Planetbiz Blog

Skandal Penyadapan Presiden: Membedah Kasus yang Menjerat Mantan Kapolri Listyo Sigit

admin

Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI)

Selasa, 10 November 2026. Artikel ini disusun dari keterangan resmi Bareskrim Polri, Istana, LPSK, dan Amnesty International Indonesia, serta pemberitaan CNN Indonesia, Antara, Kompas, Suara, Tempo, Hukumonline, dan media lainnya. Sumber lengkap ada di bagian akhir. Seluruh nama yang disebut berstatus tersangka dan tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selama lebih dari lima tahun, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin institusi yang memegang salah satu kewenangan paling sensitif di republik ini: menyadap komunikasi warga negara demi penegakan hukum. Pada 3 November 2026, institusi yang sama menetapkannya sebagai tersangka. Tuduhannya: menyalahgunakan kewenangan itu untuk menyadap secara ilegal, dan sasarannya disebut termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kasus yang oleh sebagian media dijuluki “Listyogate” ini menjadi salah satu skandal hukum dan politik terbesar dalam sejarah Polri. Dalam sepekan, seorang mantan Kapolri dan sejumlah jenderal bintang dua ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Staf Kepresidenan dicopot, enam saksi meminta perlindungan, dan DPR menjadwalkan rapat khusus dengan Kapolri. Pertanyaan terbesarnya justru belum terjawab: siapa yang memerintahkan, dan untuk apa?

Artikel ini merangkum apa yang sudah diketahui publik, apa yang belum, dan mengapa kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar soal penyadapan terhadap seorang presiden.

Kronologi Singkat

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri dan pemberitaan media, berikut urutan peristiwa yang sejauh ini diketahui:

Listyo Sigit hanya sekitar 35 hari menjabat Kepala Staf Kepresidenan sebelum dicopot. Selain dari jabatan itu, ia juga diberhentikan dari posisi Ketua Dewan Penasihat KSPSI.

Siapa Saja Tersangkanya?

Hingga artikel ini ditulis, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka, semuanya perwira tinggi Polri:

Menurut CNN Indonesia (8/11), tiga tersangka pertama ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi tidak ditahan karena sakit.

Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemberitaan berbeda soal pasal UU ITE yang digunakan, ada yang menyebut Pasal 31 ayat (1) dan ada yang menyebut Pasal 32 ayat (1). Ancaman hukuman maksimalnya disebut hingga 10 tahun penjara.

Bareskrim juga membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa mantan Kapolri lain, yaitu Tito Karnavian dan Idham Azis, ikut ditetapkan sebagai tersangka. “Infonya tidak benar,” kata Kabareskrim Asep Safrudin.

Bagaimana Modusnya?

Inti kasus ini adalah sebuah sistem bernama LIMS (Lawful Interception Management System), sistem penyadapan resmi yang digunakan Polri. Sistem semacam ini terhubung dengan operator telekomunikasi dan mengelola seluruh proses penyadapan yang sah: mulai dari pengelolaan izin dan daftar target, pengambilan data komunikasi, hingga penyerahan hasilnya kepada penyidik melalui jalur khusus.

Dalam kondisi normal, sebuah nomor telepon hanya boleh disadap jika ada dasar hukum yang jelas, misalnya dalam penyidikan kasus terorisme, narkotika, atau korupsi, disertai surat permohonan penyidik dan prosedur sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Menurut Kabareskrim, prosedur itu dilanggar. Sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan apa pun. Antara melaporkan penyadapan itu dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi, dan tidak terkait penegakan hukum. Nomor telepon Presiden termasuk di antaranya.

Kemudian, sekitar Oktober 2026, bertepatan dengan masa pergantian pimpinan Polri, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan di komputer LIMS. Jika dugaan ini terbukti, penghapusan itu justru menjadi bagian dari tindak pidana tersendiri: penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.

Penyidik sejauh ini telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flash disk.

Nomor-nomor diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, lalu hasil sadapannya dihapus sekitar Oktober 2026. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Bukan Hanya Presiden: Siapa Lagi yang Disadap?

Meski judul berita banyak berfokus pada Presiden, Kabareskrim menyebut sasaran dugaan penyadapan jauh lebih luas: pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha. Hingga kini, Polri belum mengumumkan nama-nama korban lain tersebut.

Bagian inilah yang paling dikhawatirkan organisasi masyarakat sipil. Amnesty International Indonesia, dalam siaran pers 4 November 2026, menyebut skandal ini “bukan semata-mata soal Presiden”. Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid mengatakan, “Korbannya bisa jadi ratusan aktivis, jurnalis, politisi oposisi, dan pembela HAM.”

Amnesty menilai kasus ini merupakan pelanggaran sistematis terhadap hak privasi yang dijamin Pasal 28G dan 28F UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tanpa pengungkapan yang terbuka, menurut Amnesty, praktik semacam ini berisiko menjadi alat pemolisian rahasia untuk melemahkan oposisi. Amnesty juga mengingatkan laporan investigasinya pada Mei 2024 tentang ekspor spyware ke Indonesia, yang menyinggung Polri dan BSSN.

Amnesty mengajukan enam tuntutan, di antaranya agar Polri mengungkap secara terbuka korban penyadapan selain Presiden, agar Polri dan BSSN memberlakukan moratorium penggunaan spyware hingga ada undang-undang penyadapan yang menghormati HAM, serta agar DPR dan pemerintah membentuk komite independen yang melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya tim internal Polri.

Respons Istana dan Pemerintah

Istana bergerak cepat. Sehari setelah penetapan tersangka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, pemberhentian itu merupakan konsekuensi dari penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Namun Prasetyo juga mengakui bahwa Presiden maupun Istana belum mengetahui konstruksi kasus secara detail, termasuk tujuan penyadapan. Sejumlah media melaporkan bahwa Istana menggolongkan perbuatan tersebut ke dalam kategori makar, meski kualifikasi hukum resminya tetap bergantung pada penyidikan.

Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri menangani kasus ini secara objektif dan transparan. Kapolri Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026, Kapolri juga menarik dua jenderal bintang tiga, Komjen Pol Syahar Diantono dan Komjen Pol Yudi Gustawan, dari penugasan di KSP, serta merotasi sejumlah pejabat di Bareskrim. Surat telegram itu sendiri tidak menyebut kaitan langsung kedua jenderal tersebut dengan perkara penyadapan.

Respons DPR, Kompolnas, dan LPSK

Komisi III DPR, yang membidangi hukum, meminta kasus ini diusut tuntas hingga ke aktor intelektualnya, dan menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Kompolnas mendesak Polri membuka perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada publik.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan enam saksi telah mengajukan permohonan perlindungan, yang ditelaah sejak 6 November. Ketua LPSK Achmadi menyebut perlindungan saksi penting untuk menjamin rasa aman, dan membuka kemungkinan jumlah pemohon bertambah. Permintaan perlindungan ini menunjukkan bahwa para saksi, kemungkinan besar orang-orang dari dalam sistem, merasa menghadapi risiko karena kesaksian mereka.

Suara Para Tersangka dan Tokoh Politik

Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan langsung dari Listyo Sigit Prabowo atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Tempo melaporkan upaya konfirmasi melalui nomor telepon pribadinya pada 3 November tidak berbalas.

Kuasa hukum Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, menyatakan kliennya didampingi penasihat hukum sejak awal penyidikan dan menilai prosesnya berjalan transparan. Ia juga menyebut timnya akan mencermati kesesuaian sangkaan dengan fakta-fakta yang ada.

Mantan Presiden Joko Widodo, yang mengangkat Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 2021, meminta semua pihak menghormati proses hukum. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis di media sosial X, “kok begini liar politik kita”, dan meminta Presiden Prabowo memulihkan ketertiban.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menduga kasus ini berkaitan dengan upaya makar dan menilai tindakan memata-matai presiden oleh pimpinan kepolisian sebagai perbuatan tidak bermoral. Di media sosial, beredar pula berbagai spekulasi politik tentang siapa yang berada di balik penyadapan. Penting dicatat, hingga kini penyidik belum menyebut pihak lain yang memerintahkan penyadapan, dan spekulasi tersebut belum didukung bukti.

Situasi ini juga memicu banjir disinformasi. Infopublik, kanal cek fakta pemerintah, menyatakan foto viral yang menampilkan Listyo Sigit diborgol adalah gambar hasil rekayasa kecerdasan buatan.

Mengapa Kasus Ini Sangat Serius?

Penyadapan adalah kewenangan yang sah dan dibutuhkan. Tanpa penyadapan, banyak kasus korupsi besar, jaringan narkotika, dan terorisme tidak akan terbongkar. Karena itu, negara sendiri membangun “pintu” penyadapan melalui sistem seperti LIMS dan mewajibkan operator telekomunikasi menyediakannya.

Dalam tulisan analisis di Antara, Kolonel Inf Muchlis Gasim merumuskan persoalannya dengan tajam: “Pintu itu legal dan diperlukan. Negara sendiri yang membangunnya.” Menurutnya, yang membedakan penyadapan sah dari penyalahgunaan bukanlah teknologinya, melainkan dasar hukum, otorisasi yang benar, dan jejak pelaksanaan yang bisa diperiksa. Pertanyaannya, tulis Muchlis, adalah “siapa yang memegang kunci pintu yang sah dan siapa yang mengawasi pemegangnya?”

Kasus ini, jika dakwaannya terbukti, menunjukkan bahwa kunci itu dipegang tanpa pengawasan yang memadai. Ada tiga alasan mengapa hal ini sangat berbahaya:

Yang membedakan penyadapan sah dari penyalahgunaan adalah dasar hukum, otorisasi, dan pengawasan. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Bagaimana Seharusnya Penyadapan yang Sah Bekerja?

Untuk memahami seberapa jauh dugaan pelanggaran dalam kasus ini, ada baiknya melihat bagaimana penyadapan yang sah seharusnya berjalan. Di Indonesia, sejumlah lembaga diberi kewenangan menyadap oleh undang-undang masing-masing, antara lain Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Setiap lembaga memiliki dasar hukum dan prosedur internal yang berbeda-beda.

Secara umum, alurnya kira-kira seperti ini. Penyidik yang menangani sebuah perkara mengajukan permohonan penyadapan terhadap nomor tertentu, disertai alasan dan kaitannya dengan perkara. Permohonan itu diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu, nomor target dimasukkan ke sistem, operator telekomunikasi meneruskan komunikasi target, dan hasilnya diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian. Setiap tahap seharusnya tercatat sehingga bisa diaudit.

Dalam kasus ini, menurut Bareskrim, rantai itu terputus sejak awal: tidak ada surat permohonan penyidik, tidak ada laporan polisi yang menjadi dasar, dan nomor dimasukkan tanpa verifikasi. Ketika pejabat yang seharusnya menyetujui permohonan justru diduga menjadi pihak yang memerintahkan, pengawasan internal praktis tidak berfungsi.

Di banyak negara demokrasi, celah semacam ini ditutup dengan mewajibkan izin dari pengadilan atau hakim sebelum penyadapan dilakukan, membatasi jangka waktunya, dan mewajibkan laporan berkala kepada lembaga pengawas independen. Sebagian negara juga mewajibkan pemberitahuan kepada orang yang disadap setelah penyidikan selesai, sehingga ia dapat menggugat jika penyadapan dilakukan secara tidak sah. Prinsipnya sederhana: pihak yang menyadap tidak boleh sekaligus menjadi satu-satunya pihak yang mengizinkan dan mengawasi.

Lubang Hukum yang Dibiarkan 15 Tahun

Kasus ini juga menyingkap persoalan lama: Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang penyadapan. Pada 2010, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE, yang menyerahkan tata cara penyadapan kepada peraturan pemerintah. MK menegaskan bahwa penyadapan, karena menyangkut pembatasan hak asasi, harus diatur secara jelas dalam undang-undang tersendiri.

Sejak itu, rancangan undang-undang penyadapan berkali-kali dibahas tetapi tidak pernah disahkan. Akibatnya, aturan penyadapan tersebar di berbagai undang-undang sektoral dan peraturan internal masing-masing lembaga, seperti Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang disebut dalam kasus ini. Pengawasan pun sebagian besar bersifat internal.

Seorang guru besar Universitas Sumatera Utara, seperti dikutip Metro TV, menyoroti penantian sekitar 15 tahun atas undang-undang penyadapan dan menilai kasus ini bisa menjadi pendorong lahirnya regulasi tersebut. Menurut Hukumonline, RUU Penyadapan masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Para ahli hukum mengingatkan bahwa undang-undang itu harus mengatur dengan jelas jenis kejahatan yang boleh disadap, syarat materiil penyadapan, izin pengadilan, batas waktu, serta mekanisme pengawasan dan pemulihan bagi korban.

Belajar dari Kasus-Kasus Sebelumnya

Ini bukan kali pertama penyadapan mengguncang politik Indonesia. Kompas TV mencatat sejumlah kasus yang pernah menghebohkan:

Perbedaannya kali ini sangat mendasar. Pada 2013, ancaman datang dari negara asing. Pada 2026, dugaan penyadapan justru datang dari dalam, dari pimpinan lembaga yang secara hukum diberi kewenangan untuk menyadap.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Setelah sepekan, sejumlah pertanyaan penting masih menggantung:

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri pada 12 November akan menjadi panggung pertama bagi publik untuk mendengar jawaban atas sebagian pertanyaan tersebut.

Apa Artinya bagi Warga Biasa?

Kasus ini mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari, karena korban yang disebut adalah presiden, pejabat, dan tokoh. Namun pelajarannya menyentuh semua orang. Jika sistem penyadapan negara bisa diarahkan ke nomor presiden tanpa prosedur, secara teknis sistem yang sama juga bisa diarahkan ke nomor siapa pun. Karena itu, perdebatan tentang undang-undang penyadapan, izin pengadilan, dan pengawasan independen bukan hanya urusan elite politik, melainkan perlindungan dasar atas hak privasi setiap warga negara.

Kesimpulan: Ujian bagi Polri, DPR, dan Negara Hukum

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini adalah ujian berlapis. Bagi Polri, ini ujian apakah institusi tersebut mampu membersihkan dirinya secara jujur, termasuk ketika yang diperiksa adalah mantan pemimpinnya sendiri. Bagi DPR dan pemerintah, ini ujian apakah mereka akhirnya bersedia mengesahkan undang-undang penyadapan yang tertunda 15 tahun, lengkap dengan izin pengadilan dan pengawasan independen. Bagi negara hukum, ini ujian apakah proses peradilan bisa berjalan adil, transparan, dan tidak menjadi ajang balas dendam politik.

Para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, dan fakta hukumnya akan ditentukan di pengadilan. Namun satu hal sudah jelas: kekuasaan untuk mendengarkan percakapan orang lain adalah salah satu kekuasaan paling berbahaya yang dimiliki negara. Tanpa aturan yang tegas dan pengawasan yang sungguh-sungguh, kekuasaan itu bisa berbalik menyasar siapa saja, termasuk orang paling berkuasa di negeri ini.

Sumber

Exit mobile version