Planetbiz Blog

Mantan Kapolri Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo: Kronologi, Modus, dan Isu Makar

Ilustrasi ponsel dengan headphone, server, dan kaca pembesar tentang penyadapan

Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI)

Rabu, 18 November 2026. Artikel ini disusun dari keterangan resmi Bareskrim Polri, Kapolri di Komisi III DPR, dan Istana Kepresidenan sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Detik, Kompas, Kumparan, Liputan6, Warta Ekonomi, dan media lain. Semua tersangka dalam kasus ini berstatus praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber lengkap ada di bagian akhir.

Belum genap dua bulan setelah meninggalkan kursi Kepala Kepolisian Negara, Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini mendekam di rumah tahanan. Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Yang disadap bukan orang sembarangan: Presiden Prabowo Subianto, ditambah menteri, tokoh politik, pengusaha, tokoh media, dan tokoh masyarakat.

Istana menyebut perbuatan itu “mengarah ke makar”. Dua jenderal bintang dua yang ikut menjadi tersangka sudah dipecat tidak dengan hormat melalui sidang etik. Hari ini, Rabu, 18 November, penyidik menggeledah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi “posko” dalam perkara ini.

Ini adalah salah satu skandal terbesar yang pernah menimpa pucuk pimpinan Polri. Berikut penjelasan lengkapnya: apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana modusnya, dan apa artinya bagi publik.

Ringkasan Singkat

Linimasa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, dari 2025 hingga 18 November 2026. Grafis: planetbiz.org.

Bagaimana Kasus Ini Terbongkar?

Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, kasus ini bermula dari dalam Polri sendiri. Sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dari komputer sistem penyadapan Polri. Seorang petugas yang mengetahui hal itu kemudian melapor.

“Selanjutnya pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026.

Penyelidikan bergerak sangat cepat. Hanya empat hari setelah laporan dibuat, Bareskrim sudah memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, menyita 11 telepon genggam, 1 iPad, dan 4 flashdisk, lalu mengumumkan tiga tersangka. Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada 12 November, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut jumlah barang bukti bertambah menjadi 15 telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit komputer atau laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Waktunya juga menarik. Listyo baru saja diganti sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada hari yang sama. Dugaan penghapusan file sadapan terjadi tak lama setelah pergantian itu, dan laporan polisi muncul sebulan kemudian, di bawah Kapolri yang baru.

Modusnya: Memanfaatkan Sistem Penyadapan Resmi Polri

Penyadapan dalam kasus ini tidak memakai alat ilegal yang dibeli di pasar gelap. Menurut Bareskrim, para tersangka memanfaatkan sistem resmi milik Polri sendiri, yaitu Lawful Interception Management System (LIMS).

Apa itu LIMS?

LIMS adalah sistem yang dipakai aparat penegak hukum untuk menyadap komunikasi secara sah. Dalam praktik normal, nomor telepon yang akan disadap harus terkait dengan perkara yang sedang diselidiki atau disidik. Permintaan penyadapan harus melalui prosedur berjenjang dan persetujuan, termasuk izin dari ketua pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Apa yang diduga dilakukan?

Menurut Bareskrim, sejak 2025 sejumlah nomor telepon dimasukkan ke LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap, padahal tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum apa pun. “Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan-penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri,” kata Asep. Ia menegaskan penyadapan itu dilakukan “tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum”, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Dengan kata lain, alat yang seharusnya dipakai untuk memburu bandar narkoba atau koruptor diduga diarahkan untuk memantau pejabat negara, termasuk Presiden.

Siapa saja yang disadap?

Polisi hanya menyebut satu nama secara terbuka, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Target lain disebut berdasarkan kategori:

Beberapa media menyebut adanya daftar sekitar 42 tokoh yang diduga disadap, tetapi daftar itu belum dikonfirmasi secara resmi oleh kepolisian.

Siapa Para Tersangka?

Listyo Sigit Prabowo saat masih menjabat Kapolri, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Agustus 2022. Foto: Mabes Polri via Wikimedia Commons (domain publik).
NamaJabatan terakhirStatus
Jenderal Pol. Listyo Sigit PrabowoKapolri (Januari 2021–September 2026), lalu Kepala Staf Kepresidenan (1 Oktober–4 November 2026)Tersangka, ditahan sejak 4 November. Sidang etik dijadwalkan.
Irjen Pol. Ahrie Sonta NasutionKepala Divisi Hukum PolriTersangka, ditahan. Dipecat tidak dengan hormat (PTDH) pada 10 November, mengajukan banding.
Irjen Pol. Eko Hadi SantosoMantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, kemudian widyaiswara di Sespim Lemdiklat PolriTersangka, ditahan. PTDH pada 17 November, mengajukan banding.
Irjen Pol. Slamet UliandiMantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi PolriAwalnya saksi, ditetapkan tersangka setelah gelar perkara 5 November, menurut keterangan Kapolri di DPR.

Satu catatan tentang jumlah tersangka: pada konferensi pers 3 November, Bareskrim menyebut tiga tersangka. Itu sebabnya banyak berita, termasuk pesan yang beredar di media sosial, menulis “tiga tersangka”. Belakangan, Kapolri menyebut empat jenderal aktif sebagai tersangka.

Ada juga ironi dalam susunan tersangka ini. Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, Irjen Ahrie Sonta pernah menjadi sekretaris pribadi Listyo dan juga pernah menjadi ajudan Prabowo. Krisna menyatakan kliennya membantah menyadap orang-orang di lingkungan Istana, termasuk nomor telepon Presiden. Ia juga menegaskan tidak ada intimidasi dalam pemeriksaan dan kliennya akan “terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini”.

Pasal yang disangkakan

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis:

Ancaman hukuman itu menurut rincian yang disampaikan dalam pemberitaan Detik. Jika penyidikan makar berujung pada sangkaan baru, ancaman hukumannya bisa jauh lebih berat.

“Mengarah ke Makar”: Apa Kata Istana?

Sehari setelah pengumuman tersangka, Rabu, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar jumpa pers di Istana Kepresidenan. Pernyataannya langsung menjadi berita utama.

“Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” katanya. Ia beralasan, “ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara”, dan “berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif”. Menurutnya, penyadapan ilegal ini membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Namun, Prasetyo juga mengaku tidak mengetahui tujuan dan motif Listyo. Pada hari yang sama, Presiden menandatangani keputusan pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden memerintahkan agar kasus ini diusut secara objektif tanpa pandang bulu.

Perlu dicatat, pilihan kata Prasetyo cukup hati-hati: “mungkin” dan “mengarah ke”. Itu adalah penilaian politik dari pemerintah, bukan sangkaan hukum yang sudah ditetapkan.

Penyidikan makar sudah berjalan

Dua minggu kemudian, penilaian itu mulai berubah menjadi proses hukum. Pada 18 November 2026, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim menggeledah dan melakukan olah TKP di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. “Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Direktur Tipidum Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo Condro, seperti dikutip Kumparan.

Menurut laporan itu, pengusutan dugaan makar sudah naik ke tahap penyidikan. Namun polisi belum menjelaskan siapa yang disangka dan apa buktinya. “Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara-makar akan disampaikan saat press conference lengkap,” kata Susatyo.

Mengapa Pasal Makar Bisa Menjadi “Pedang Bermata Dua”?

Dalam hukum pidana Indonesia, makar terhadap Presiden termasuk kejahatan paling berat, dengan ancaman hukuman hingga pidana mati. Namun pembuktiannya juga tidak mudah. Penyidik harus menunjukkan adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk, misalnya, menggulingkan pemerintahan atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan. Menyadap secara ilegal saja belum tentu cukup.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, dalam kolomnya di Kompas.com, mengingatkan konsekuensi lain. Jika pasal makar dikenakan, pembela kemungkinan akan meminta seluruh hasil penyadapan dibuka di persidangan untuk membuktikan apakah tindakan itu benar-benar makar atau bagian dari penegakan hukum.

“Ke dalam ruang persidangan laksana dibawa bom yang siap meledak dan tersebar di sana-sini,” tulis Reza. Menurutnya, rekaman pembicaraan para pejabat dan tokoh bisa ikut terbongkar, dan “justru negara (termasuk Presiden Prabowo) ‘tidak siap’ untuk itu”. Ia menyimpulkan bahwa proses pidana akan membawa kepastian hukum, “namun, kepastian tidak selalu beriringan dengan kemanfaatan”.

Sejumlah pengamat lain juga mempertanyakan narasi yang menempatkan Listyo sebagai “pengguna akhir” (end user) hasil penyadapan, yang dinilai terlalu dini selama penyidik belum memaparkan bukti dan para tersangka belum menyampaikan pembelaan secara terbuka.

Sidang Etik: Dua Jenderal Sudah Dipecat

Di luar proses pidana, Polri menjalankan proses etik melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Proses ini terpisah dan biasanya berjalan lebih cepat.

Jika Listyo juga dijatuhi PTDH, sanksi itu akan menjadi pemecatan terhadap perwira dengan pangkat tertinggi yang pernah terjadi dalam proses etik Polri belakangan ini.

Apa Motifnya?

Inilah pertanyaan terbesar yang belum terjawab. Polisi belum mengungkapkan motif atau tujuan penyadapan. Istana pun mengaku tidak tahu. Berbagai spekulasi beredar di media sosial dan sebagian media daring, mulai dari persaingan politik menjelang Pemilu 2029 sampai upaya mengumpulkan informasi untuk “daya tawar”. Namun, tidak satu pun yang dikonfirmasi oleh penyidik.

Satu hal yang perlu diwaspadai adalah hoaks. Infopublik, kanal resmi pemerintah, sudah membantah klaim yang viral bahwa Listyo menyebut Ferdy Sambo sebagai pelaku penyadapan sebelum ditangkap. Klaim itu dinyatakan hoaks. Dalam kasus sebesar ini, pastikan informasi yang Anda baca atau bagikan berasal dari keterangan resmi atau media yang kredibel.

Tanggapan Jokowi

Listyo diangkat menjadi Kapolri pada Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, banyak yang menunggu tanggapan Jokowi. Menurut Tempo, mantan Presiden itu enggan berkomentar banyak dan menyatakan menghormati proses hukum.

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Warga Biasa?

Kasus ini bukan hanya soal elite yang saling sadap. Ada beberapa pelajaran penting untuk publik:

  1. Kekuasaan penyadapan sangat rawan disalahgunakan. Jika sistem resmi Polri bisa dipakai untuk menyadap Presiden tanpa ketahuan selama lebih dari setahun, warga biasa tentu jauh lebih rentan.
  2. Indonesia belum punya undang-undang penyadapan yang komprehensif. Aturan penyadapan masih tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan internal lembaga. RUU Penyadapan sudah lama dibahas tetapi belum disahkan. Kasus ini memperkuat desakan agar ada pengawasan independen, misalnya kewajiban izin pengadilan yang ketat dan audit rutin terhadap sistem seperti LIMS.
  3. Pentingnya pelapor internal. Kasus ini terbongkar karena seorang petugas berani melapor. Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) di lembaga penegak hukum perlu diperkuat.
  4. Reformasi Polri. Setelah kasus Ferdy Sambo pada 2022 dan berbagai skandal lain, kasus ini kembali menyoroti perlunya pengawasan eksternal yang kuat terhadap kepolisian.

Apa Selanjutnya?

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Listyo Sigit sudah terbukti bersalah?
Belum. Ia berstatus tersangka dan ditahan. Bersalah atau tidak hanya bisa diputuskan oleh pengadilan.

Berapa sebenarnya jumlah tersangka?
Saat diumumkan pada 3 November, tiga orang. Menurut keterangan Kapolri di DPR pada 12 November, ada empat jenderal aktif yang menjadi tersangka, setelah Irjen Slamet Uliandi ditetapkan pada 5 November.

Apakah Listyo sudah didakwa makar?
Belum. Pernyataan “mengarah ke makar” adalah penilaian Istana. Polisi menyebut penyidikan makar sedang berjalan, tetapi belum mengumumkan tersangka atau sangkaan pasal makar secara resmi.

Apa bedanya sanksi etik dan pidana?
Sanksi etik seperti PTDH menentukan status seseorang sebagai anggota Polri. Proses pidana menentukan apakah ia dihukum penjara. Keduanya berjalan terpisah.

Penutup

Kasus ini mengguncang dua pilar sekaligus: kepolisian dan lingkar dalam Istana. Seorang mantan Kapolri yang sebulan sebelumnya dipercaya memimpin Kantor Staf Presiden kini menjadi tersangka penyadapan terhadap Presiden yang mengangkatnya. Namun di balik judul-judul besar, masih banyak yang belum jelas: motifnya, isi rekamannya, dan apakah tuduhan makar benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan.

Sampai semua itu terungkap, publik sebaiknya berpegang pada fakta resmi dan menghormati asas praduga tak bersalah. Kami akan memperbarui artikel ini seiring perkembangan penyidikan.

Sumber

Exit mobile version