Rabu, 18 November 2026. Artikel ini disusun dari pemberitaan CNN Indonesia, Detik, Hukumonline, Kompas, IDN Times, Bisnis, Warta Ekonomi, Liputan6, Fajar, dan media lain, serta dari ketentuan UUD 1945 dan UU MD3. Sumber lengkap ada di bagian akhir. Artikel ini akan diperbarui ketika Presiden mengumumkan dua nama calon Wakil Presiden.
Untuk pertama kalinya sejak Mohammad Hatta meletakkan jabatan pada 1956, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia mengundurkan diri di tengah masa jabatannya. Pada Kamis, 12 November 2026, pukul 11.16 WIB, Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, membawa map putih. Ia naik ke lantai 7, ruang kerja Ketua MPR, dan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saat keluar, ia hanya melambaikan tangan kepada wartawan tanpa memberi pernyataan.
Malam harinya, ia mengunggah video perpisahan di Instagram. Dalam beberapa hari, video itu ditonton puluhan juta kali. Sementara itu, MPR mulai menyiapkan proses yang jarang sekali terjadi dalam sejarah republik: memilih Wakil Presiden baru di tengah masa jabatan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Gibran mundur? Bagaimana cara MPR memilih penggantinya, siapa saja kandidatnya, dan apa dampaknya bagi ekonomi? Berikut penjelasan lengkapnya.
Ringkasan Singkat
- Apa yang terjadi: Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Surat yang sama juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti “atas permintaan sendiri”.
- Latar belakang: Polemik ijazah SMA. Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA, lalu Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazahnya. Sehari sebelum pengunduran diri, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat, langkah awal menuju pemakzulan.
- Proses pengganti: Presiden mengajukan dua nama calon, paling lambat 25 November 2026. MPR akan memilih salah satunya dalam sidang paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026.
- Kandidat: Belum ada nama resmi. Partai-partai koalisi disebut sepakat kedua calon berasal dari Gerindra. Nama yang beredar antara lain Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono.
- Dampak ekonomi: Rupiah melemah ke rekor terlemah sekitar Rp18.239 per dolar AS pada hari pengunduran diri, lalu sedikit pulih. Pasar menunggu kepastian siapa penggantinya.
Kronologi: Dari Putusan Ijazah ke Surat Pengunduran Diri
Pengunduran diri Gibran bukan peristiwa yang datang tiba-tiba. Ia adalah ujung dari polemik panjang tentang syarat pendidikan yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Akar masalah: ijazah SMA dari luar negeri
Gibran menempuh pendidikan menengah di Singapura dan kemudian melanjutkan studi di Australia. Untuk keperluan administrasi di Indonesia, pendidikan luar negeri semacam ini perlu disetarakan. Pada 6 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA untuk Gibran. Surat inilah yang kemudian dipakai untuk memenuhi syarat “minimal tamat SMA atau sederajat” dalam UU Pemilu.
Sejak masa kampanye, sejumlah pihak mempersoalkan dokumen itu. Pertanyaannya sederhana: apakah Gibran benar-benar memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan dari sekolah di luar negeri yang bisa disetarakan, atau hanya bukti pernah bersekolah?
6 Oktober 2026: putusan MK yang “dua sisi”
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh 12 pemohon. Secara formal, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun dalam pertimbangannya, MK menyampaikan temuan yang mengejutkan: Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tamat SMA. Menurut MK, surat keterangan penyetaraan yang dipakai memang diterbitkan sesuai prosedur, tetapi tidak sama dengan ijazah SMA. Dalam bahasa salah satu pertimbangannya, “pengetahuan setara SMA” berbeda dengan “tamat SMA”.
Meski begitu, MK tidak mendiskualifikasi Gibran. Alasannya, Gibran secara faktual sudah bukan lagi calon wakil presiden: ia telah dilantik dan diambil sumpahnya pada 20 Oktober 2024. Media menyebut putusan ini memiliki “dua sisi”: Gibran tidak punya ijazah SMA, tetapi tidak bisa didiskualifikasi lewat jalur ini.
Akhir Oktober 2026: Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan
Pukulan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan advokat Subhan Palal, MA mengabulkan gugatan seluruhnya. Surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan batal, dan kementerian diperintahkan mencabutnya. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sebelumnya menguatkan surat tersebut.
Beberapa pertimbangan penting MA, sebagaimana diberitakan Detik:
- Putusan MK pada Oktober 2026 dianggap sebagai fakta hukum baru yang mengubah kedudukan hukum para pihak.
- Dokumen yang dipakai untuk penyetaraan, yaitu surat keterangan kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai, hanya menunjukkan Gibran pernah mengikuti kelas, bukan bahwa ia lulus.
- Tidak ditemukan bukti ijazah atau sertifikat luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.
- Menyetarakan kurikulum luar negeri tanpa ijazah atau diploma dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan.
- Karena pelanggaran syarat pencalonan berdampak bagi seluruh bangsa, setiap warga negara yang punya hak pilih dianggap berhak menggugat.
Putusan diketok sekitar akhir Oktober, tetapi salinan lengkapnya baru dirilis pada 10 November 2026.
10–11 November: tekanan memuncak
Pada 10 November, Gibran bertemu Presiden Prabowo. Kepada wartawan, ia mengatakan menghormati semua kritik dan masukan masyarakat, menyebut Prabowo “sudah seperti ayah saya sendiri”, dan mengungkapkan bahwa salah satu saran Presiden adalah “agar saya tetap fight di PTUN”. Malam itu hingga dini hari, akun Instagram pribadinya mengunggah 26 video berisi dokumentasi kunjungan kerja dan kegiatannya sebagai Wapres. Banyak warganet heran dengan unggahan beruntun itu di tengah sorotan publik.
Sehari kemudian, Rabu, 11 November, pimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden. Menurut Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, usulan itu ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi, jauh di atas syarat minimal 25 orang. HMP adalah pintu masuk proses pemakzulan: jika disetujui DPR, pendapat itu dibawa ke MK, lalu ke MPR. Rapat paripurna untuk membacakan usulan tersebut dijadwalkan pada Kamis, 12 November.
12 November: surat diserahkan, paripurna batal
Pada pagi hari yang sama dengan jadwal paripurna HMP, Gibran mendatangi MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian mengumumkan: “Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.” Ia menambahkan bahwa surat yang sama sudah disampaikan kepada Presiden. Rapat paripurna DPR soal HMP pun dibatalkan.
Dengan mundur sebelum proses pemakzulan berjalan, Gibran menghindari sidang politik panjang di DPR dan MK yang hasilnya bisa jauh lebih merugikan secara reputasi.
Isi Video Perpisahan Gibran
Pada Kamis malam, 12 November, Gibran mengunggah video pernyataan di akun Instagram pribadinya. Ia tidak menyinggung soal ijazah. Ia justru bercerita tentang awal mula dirinya menjadi calon wakil presiden.
“Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang,” ujarnya. Ia mengaku keputusan itu berat, salah satunya karena harus meninggalkan tugas sebagai Wali Kota Solo. Namun yang paling berat, katanya, adalah “membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya”, yaitu PDI Perjuangan.
Video ini menjadi salah satu unggahan paling banyak ditonton di Indonesia tahun ini. Detik melaporkan angka 50 juta tayangan dalam waktu singkat, dengan hampir 5 juta tanda suka dan lebih dari 252 ribu komentar. Fajar mencatat 67,4 juta tayangan pada 14 November, dan laporan lain menyebut lebih dari 73 juta pada 17 November. Angka persisnya terus bergerak.
Tanggapan PDIP: “Expired!”
PDIP, partai yang memecat Gibran, Joko Widodo, Bobby Nasution, dan puluhan kader lain setelah Pemilu 2024, menanggapi dengan dingin. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjawab dengan satu kata: “Expired!” Ia mengibaratkannya dengan obat kedaluwarsa: “Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun.”
Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan partainya menghormati keputusan Gibran dan kejujurannya soal pergulatan batin itu, tetapi menilai pengakuan tersebut “sudah lewat dan telat”. Menurutnya, kekecewaan PDIP berasal dari prinsip yang dilanggar dalam proses pencalonan. Ia merujuk pada putusan MK tahun 2023 soal batas usia calon yang membuka jalan bagi Gibran, yang belakangan dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu. “Kekuasaan harus diraih dengan cara yang benar, taat konstitusi, dan menghormati proses,” kata Guntur. Ia juga menegaskan PDIP tidak merayakan pengunduran diri tersebut.
Bagaimana MPR Memilih Wakil Presiden Pengganti?
Indonesia tidak menggelar pemilu ulang untuk mengisi kursi Wapres yang kosong. Mekanismenya diatur dalam konstitusi dan undang-undang.
Dasar hukum
- Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 4 huruf e: MPR berwenang “memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden”. Penjelasannya menyebut pengusulan merupakan prakarsa presiden.
- Pasal 46 dan 47 UU MD3: MPR wajib menggelar sidang paripurna dalam 60 hari. Calon terpilih ditetapkan dengan Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang yang sama.
Tahapan yang sedang berjalan
- Penerimaan surat dan rapat pimpinan. MPR menerima surat pengunduran diri pada 12 November dan menggelar rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
- Pemberitahuan kepada Presiden. Pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon.
- Pengajuan dua nama. Presiden menyerahkan dua nama beserta dokumen lengkap, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, yaitu 25 November 2026.
- Verifikasi. MPR membentuk tim untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat kedua calon. Mengingat polemik ijazah yang baru terjadi, tahap ini diperkirakan akan disorot ketat.
- Tim ad hoc. Tim khusus menyiapkan rancangan Ketetapan MPR dan tata cara sidang.
- Sidang paripurna, 9 Desember 2026. Seluruh anggota MPR, yaitu 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, memilih salah satu dari dua calon, melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Calon terpilih langsung dilantik.
Sidang semula direncanakan pada 2 Desember, tetapi pada Senin, 16 November, Ketua MPR mengusulkan agar digeser ke 9 Desember, dan rapat gabungan MPR menyetujuinya. Tanggal itu masih jauh di bawah batas 60 hari, yang jatuh sekitar 11 Januari 2027.
Satu catatan penting: komposisi MPR membuat koalisi pemerintah hampir pasti menentukan hasilnya. Pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang menang di MPR, melainkan dua nama siapa yang dipilih Presiden.
Siapa Calon Penggantinya?
Sampai 18 November 2026, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama. Ia disebut memberi waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk berdiskusi.
Nama-nama yang beredar
Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut setidaknya delapan figur dari partai politik yang layak dipertimbangkan, sambil menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden:
| Nama | Posisi saat ini | Catatan |
|---|---|---|
| Ahmad Muzani | Ketua MPR, kader senior Gerindra | Menolak berkomentar: “Jangan komentar bursa dulu.” |
| Sufmi Dasco Ahmad | Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Gerindra | Dikenal sebagai salah satu orang terdekat Prabowo. |
| Sugiono | Anggota kabinet, Sekjen Gerindra | Disebut sebagai salah satu nama terkuat dari Gerindra. |
| Bahlil Lahadalia | Ketua Umum Golkar | Disebut oleh Golkar. |
| Muhaimin Iskandar | Ketua Umum PKB | Didukung sejumlah kader PKB, tetapi Fraksi PKB menyebut itu “aspirasi pribadi”. |
| Zulkifli Hasan | Ketua Umum PAN | Justru menyatakan koalisi sepakat calon berasal dari Gerindra. |
| Agus Harimurti Yudhoyono | Ketua Umum Demokrat | Disebut oleh Golkar. |
| Puan Maharani | Ketua DPR, Ketua DPP PDIP | Disebut oleh Golkar, meski PDIP bukan bagian koalisi. |
Beberapa media juga menyebut nama di luar partai pengusung, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Pramono Anung, tetapi sinyal terkuat sejauh ini mengarah ke Gerindra. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, “Kita sepakat [wapres] dari Gerindra.”
Perdebatan: harus dari partai pengusung?
Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebut dua calon berasal dari partai atau gabungan partai yang mengusung pasangan presiden dalam pemilu. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra berpendapat Presiden memang perlu mempertimbangkan partai pengusung Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024.
Namun dosen hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan, menilai penjelasan undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945, yang tidak membatasi asal partai. “Penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri,” katanya kepada CNN Indonesia. Menurutnya, Prabowo tidak harus membatasi pilihan pada partai pengusungnya. Dalam praktiknya, perdebatan ini kemungkinan tidak akan diuji karena koalisi sudah condong ke kader Gerindra.
Peringatan dari PDIP
PDIP, yang berada di luar pemerintahan, menyatakan pemilihan calon adalah hak prerogatif Presiden, tetapi mengingatkan agar polemik Gibran menjadi pelajaran. Calon yang diajukan harus benar-benar bersih secara administrasi dan etika, agar MPR tidak mengulang kesalahan verifikasi yang sama.
Dampak ke Ekonomi: Rupiah Sempat Cetak Rekor Terlemah
Pasar keuangan bereaksi cepat. Pada 12 November, rupiah dibuka melemah ke Rp18.217 per dolar AS dan ditutup di sekitar Rp18.239, turun sekitar 0,5 persen. Beberapa laporan mencatat rupiah sempat menyentuh Rp18.255 dalam perdagangan hari itu, level terlemah sepanjang sejarah.
Namun analis mengingatkan bahwa pelemahan itu bukan semata akibat Gibran. Pada saat bersamaan, pasar juga menanti pengumuman indeks MSCI, dan data penjualan ritel Indonesia melemah. Pada 13 November, rupiah sedikit menguat ke sekitar Rp18.206, dan IHSG justru melonjak 1,78 persen ke 5.344,41. Sepanjang pekan kedua November, IHSG naik 5,82 persen dengan pembelian bersih investor asing sekitar Rp467,73 miliar.
Sebagian analis bahkan menilai pengunduran diri ini bisa meredakan ketidakpastian, karena menutup kemungkinan proses pemakzulan yang berlarut-larut. Kuncinya ada pada siapa pengganti Gibran. Figur yang dianggap kompeten dan diterima pasar bisa memperbaiki sentimen, sementara proses yang kembali diwarnai polemik bisa menekan rupiah lebih jauh. Sejumlah analis memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah ke kisaran Rp18.500 per dolar AS bulan ini. Untuk pembahasan lebih lengkap soal dampaknya bagi tabungan dan investasi, baca juga artikel kami: IHSG di 5.300, Rupiah Tembus Rp18.200: Apa Artinya untuk Tabungan dan Investasi Anda?
Apa Artinya bagi Pemerintahan?
Secara hukum, pemerintahan tetap berjalan normal. Presiden Prabowo tetap menjabat penuh, dan tugas-tugas yang biasa didelegasikan kepada Wapres, seperti memimpin rapat tertentu atau mewakili Presiden di forum internasional, untuk sementara dapat dialihkan kepada menteri koordinator.
Secara politik, ada beberapa hal yang patut dicermati:
- Peta kekuatan menuju 2029. Siapa pun yang menjadi Wapres akan memiliki panggung besar menjelang Pemilu 2029. Karena itu, perebutan kursi ini sebenarnya juga perebutan posisi untuk pemilu berikutnya.
- Posisi keluarga Jokowi. Mundurnya Gibran mengakhiri babak penting keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo di pucuk pemerintahan.
- Proses hukum yang tersisa. Gibran sempat berencana menempuh peninjauan kembali atas putusan MA bersama kementerian terkait. Belum jelas apakah langkah itu tetap dilanjutkan setelah ia mundur.
- Pelajaran soal verifikasi. Kasus ini menunjukkan lemahnya verifikasi syarat calon oleh penyelenggara pemilu. Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, M. Addi Fauzani, menilai masalah paling mendasar justru ada pada proses verifikasi tersebut.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah Gibran dipecat atau dimakzulkan?
Tidak. Gibran mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum usulan pemakzulan sempat dibacakan dalam rapat paripurna DPR.
Apakah akan ada pemilu ulang?
Tidak. Menurut UUD 1945, Wapres pengganti dipilih oleh MPR dari dua calon yang diajukan Presiden.
Kapan Wapres baru dilantik?
Jika jadwal tidak berubah, pada sidang paripurna MPR hari Rabu, 9 Desember 2026. Calon terpilih langsung dilantik dalam sidang yang sama.
Berapa lama Wapres baru akan menjabat?
Melanjutkan sisa masa jabatan sampai Oktober 2029.
Apakah kebijakan yang diambil Gibran selama menjabat menjadi tidak sah?
Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Putusan MK dan MA menyangkut keabsahan dokumen pencalonan, bukan tindakan Gibran sebagai pejabat negara.
Penutup
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menutup salah satu babak paling kontroversial dalam politik Indonesia sejak 2023, yang dimulai dari putusan MK soal batas usia dan berakhir dengan putusan MA soal ijazah. Dalam tiga pekan ke depan, perhatian publik akan beralih ke dua pertanyaan: dua nama siapa yang akan diajukan Presiden Prabowo, dan apakah MPR akan memeriksanya jauh lebih teliti daripada proses pencalonan pada 2023.
Kami akan memperbarui artikel ini setelah Presiden menyerahkan dua nama calon ke MPR.
Sumber
- CNN Indonesia, Wapres Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri ke MPR, 12 November 2026.
- CNN Indonesia, Apakah Prabowo Bisa Usulkan 2 Cawapres dari Luar Partai Koalisi?, 17 November 2026.
- CNN Indonesia, Putusan MK: Gugatan atas Ijazah Gibran Tidak Dapat Diterima.
- CNN Indonesia, Kasasi MA Nyatakan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Tidak Sah.
- Detik, 2 Sisi Putusan MK: Gibran Tak Punya Ijazah SMA tapi Tak Bisa Didiskualifikasi.
- Detik, 6 Poin Pertimbangan MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran.
- Detik, Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Sidang Paripurna HMP Pemakzulan Batal.
- Detik, Gibran Singgung Partai Lamanya di Pidato Pengunduran Diri Wapres, PDIP: Expired!
- Detik, Nama-nama yang Bermunculan Jadi Cawapres Pengganti Gibran.
- Detik, Unggahan Pengunduran Diri Gibran Tembus 50 Juta Views.
- Hukumonline, Gibran Mundur sebagai Wapres, MPR Siapkan 4 Langkah untuk Proses Pengisian Jabatan.
- Hukumonline, Permohonan Kandas, MK Tak Temukan Bukti Gibran Miliki Ijazah Setara SMA.
- Kompas, MA Rilis Putusan Lengkap, Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran, 10 November 2026.
- IDN Times, Gibran Kebut Unggah 26 Video Baru di Instagram.
- IDN Times, PDIP Wanti-wanti Prabowo soal Wapres Baru Usai Polemik Gibran.
- Pikiran Rakyat, Prabowo Punya Waktu hingga 25 November Ajukan Dua Nama.
- Fajar, Video Pengunduran Diri Gibran Ditonton 67,4 Juta Kali, 15 November 2026.
- Bisnis, Rupiah Hari Ini Ditutup Kian Melemah ke Rp18.239 per Dolar AS, 12 November 2026.
- Bisnis, IHSG Sepekan Menguat 5,82%, 14 November 2026.
- Bloomberg Technoz, Risiko Politik Menghantui, Rupiah Anjlok.
