mencuri perhatian: “Dua Tahun Menjabat, Rasa Kiamat.” Seruan aksi mereka berbunyi “Rakyat Sadar: Diperas, Dirampas, Ditindas!”

Dipimpin Presiden BEM Unsoed Azza Febra Pramudika sebagai juru bicara, mereka mengkritik lemahnya supremasi hukum, krisis ekonomi, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai perlu dievaluasi, dan pendekatan militeristik terhadap masyarakat sipil. Aksi berlangsung tertib.

Benang Merah Tuntutan

Spanduk PMII Jakarta berisi tuntutan evaluasi pemerintahan dalam demonstrasi 10 November 2026. Foto: Hariadhi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Meski diorganisasi oleh kelompok berbeda, tuntutan di berbagai kota punya pola yang sama. Setidaknya ada lima isu yang muncul berulang kali.

1. Krisis ekologi dan karhutla. Ini tuntutan yang paling luas gaungnya, muncul di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, dan BEM PTMA menyoroti tanggung jawab Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, termasuk desakan agar ia dicopot.

2. Anggaran pendidikan dan program MBG. Mahasiswa di Jakarta dan Surabaya mempersoalkan pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis. Di Surabaya, tuntutannya lebih jauh: hentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

3. Korupsi dan RUU Perampasan Aset. Pemberantasan korupsi dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset kembali muncul, seperti dalam banyak gelombang demonstrasi sebelumnya.

4. Supremasi sipil dan peran militer. Tuntutan “kembalikan militer ke barak” dan penghentian dwifungsi muncul di Yogyakarta, Makassar, Purwokerto, dan Jakarta. Ini mencerminkan kekhawatiran atas makin luasnya peran TNI di ranah sipil.

5. Legitimasi pemerintahan. Sebagian kelompok menuntut pemakzulan Wapres Gibran, dan sebagian lain, terutama di Surabaya dan Makassar, menuntut Prabowo dan Gibran mundur bersama. Namun tidak semua kelompok membawa tuntutan ini. BEM PTMA, misalnya, lebih fokus pada isu kebijakan seperti lingkungan, korupsi, hak dasar warga, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Respons Pemerintah: “Bukan Demo Besar-besaran”

Sehari sebelum aksi, Menko Polkam Dudung Abdurachman meremehkan skalanya. “Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya,” katanya di Kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026). Ia menyebut pemerintah sudah mengantisipasi dan menyatakan TNI siap membantu jika diminta pemda atau kepolisian.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil nada berbeda. Ia memastikan sekolah tetap berjalan normal tanpa pembelajaran jarak jauh, dan menegaskan bahwa “demonstrasi itu kan merupakan hak dari warga.”

Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi pemerintah pusat terhadap substansi tuntutan para demonstran, baik soal karhutla, anggaran pendidikan, maupun peran militer.

Konteks: Mengapa Sekarang?

Aksi 10 November tidak muncul dari ruang hampa. Ia menjadi bagian dari gelombang protes yang terus bergulir sejak 2025, ketika demonstrasi besar Agustus 2025 mengguncang banyak kota. Dalam beberapa pekan terakhir, ada setidaknya tiga faktor yang menambah bahan bakar.

Pertama, momentum dua tahun pemerintahan. Pemerintahan Prabowo–Gibran genap dua tahun pada 20 Oktober 2026. Momen ini dipakai banyak kelompok untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, seperti terlihat dari aksi beruntun di Makassar pada 20 dan 28 Oktober serta di Surabaya pada 22 Oktober.

Kedua, skandal politik yang beruntun. Menurut Inilah, latar belakang aksi juga mencakup dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri, serta desakan pemakzulan Wapres Gibran terkait polemik ijazah. Kasus “mahasewa” di Bundaran HI menambah kecurigaan publik soal upaya menggiring opini lewat massa bayaran.

Ketiga, krisis yang dirasakan langsung. Karhutla, tekanan ekonomi dan daya beli, serta isu pajak dan upah menjadi tuntutan konkret yang dekat dengan keseharian warga. Inilah yang membuat aksi kali ini tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga pengemudi ojek online dan kelompok masyarakat sipil.

Hak Berdemonstrasi dan Batasnya

Di tengah perdebatan soal demo damai versus demo ricuh, ada baiknya mengingat aturan mainnya. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, salah satu produk awal era Reformasi.

Undang-undang itu mewajibkan penyelenggara aksi memberi tahu kepolisian secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan. Pemberitahuan ini bukan permohonan izin, melainkan agar polisi bisa menyiapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Itulah sebabnya Polda Metro Jaya bisa mencatat 74 aksi di Jakarta sejak pagi.

Undang-undang yang sama juga memberi batasan. Peserta aksi wajib menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan dilarang membawa benda yang membahayakan keselamatan. Di sisi lain, aparat wajib melindungi hak asasi peserta aksi, menghormati asas praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.

Dalam kerangka ini, membawa molotov atau senjata tajam jelas berada di luar perlindungan undang-undang, siapa pun pelakunya. Namun undang-undang juga menuntut aparat untuk proporsional dalam membubarkan massa dan memastikan mereka yang diamankan mendapat hak-haknya, termasuk akses pada pendampingan hukum dan keluarga. Kedua sisi inilah yang akan diuji dalam penanganan kasus di Yogyakarta dan Surabaya.

Yang Perlu Dipantau

Status 106 orang di Yogyakarta: apakah ada yang ditetapkan tersangka, dan apakah mereka mendapat pendampingan hukum.
Penyelidikan dua pembawa molotov di Surabaya: polisi menyebut sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalang “mahasewa”: mahasiswa UBSI menuntut pengungkapan, tetapi belum ada nama yang disebut.
Aksi 15 November: Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang dipimpin Ustaz Bachtiar Nasir menjadwalkan aksi massa di Monas pada 15 November, dengan tuntutan antara lain pemakzulan Gibran.
Tanggapan pemerintah: apakah ada respons atas tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional dan evaluasi anggaran pendidikan.

Penutup

Delapan puluh satu tahun lalu, arek-arek Surabaya bertempur mempertahankan kemerdekaan. Pada Hari Pahlawan 2026, generasi muda di berbagai kota memilih jalan berbeda untuk menyuarakan perlawanan: spanduk, orasi, long march, dan lagu “Buruh Tani”. Sebagian besar aksi berjalan damai, dan aparat di beberapa tempat menutupnya dengan salaman.

Namun kericuhan malam di Yogyakarta dan temuan molotov di Surabaya menunjukkan bahwa ruang demonstrasi juga rentan disusupi kekerasan, entah dari peserta, penyusup, atau pihak lain. Bagi pemerintah, pesan dari jalanan cukup jelas: tuntutannya bukan sekadar soal satu kebijakan, tetapi soal kepercayaan. Planetbiz akan memperbarui artikel ini seiring perkembangan, termasuk menjelang aksi 15 November.