Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Warganet Desak Prabowo Ikut Turun karena “Satu Paket”: Ini Kata Pakar

Admin Planetbiz

17 hours ago

Kamis, 12 November 2026. Artikel ini disusun dari pemberitaan Kompas, detik, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Suara, Tribun, Warta Ekonomi, Times Indonesia, Suara Surabaya, Kompas TV, Al Jazeera, dan Bloomberg. Komentar warganet dikutip dari pemberitaan media. Sumber lengkap ada di bagian akhir.

Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia. Pada Kamis, 12 November 2026, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kabar ini segera memicu gelombang reaksi. Di media sosial, sebagian warganet, termasuk yang mengaku memilih pasangan Prabowo-Gibran karena sosok Gibran, mendesak Presiden Prabowo Subianto ikut mundur dengan alasan keduanya “satu paket”. Di jalanan, sejumlah kelompok mahasiswa menyuarakan tuntutan serupa. Namun para pakar hukum tata negara menegaskan bahwa konstitusi tidak mewajibkan presiden ikut mundur.

Kronologi Pengunduran Diri

Oktober 2026: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan setara SMA yang diajukan Gibran saat pencalonan. Putusan itu menyatakan dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan. MK tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah setara SMA, tetapi tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Pekan-pekan berikutnya: desakan agar Gibran mundur menguat. Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), langkah awal yang bisa berujung pada pemakzulan.
Selasa, 10 November 2026: Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup sekitar 2,5 jam di Istana. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, niat itu dipicu polemik putusan MK dan MA. Prasetyo juga menyebut Prabowo sempat memberi sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara.
Rabu, 11 November 2026: surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden sekitar pukul 16.00 WIB.
Kamis, 12 November 2026: Gibran tiba di Senayan sekitar pukul 11.15 WIB dan menyerahkan surat kepada pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri dan meminta surat itu segera diproses. Rapat paripurna DPR terkait pemakzulan kemudian dibatalkan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak pengunduran diri tersebut. “Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” ujarnya.

Suara Warganet: “Maju Sepaket, Mundur Sepaket”

Topik “Gibran”, “Wapres”, dan “Wakil Presiden” langsung masuk daftar trending topic X Indonesia hingga Kamis siang. Reaksi warganet beragam, dari kritik, sindiran, hingga apresiasi atas keputusan mundur secara sukarela.

Desakan Prabowo ikut mundur. Kolom komentar akun Instagram Presiden Prabowo diserbu warganet. Menurut Tribun Bogor, sebagian di antaranya meminta “suara dikembalikan”, dengan alasan mereka memilih pasangan nomor urut 02 karena sosok Gibran. Seorang warganet menulis, sebagaimana dikutip media:

“Maju sepaket mundur yo sepaket pakkkk.”

Warganet lain berpendapat senada: jika Gibran mundur, Prabowo seharusnya ikut mundur karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan.

Sindiran janji kampanye. Banyak warganet mengaitkan pengunduran diri ini dengan janji kampanye Gibran saat debat calon wakil presiden bahwa program hilirisasi, transisi energi, dan dukungan UMKM akan membuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan perempuan. Sebuah unggahan di X yang dibagikan ribuan kali, dikutip Suara, berbunyi: “Plot twist politik 2026: Katanya mau buka 19 juta lapangan kerja, eh yang pertama nganggur malah wapresnya sendiri.” Unggahan lain menulis: “Janji 19 juta lapangan kerja belum beres, eh yang janjiin malah open to work duluan.”

Pertanyaan nyeleneh soal prosedur. Sebagian warganet menanggapi dengan candaan ala dunia kerja. Seorang pengguna Threads bertanya, “Pak wapres.. klo ngundurin diri, ngurus paklaring dan one month notice juga gak ??” Pertanyaan itu muncul ketika akun Instagram Gibran, yang lebih dari dua bulan tidak mengunggah Reels, tiba-tiba mengunggah 26 video dalam sekitar 10 jam pada 10 November.

Kubu yang ingin pengunduran diri ditolak. Ada pula warganet yang berharap Prabowo menolak pengunduran diri tersebut agar proses pemakzulan di DPR tetap berjalan. “Semoga pak prabowo nolak, terus makzulkan aja di DPR, enak banget mundur,” tulis seorang warganet, dikutip Warta Ekonomi.

Di sisi lain, tidak sedikit warganet yang mengapresiasi langkah Gibran mundur secara sukarela ketimbang bertahan di tengah polemik.

Tuntutan di Jalanan

Desakan “mundur satu paket” tidak hanya muncul di media sosial. Di Surabaya, massa dan mahasiswa mendesak Prabowo dan Gibran mundur bersama-sama. Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rakan Naufal Alief, menyebut tuntutan itu sebagai aspirasi bersama berbagai elemen gerakan, yang lahir dari ketidakpercayaan terhadap pemerintahan saat ini.

Sebelum Gibran mundur, sejumlah pengamat juga sudah memperingatkan bahwa polemik ijazah berpotensi merembet ke posisi presiden, karena pasangan calon dipilih dalam satu paket pada Pemilu 2024.

Apakah Prabowo Harus Ikut Mundur? Ini Kata Pakar

Secara hukum, jawabannya tidak. Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa konsep “paket” hanya berlaku dalam rezim pemilu, yaitu ketika presiden dan wakil presiden masih berstatus pasangan calon.

“Namanya paket, itu kan ada di dalam rezim pemilu. Pemilunya kan sudah selesai, sekarang bukan paket lagi.”

Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjabat sebagai pejabat negara masing-masing. Aan juga berpendapat bahwa jika Gibran sudah mundur, proses pemakzulan tidak perlu dilanjutkan. Pertanggungjawaban hukum, jika diperlukan, bisa ditempuh lewat mekanisme di luar hukum tata negara.

Konstitusi juga sudah mengatur skenario kekosongan jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan presiden ikut berhenti.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menilai wacana mundur satu paket tidak masuk akal. Ia menduga wacana itu sengaja dimunculkan untuk menghentikan proses terhadap Gibran, karena tuntutan agar Prabowo ikut mundur sulit mendapat dukungan partai-partai politik.

Narasi “Satu Paket” Dipakai Dua Kubu

Menariknya, narasi “satu paket” tidak hanya dipakai oleh pihak yang menuntut Prabowo mundur. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai relawan Gibran dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sengaja menekankan narasi tersebut untuk mengingatkan Prabowo bahwa pemakzulan Gibran bisa berdampak pada dirinya.

Dengan demikian, satu frasa yang sama digunakan untuk dua tujuan yang bertolak belakang: oleh sebagian kelompok untuk menuntut keduanya mundur, dan oleh kelompok lain untuk melindungi posisi Gibran. Sejumlah media opini bahkan menyebut narasi “satu paket” sebagai jualan elektoral yang kini terbukti tidak relevan setelah pemilu usai.

Media internasional juga menyoroti dampak politiknya. Al Jazeera dan Bloomberg mencatat bahwa pengunduran diri ini bisa menandai berakhirnya aliansi politik antara Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo, ayah Gibran.

Apa Selanjutnya?

Proses pengisian kursi wakil presiden akan berjalan sesuai konstitusi:

MPR menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden melalui sidang.
Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan berkas persyaratannya kepada pimpinan MPR, paling lambat 14 hari setelah diminta MPR.
MPR menggelar sidang untuk memilih satu dari dua calon tersebut.
Batas waktu seluruh proses adalah 60 hari sejak pengunduran diri. “Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” kata Ahmad Muzani.

Wakil presiden pengganti akan menjabat hingga akhir masa jabatan pada 2029. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR dan MPR di Istana Kepresidenan. Hingga artikel ini ditulis, belum ada nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi.

Dampak ke Pasar

Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan berat pada pasar modal Indonesia. Pada hari yang sama, penyedia indeks global MSCI mengumumkan hasil kajian indeks November 2026 yang mengeluarkan delapan saham Indonesia, di tengah ancaman penurunan status pasar Indonesia menjadi standalone market. IHSG sudah turun sekitar 41% sepanjang tahun ini, dan lembaga pemeringkat Moody’s serta Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif dengan alasan menurunnya kredibilitas kebijakan.

Ketidakpastian politik tambahan berpotensi membuat investor makin berhati-hati. Sebaliknya, proses pengisian jabatan yang berjalan cepat, tertib, dan sesuai konstitusi bisa membantu meredakan kekhawatiran. Pembahasan lengkap soal kajian MSCI bisa dibaca di artikel MSCI Depak 8 Saham Indonesia, BRMS Turun Kasta.

Penutup

Mundurnya Gibran menutup satu babak polemik ijazah yang membayangi pemerintahan selama berbulan-bulan, tetapi membuka babak baru: siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden, dan bagaimana dampaknya terhadap peta koalisi politik.

Desakan agar Prabowo ikut mundur karena alasan “satu paket” mencerminkan kekecewaan sebagian pemilih, tetapi tidak memiliki dasar dalam konstitusi. Kini perhatian publik beralih ke dua nama yang akan diusulkan Presiden ke MPR dalam beberapa pekan ke depan.