Universal Basic Income: Mengupas Tuntas Gagasan Pendapatan Dasar Universal, dari Thomas Paine hingga Era AI

Admin Planetbiz

7 hours ago

Ilustrasi aliran koin emas bercahaya yang terbagi merata ke banyak rumah kecil di lembah

Sabtu, 14 November 2026. Artikel ini disusun dari laporan evaluasi resmi eksperimen pendapatan dasar di Finlandia, Jerman, Wales, dan Amerika Serikat, makalah akademik (NBER, American Economic Journal, ERF), data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Congressional Budget Office (CBO), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta liputan media nasional dan internasional. Sumber lengkap ada di bagian akhir.

Bayangkan setiap tanggal satu, tanpa perlu mengisi formulir, tanpa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan tanpa harus antre di kantor pos, rekening Anda bertambah sejumlah uang dari negara. Jumlahnya sama dengan yang diterima tetangga Anda, pemilik warung di ujung gang, mahasiswa yang indekos di depan rumah, bahkan direktur bank yang tinggal di kompleks perumahan sebelah. Uang itu boleh dipakai untuk apa saja: membayar kontrakan, membeli beras, menambah modal usaha, atau ditabung untuk biaya kuliah anak.

Itulah gagasan dasar Universal Basic Income (UBI) atau pendapatan dasar universal. Terdengar seperti utopia, dan memang salah satu akarnya adalah buku berjudul Utopia. Namun dalam satu dekade terakhir, gagasan ini keluar dari ruang seminar filsafat dan masuk ke laboratorium kebijakan. Finlandia, Kenya, Jerman, Wales, Korea Selatan, sampai kota-kota di Amerika Serikat telah mengujinya. Kini, ketika kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah pasar kerja, para pendiri perusahaan teknologi pun ikut membicarakannya. Elon Musk bahkan menyebut istilah “universal high income”.

Di Indonesia, kita sebenarnya sudah akrab dengan “saudara dekat” UBI: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga BLT Dana Desa. Bedanya, semua program itu ditargetkan untuk kelompok tertentu. Pertanyaannya: apa sebenarnya UBI, apa kata data dari puluhan eksperimen, berapa biayanya, dan apakah masuk akal untuk Indonesia? Artikel ini mengupasnya secara menyeluruh.

Apa Itu Universal Basic Income?

Basic Income Earth Network (BIEN), jaringan global para peneliti dan pegiat pendapatan dasar, mendefinisikan basic income sebagai pembayaran tunai berkala yang diberikan tanpa syarat kepada semua orang secara individual, tanpa uji kelayakan ekonomi (means test) dan tanpa kewajiban bekerja. Dari definisi itu, ada lima ciri utama:

Berkala: dibayar rutin, misalnya bulanan, bukan sekali seumur hidup.
Tunai: berupa uang, bukan sembako, voucher, atau layanan, sehingga penerima bebas menentukan penggunaannya.
Individual: diberikan kepada setiap orang, bukan per keluarga atau per kepala rumah tangga.
Universal: semua warga (atau semua penduduk dewasa) menerima, kaya maupun miskin.
Tanpa syarat: tidak ada kewajiban mencari kerja, mengikuti pelatihan, atau membuktikan kemiskinan.

Satu hal yang sering disalahpahami: “universal” tidak berarti orang kaya ikut untung bersih. Dalam hampir semua rancangan serius, UBI dibiayai pajak. Kelompok berpenghasilan tinggi menerima UBI, tetapi membayar pajak lebih besar daripada yang mereka terima. Jadi secara neto, uang tetap mengalir dari atas ke bawah. Universalitas dipilih bukan demi memanjakan orang kaya, melainkan untuk menghapus biaya dan kesalahan proses penyaringan penerima.

UBI dan “Kerabat-Kerabatnya”: Jangan Tertukar

Banyak program diberi label “basic income” padahal tidak memenuhi kelima ciri di atas. Berikut perbedaannya secara ringkas:

Bansos bersyarat (conditional cash transfer): tunai untuk keluarga miskin dengan syarat tertentu, misalnya anak harus sekolah atau ibu hamil harus memeriksakan kandungan. Contoh: PKH di Indonesia, Bolsa Família di Brasil. Ditargetkan, bersyarat, dan berbasis keluarga.
Negative Income Tax (NIT): gagasan Milton Friedman. Orang yang penghasilannya di bawah batas tertentu menerima “pajak negatif” dari negara; makin rendah penghasilan, makin besar bantuan. Secara matematis bisa dirancang setara dengan UBI plus pajak, tetapi pembayarannya hanya mengalir ke yang berpenghasilan rendah dan biasanya dihitung lewat sistem pajak tahunan.
Guaranteed income (pendapatan terjamin): tunai tanpa syarat penggunaan, tetapi hanya untuk kelompok tertentu, misalnya warga berpenghasilan rendah di satu kota. Sebagian besar “uji coba UBI” di Amerika Serikat sebenarnya masuk kategori ini.
Basic income parsial: universal dan tanpa syarat, tetapi nilainya terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak ekonom menganggap ini titik awal yang realistis.
Universal Basic Services (UBS): alih-alih uang tunai, negara menjamin layanan dasar gratis untuk semua, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, atau perumahan. Pendukung UBS menilai layanan publik lebih efisien daripada uang tunai yang bisa tergerus inflasi.
Dividen warga (citizen’s dividend): pembagian hasil kekayaan bersama, misalnya dari minyak atau sumber daya alam, kepada setiap warga. Contoh paling terkenal adalah Alaska Permanent Fund Dividend.

Membedakan istilah-istilah ini penting karena hasil eksperimen sering dikutip secara serampangan. Uji coba yang memberi uang hanya kepada 100 orang miskin selama dua tahun tidak bisa langsung disamakan dengan UBI nasional yang permanen untuk seluruh penduduk.

Sejarah Panjang Sebuah Gagasan

Gagasan memberi penghasilan dasar kepada semua orang ternyata berusia lima abad. Berikut tonggak-tonggaknya:

1516, Thomas More. Dalam Utopia, salah satu tokohnya berargumen bahwa menghukum mati pencuri tidak akan menghentikan pencurian; lebih baik memastikan setiap orang punya sarana penghidupan sehingga tidak terpaksa mencuri. Ini belum UBI, tetapi menjadi benih gagasan jaminan penghidupan.
1797, Thomas Paine. Dalam pamflet Agrarian Justice, tokoh Revolusi Amerika ini mengusulkan dana nasional yang dibiayai “sewa tanah” dari para pemilik lahan. Setiap orang yang berusia 21 tahun akan menerima 15 pound sterling sekaligus, dan setiap orang berusia 50 tahun ke atas menerima 10 pound per tahun. Paine menegaskan ini bukan sedekah, melainkan kompensasi atas hilangnya hak alamiah setiap manusia atas bumi.
1962, Milton Friedman. Ekonom peraih Nobel dari mazhab pasar bebas ini mempopulerkan Negative Income Tax dalam buku Capitalism and Freedom. Logikanya: satu skema tunai yang sederhana lebih efisien dan lebih menghormati kebebasan individu daripada tumpukan program kesejahteraan yang birokratis.
1967, Martin Luther King Jr. Dalam buku Where Do We Go from Here: Chaos or Community?, King berpendapat bahwa program antikemiskinan yang tambal sulam tidak memadai, dan bahwa cara paling langsung menghapus kemiskinan adalah pendapatan terjamin (guaranteed income).
1968–1982, eksperimen NIT di AS. Pemerintah AS menguji pajak penghasilan negatif di beberapa lokasi, termasuk New Jersey, Seattle, dan Denver. Presiden Richard Nixon bahkan mengajukan Family Assistance Plan pada 1969, yang lolos di DPR tetapi kandas di Senat.
1974–1979, Mincome di Dauphin, Kanada. Kota kecil di Manitoba ini menjadi lokasi eksperimen di mana setiap keluarga yang penghasilannya di bawah ambang batas berhak atas tunjangan. Analisis ekonom Evelyn Forget (2011) menemukan angka rawat inap rumah sakit turun sekitar 8,5% dibanding komunitas pembanding. Namun, analisis ulang oleh ekonom David Green mempersoalkan temuan ini, dan perdebatannya belum selesai.
1982, Alaska Permanent Fund Dividend. Negara bagian Alaska membagikan dividen tahunan dari dana abadi hasil minyak kepada hampir setiap penduduk. Pada 2025 nilainya 1.000 dolar AS per orang, dan pada 2026 menjadi 1.200 dolar AS (termasuk tambahan 200 dolar bantuan energi).
2016–2020, Andrew Yang. Pengusaha yang maju dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Pilpres AS 2020 ini mengusung “Freedom Dividend”: 1.000 dolar AS per bulan untuk setiap warga dewasa di atas 18 tahun, dibiayai terutama oleh pajak pertambahan nilai (PPN) 10%. Alasan utamanya: otomasi akan menghapus banyak pekerjaan.

Ekonom peraih Nobel Milton Friedman mempopulerkan gagasan negative income tax dalam buku *Capitalism and Freedom* (1962). Foto: The Friedman Foundation for Educational Choice/Wikimedia Commons, CC0

Yang menarik dari sejarah ini adalah spektrum politik para pendukungnya. UBI didukung oleh kaum kiri yang ingin menghapus kemiskinan, sekaligus oleh kaum libertarian yang ingin merampingkan birokrasi negara. Itulah sebabnya gagasan ini terus hidup, meski jarang benar-benar diterapkan secara penuh.

Apa Kata Eksperimen? Hasil Uji Coba di Berbagai Negara

Bagian ini adalah inti perdebatan. Selama puluhan tahun, kritik utama terhadap UBI berbunyi: “Kalau diberi uang gratis, orang akan berhenti bekerja dan uangnya dihabiskan untuk rokok atau minuman keras.” Berikut apa yang ditemukan para peneliti.

Finlandia (2017–2018): Kesejahteraan Naik, Efek Kerja Kecil

Pemerintah Finlandia melalui lembaga jaminan sosial Kela memberikan 560 euro per bulan selama dua tahun kepada 2.000 penganggur berusia 25–58 tahun yang dipilih secara acak, tanpa syarat dan tanpa dipotong meski mereka mendapat pekerjaan. Evaluasi akhir yang dirilis Mei 2020 menyimpulkan efek terhadap lapangan kerja kecil: pada tahun pertama tidak ada perbedaan, sementara pada tahun kedua penerima rata-rata bekerja beberapa hari lebih banyak daripada kelompok kontrol. Peneliti mengingatkan bahwa interpretasi tahun kedua dipersulit oleh kebijakan “model aktivasi” yang diberlakukan pemerintah pada 2018.

Temuan yang lebih tegas justru di sisi kesejahteraan. Penerima melaporkan kepuasan hidup lebih tinggi, tekanan mental lebih rendah, rasa percaya pada masa depan lebih besar, dan merasa birokrasi berkurang. Pelajaran pentingnya: eksperimen ini hanya untuk penganggur, sehingga bukan UBI sejati, dan tidak memecahkan masalah orang yang sejak awal berada dalam situasi sulit.

Kenya (GiveDirectly, sejak 2018): Uji Coba Terbesar di Dunia

Lembaga nirlaba GiveDirectly menjalankan uji coba UBI jangka panjang di sekitar 200 desa di Kenya. Ada tiga kelompok: UBI jangka panjang (22,50 dolar AS per bulan selama 12 tahun), UBI jangka pendek (jumlah sama selama 2 tahun), dan pembayaran sekaligus (lump sum) sekitar 500 dolar AS. Hasil dua tahun pertama yang dianalisis ekonom Tavneet Suri, Abhijit Banerjee, dan kawan-kawan menunjukkan:

Penerima tidak bekerja lebih sedikit. Jam kerja upahan (terutama di pertanian) memang turun, tetapi jam kerja usaha sendiri naik, sehingga total pasokan tenaga kerja rumah tangga tidak berubah.
Uang tunai tidak meningkatkan konsumsi minuman keras.
Pembayaran sekaligus menghasilkan kenaikan pendapatan terbesar dan lebih banyak usaha baru dibanding UBI dua tahun.
Kelompok UBI 12 tahun hasilnya mirip kelompok lump sum, karena kepastian pembayaran jangka panjang mendorong mereka menabung lewat arisan (rotating savings groups) lalu berinvestasi.

Pelajarannya relevan bagi Indonesia: kepastian pembayaran jangka panjang mengubah perilaku. Bantuan yang sifatnya sementara cenderung habis untuk konsumsi, sementara jaminan jangka panjang membuat orang berani mengambil risiko usaha. GiveDirectly menyatakan akan terus menyurvei peserta hingga 2030.

Stockton, AS (SEED, 2019–2021): Lebih Banyak yang Bekerja Penuh Waktu

Stockton Economic Empowerment Demonstration memberikan 500 dolar AS per bulan selama 24 bulan kepada 125 warga di lingkungan berpenghasilan rendah. Pada tahun pertama, porsi penerima yang bekerja penuh waktu naik dari 28% menjadi 40%, sementara kelompok kontrol hanya naik dari 32% menjadi 37%. Penerima juga melaporkan kesehatan mental yang lebih baik. Namun sampelnya kecil, dan pengukuran tahun kedua terganggu pandemi Covid-19, sehingga temuan ini sebaiknya dibaca sebagai indikasi, bukan bukti kuat.

OpenResearch, AS (2020–2023): Uji Coba yang Didanai Sam Altman

Inilah salah satu studi paling ketat secara metodologi. Lembaga OpenResearch, yang sebagian didanai CEO OpenAI Sam Altman, memberikan 1.000 dolar AS per bulan selama tiga tahun kepada 1.000 orang berpenghasilan rendah di Texas dan Illinois, sementara 2.000 orang kelompok kontrol menerima 50 dolar AS per bulan. Hasilnya, menurut makalah National Bureau of Economic Research (NBER) versi terbaru:

Penghasilan penerima di luar transfer turun sekitar 1.900 dolar AS per tahun dibanding kelompok kontrol.
Partisipasi di pasar kerja turun 4,2 poin persen (versi awal makalah pada 2024 melaporkan angka yang lebih kecil, sekitar 2 poin persen).
Jam kerja berkurang 1–2 jam per minggu, dan pasangan penerima juga mengurangi jam kerja dalam besaran serupa.
Penggunaan waktu yang paling bertambah adalah waktu luang. Tidak ditemukan peningkatan berarti pada kualitas pekerjaan atau pendidikan.
Laporan awal soal kesehatan menunjukkan perbaikan stres dan tekanan mental pada tahun pertama, tetapi efeknya memudar, dan tidak ada efek berarti pada kesehatan fisik.

Studi ini penting karena menjadi pengingat yang jujur: di negara maju, uang tanpa syarat dalam jumlah besar memang sedikit mengurangi jam kerja. Efeknya tidak dramatis, tetapi juga tidak nol. Para peneliti sendiri menegaskan bahwa studi ini bukan rekomendasi kebijakan.

Jerman (Pilotprojekt Grundeinkommen, 2021–2024)

Organisasi Mein Grundeinkommen, dengan dana dari sekitar 140.000 donatur, memberikan 1.200 euro per bulan selama tiga tahun (Juni 2021–Mei 2024) kepada 122 orang lajang berusia 21–40 tahun. Evaluasi independen oleh lembaga riset DIW Berlin yang dirilis April 2025 menemukan:

Penerima tidak menarik diri dari pasar kerja, dan jam kerja mereka tidak turun secara signifikan.
Lebih dari sepertiga uang yang diterima ditabung.
Sekitar 7% disalurkan untuk keluarga, teman, atau sumbangan amal.
Kepuasan hidup dan kesehatan mental meningkat, dan efeknya bertahan selama tiga tahun.

Iran (2010): UBI Nasional “Tidak Sengaja”

Pada 2010, Iran mencabut subsidi energi dan pangan, lalu mengganti sebagiannya dengan transfer tunai bulanan untuk hampir seluruh penduduk. Awalnya program ini dimaksudkan hanya untuk keluarga berpenghasilan rendah, tetapi menjadi nyaris universal karena penargetan gagal dilakukan. Kajian ekonom Djavad Salehi-Isfahani dan Mohammad Mostafavi-Dehzooei menemukan tidak ada bukti transfer tersebut mengurangi jam kerja atau peluang bekerja. Namun inflasi tinggi di tahun-tahun berikutnya menggerus nilai riil transfer, sebuah pelajaran penting bahwa UBI tanpa indeksasi bisa kehilangan daya.

Alaska: Dividen Permanen, Pekerjaan Tidak Berkurang

Studi ekonom Damon Jones dan Ioana Marinescu yang terbit di American Economic Journal: Economic Policy (2022) menemukan dividen Alaska tidak berdampak pada tingkat pekerjaan, tetapi pekerjaan paruh waktu naik 1,8 poin persen (sekitar 17%). Penjelasan mereka: karena semua orang menerima uang, belanja lokal naik dan menciptakan permintaan tenaga kerja yang mengimbangi turunnya insentif bekerja secara individual. Inilah efek “keseimbangan umum” yang tidak bisa ditangkap oleh eksperimen kecil.

Uji Coba Lain yang Perlu Diketahui

Wales, Inggris (2022–2025): anak muda yang baru keluar dari panti asuhan atau sistem pengasuhan negara (care leavers) menerima 1.600 pound per bulan sebelum pajak (sekitar 1.280 pound bersih) selama dua tahun. Hampir semua yang memenuhi syarat (97%) ikut. Laporan evaluasi ketiga (Februari 2026) mencatat penerima merasa lebih aman secara finansial dan lebih sehat mental, tetapi ada kekhawatiran tentang kondisi mereka setelah pembayaran berhenti. Perbandingan dengan kelompok kontrol dan analisis biaya-manfaat baru akan terbit pada 2027.
Gyeonggi, Korea Selatan (sejak 2019): setiap warga berusia 24 tahun menerima 1 juta won per tahun dalam bentuk mata uang lokal, dibayar 250.000 won per triwulan, tanpa melihat penghasilan. Survei menunjukkan kepuasan hidup penerima meningkat. Program ini dirintis Lee Jae-myung saat menjabat gubernur. Karena dibayar dengan mata uang lokal, ia juga dirancang untuk menggerakkan usaha kecil setempat.
Madhya Pradesh, India (2011–2013): SEWA dan UNICEF menguji transfer tunai tanpa syarat untuk sekitar 6.000 orang di delapan desa, dengan dua belas desa pembanding. Laporan proyek mencatat perbaikan kecukupan pangan, kehadiran sekolah, dan kesehatan, tanpa peningkatan konsumsi alkohol. Namun publikasinya lebih banyak berupa laporan proyek, bukan jurnal yang ditelaah sejawat.
Spanyol (Ingreso Mínimo Vital, sejak 2020): ini bukan UBI, melainkan pendapatan minimum yang diuji kelayakan. Pelajarannya justru dari sisi sebaliknya. Lembaga pengawas fiskal Spanyol, AIReF, menemukan sekitar 55% rumah tangga yang berhak tidak mengajukan (non-take-up) pada 2024. Program yang ditargetkan sering gagal menjangkau orang yang paling membutuhkan karena rumitnya prosedur. AIReF juga mencatat program ini menurunkan peluang bekerja sekitar 3 poin persen.
Yogyakarta, Indonesia (2021–2022): proyek urun dana “Jamesta Istimewa” yang dikelola jaringan IndoBIG memberikan Rp500.000 kepada 25 orang yang dipilih acak dari 2.100 pendaftar. Laporannya (2023) mencatat perbaikan pendapatan dan ketahanan pangan, tetapi skalanya sangat kecil sehingga lebih tepat disebut proyek percontohan daripada bukti kebijakan.

Membaca Bukti: Mana yang Kuat, Mana yang Lemah

Setelah melihat semua eksperimen itu, berikut peta tingkat keyakinan atas temuan-temuannya:

Bukti kuat: transfer tunai tanpa syarat tidak membuat orang miskin berhenti bekerja secara massal, dan tidak meningkatkan konsumsi “barang godaan” seperti alkohol atau rokok. Kesimpulan ini konsisten dari Kenya, Iran, Alaska, hingga tinjauan lintas negara.
Bukti kuat: uang tunai memperbaiki kesejahteraan subjektif dan mengurangi stres finansial, setidaknya dalam jangka pendek.
Bukti sedang: di negara maju, transfer besar mengurangi jam kerja sedikit (1–2 jam per minggu menurut OpenResearch), terutama pada orang tua tunggal dan pasangan.
Bukti lemah atau belum ada: dampak UBI nasional, permanen, dan universal terhadap inflasi, harga sewa, migrasi, dan perilaku pajak. Tidak ada satu pun negara yang pernah menerapkan UBI penuh untuk seluruh penduduknya dalam waktu lama, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar masih dijawab dengan model dan dugaan.

Mengapa Banyak yang Mendukung UBI?

1. Memberantas kemiskinan secara langsung. Argumen paling sederhana: cara tercepat mengurangi kemiskinan adalah memberi uang kepada orang miskin. Penerima umumnya tahu kebutuhan mereka sendiri lebih baik daripada perencana program.

2. Menghapus kesalahan sasaran. Program yang ditargetkan selalu menghadapi dua jenis kesalahan: orang mampu yang ikut menerima (inclusion error) dan orang miskin yang terlewat (exclusion error). Di Indonesia, saat pemerintah mulai memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 2025, Kementerian Sosial menemukan lebih dari 1,9 juta penerima bansos yang ternyata tidak memenuhi kriteria. Pengalaman Spanyol menunjukkan masalah sebaliknya: lebih dari separuh yang berhak justru tidak mendaftar. UBI menghapus kedua masalah itu sekaligus karena semua orang menerima.

3. Menghilangkan “jebakan kemiskinan”. Dalam program bersyarat, penerima bisa kehilangan bantuan begitu penghasilannya naik sedikit. Akibatnya, menerima pekerjaan atau menaikkan omzet bisa membuat seseorang justru lebih rugi. Karena UBI tidak dicabut saat penghasilan naik, insentif untuk bekerja lebih keras tetap terjaga.

4. Kebebasan dan martabat. Filsuf Philippe Van Parijs menyebut UBI sebagai “kebebasan nyata untuk semua”. Dengan bantalan pendapatan, pekerja punya daya tawar untuk menolak pekerjaan yang eksploitatif, berganti karier, atau memulai usaha. Tidak ada stigma “penerima bansos” karena semua orang menerimanya.

5. Efisiensi birokrasi. Menyalurkan dana yang sama kepada semua orang jauh lebih sederhana daripada memverifikasi jutaan keluarga, melakukan survei lapangan, dan menangani sanggahan. Penerima eksperimen Finlandia secara khusus melaporkan bahwa mereka merasa beban birokrasi berkurang.

6. Menghargai kerja perawatan. Ibu rumah tangga, anak yang merawat orang tua lanjut usia, atau relawan komunitas melakukan kerja bernilai ekonomi tinggi tanpa upah. UBI memberi pengakuan finansial atas kerja-kerja yang tak tercatat dalam produk domestik bruto (PDB) itu.

7. Otomasi dan AI. Argumen ini kian menonjol. Jika AI dan robot menggantikan banyak pekerjaan lebih cepat daripada kemampuan pekerja beralih, dibutuhkan jaring pengaman yang tidak bergantung pada status pekerjaan. Kita bahas lebih jauh di bagian berikut.

Kritik dan Keberatan yang Tak Bisa Diabaikan

1. Biaya fiskal yang sangat besar. Ini keberatan paling serius. Memberi uang dalam jumlah layak kepada ratusan juta orang membutuhkan dana yang setara dengan sebagian besar anggaran negara. Kita akan menghitungnya di bagian berikut.

2. Tidak tepat sasaran secara vertikal. Dengan anggaran terbatas, memberi uang yang sama kepada semua orang berarti setiap orang miskin menerima lebih sedikit dibanding jika anggaran itu difokuskan kepada mereka. Bagi negara dengan ruang fiskal sempit, kritik ini sangat relevan.

3. Risiko inflasi. Jika UBI dibiayai dengan mencetak uang atau utang, dan pasokan barang tidak ikut bertambah, harga bisa naik. Kekhawatiran khusus menyangkut sektor yang pasokannya kaku, seperti perumahan dan kesehatan. Bukti empiris dari Kenya menunjukkan inflasi lokal yang kecil, tetapi itu eksperimen di desa, bukan skala nasional. Pengalaman Iran menunjukkan inflasi bisa menggerus nilai transfer bila tidak diindeksasi.

4. Insentif kerja. Bukti dari negara berkembang menunjukkan efek negatifnya kecil atau nol. Namun studi OpenResearch di AS menemukan penurunan partisipasi kerja yang nyata, dan evaluasi AIReF di Spanyol juga mencatat efek negatif pada program pendapatan minimum. Pada skala besar, sedikit penurunan jam kerja dari ratusan juta orang bisa berdampak pada penerimaan pajak.

5. Rasa keadilan. Sebagian orang menolak prinsip “uang tanpa kontribusi”. Bagi mereka, bantuan negara harus diimbangi kewajiban, misalnya bekerja, mengikuti pelatihan, atau menyekolahkan anak. Argumen ini bersifat moral, bukan empiris, tetapi sangat menentukan dukungan politik.

6. Migrasi. UBI yang murah hati di satu negara atau daerah bisa menarik pendatang. Itulah sebabnya hampir semua rancangan UBI membatasi penerima pada warga negara atau penduduk dengan masa tinggal minimum, seperti syarat domisili setahun penuh untuk dividen Alaska.

7. Politik dan keberlanjutan. Sekali dijalankan, UBI sulit dihentikan dan rawan menjadi alat politik, misalnya dinaikkan menjelang pemilu tanpa sumber dana yang jelas. Sebaliknya, ada pula risiko UBI dipakai sebagai alasan untuk memangkas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

8. Kritik lembaga internasional. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menerbitkan ringkasan riset pada Mei 2026 berjudul Why Universal Basic Income is not the answer to the impact of AI on the labour market. Dalam pernyataan-pernyataannya sepanjang 2026, ILO menekankan bahwa keuntungan produktivitas dari AI sebaiknya dibagi melalui upah, kualitas pekerjaan, pelatihan ulang, dan perlindungan sosial yang terarah, bukan semata lewat transfer tunai universal.

Berapa Biayanya? Ilustrasi Hitungan Kasar

Catatan: hitungan di bawah ini adalah ilustrasi sederhana untuk memberi gambaran skala. Angka bersih yang sebenarnya akan bergantung pada rancangan pajak, program yang digantikan, dan efek ekonomi lain.

Amerika Serikat

Ambil usulan Andrew Yang: 1.000 dolar AS per bulan atau 12.000 dolar per tahun untuk setiap warga dewasa. Menurut Biro Sensus AS, jumlah penduduk dewasa pada sensus 2020 sekitar 258,3 juta orang. Maka:

258,3 juta × 12.000 dolar = sekitar 3,1 triliun dolar AS per tahun (biaya kotor).
Sebagai perbandingan, menurut Congressional Budget Office (CBO), seluruh belanja pemerintah federal AS pada tahun fiskal 2025 sekitar 7,0 triliun dolar, dengan penerimaan 5,2 triliun dolar.
Artinya, biaya kotor UBI ala Yang setara sekitar 44% belanja federal, atau hampir 60% penerimaan federal.

Pendukung UBI menekankan pentingnya membedakan biaya kotor dan biaya bersih. Ekonom Karl Widerquist menghitung bahwa jika UBI dikombinasikan dengan kenaikan pajak penghasilan, sebagian besar uang hanya “berputar” pada kelas menengah atas: mereka menerima UBI, tetapi membayar pajak tambahan dalam jumlah yang sama atau lebih besar. Dalam salah satu skenarionya, biaya bersih hanya sekitar 539 miliar dolar per tahun. Meski demikian, kritikus mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memungut dan menyalurkan triliunan dolar, dan kenaikan tarif pajak marginal juga punya dampak ekonomi.

Indonesia

Gunakan data berikut sebagai dasar:

Jumlah penduduk 2025 menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS: 284,67 juta jiwa.
Belanja negara dalam APBN 2026: Rp3.842,7 triliun.
Anggaran perlindungan sosial APBN 2026: Rp508,2 triliun.
Garis kemiskinan nasional Maret 2026 menurut BPS: Rp669.235 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin 22,93 juta orang (8,07%).

Dengan asumsi semua penduduk (termasuk anak-anak) menerima, berikut beberapa skenario:

Skenario A, Rp100.000 per orang per bulan: 284,67 juta × Rp100.000 × 12 = sekitar Rp341,6 triliun per tahun. Setara 8,9% belanja negara, atau sekitar dua pertiga anggaran perlindungan sosial 2026.
Skenario B, Rp300.000 per orang per bulan (sama dengan nilai BLT Dana Desa per keluarga): sekitar Rp1.024,8 triliun per tahun. Setara 26,7% belanja negara, atau dua kali lipat seluruh anggaran perlindungan sosial.
Skenario C, setara garis kemiskinan (Rp669.235 per orang per bulan): sekitar Rp2.286 triliun per tahun. Setara hampir 60% belanja negara.

Sebagai pembanding, Perkumpulan Prakarsa pada November 2020 mengusulkan uji coba “Jaminan Penghasilan Dasar Semesta” (Jamesta). Dalam kertas kebijakannya, skenario Rp500.000 per orang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp96,7 triliun per bulan, sehingga Prakarsa merekomendasikan uji coba selama 4–6 bulan per tahun, bukan penerapan penuh sepanjang tahun.

Kesimpulan dari hitungan ini cukup jelas: UBI penuh setara garis kemiskinan tidak realistis untuk Indonesia dalam kondisi fiskal saat ini, mengingat rasio pajak yang relatif rendah. Bahkan UBI parsial Rp100.000 per bulan sudah membutuhkan dana setara dua pertiga anggaran perlindungan sosial. Karena itu, diskusi UBI di Indonesia lebih masuk akal jika difokuskan pada bentuk parsial atau kategoris, yang dibahas di bagian akhir.

Dari Mana Uangnya? Opsi Pendanaan

Para perancang UBI di berbagai negara menawarkan beberapa sumber pendanaan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan:

Pajak penghasilan progresif: menaikkan tarif bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Paling adil secara vertikal, tetapi basis wajib pajak di Indonesia masih sempit dan sektor informal besar.
Pajak pertambahan nilai (PPN): pilihan Andrew Yang. Basisnya luas dan sulit dihindari, tetapi bersifat regresif karena orang miskin membelanjakan porsi pendapatan lebih besar. UBI-nya sendiri akan mengompensasi efek regresif itu, asalkan nilainya cukup.
Pajak karbon dengan dividen (carbon fee and dividend): pajak atas emisi dikembalikan secara merata kepada warga. Gagasan ini menyatukan agenda iklim dan pemerataan. Keluarga berpenghasilan rendah yang jejak karbonnya kecil cenderung untung bersih.
Dividen sumber daya alam: model Alaska. Hasil tambang, minyak, gas, atau nikel dikelola dalam dana abadi, dan imbal hasilnya dibagikan. Bagi negara kaya sumber daya seperti Indonesia, gagasan ini menarik secara filosofis karena sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, meski tantangannya ada pada tata kelola dana abadi.
Pajak robot atau pajak AI: memajaki keuntungan perusahaan yang menggantikan pekerja dengan mesin, atau memajaki komputasi. Konsepnya populer, tetapi sulit didefinisikan secara hukum dan berisiko membuat investasi pindah ke negara lain. Sam Altman dalam esai Moore’s Law for Everything (2021) mengusulkan dana publik yang dibiayai pajak atas nilai perusahaan besar dan tanah, lalu hasilnya dibagikan kepada warga.
Penghapusan subsidi dan konsolidasi program: seperti yang dilakukan Iran pada 2010. Subsidi energi yang lebih banyak dinikmati kelompok mampu dialihkan menjadi transfer tunai yang merata. Bagi Indonesia, inilah opsi yang paling sering dibahas, karena subsidi BBM dan LPG selama ini dikritik tidak tepat sasaran.

Dalam praktiknya, rancangan UBI yang realistis biasanya menggabungkan beberapa sumber sekaligus, ditambah penghematan dari program-program yang digantikan.

UBI di Era AI: Perdebatan 2025–2026

Jika satu dekade lalu argumen otomasi masih terdengar spekulatif, perdebatannya kini jauh lebih konkret. Beberapa perkembangan yang terverifikasi:

Sam Altman (OpenAI) mendanai sebagian studi OpenResearch. Pada Mei 2024, dalam podcast All-In, ia melontarkan gagasan “universal basic compute”: alih-alih uang, setiap orang mendapat jatah daya komputasi AI yang bisa dipakai, dijual, atau disumbangkan. Ia tidak menjelaskan rincian pelaksanaannya.
Elon Musk sejak 2023 berulang kali menyebut AI akan membawa “universal high income”. Pada April 2026, melalui X, ia menulis bahwa pendapatan tinggi universal melalui cek dari pemerintah federal adalah cara terbaik menangani pengangguran akibat AI. Ekonom dari berbagai kubu mengkritik usulan ini karena tidak disertai hitungan pendanaan.
Anthropic, pengembang model AI Claude, pada 18 Oktober 2026 mengumumkan rencana mengalokasikan 5% sahamnya ke Anthropic Public Benefit Fund, dengan syarat persetujuan pemegang saham. Menurut liputan media, dana ini dapat digunakan untuk donasi ke lembaga nirlaba maupun “distribusi langsung kepada populasi tertentu”, termasuk untuk mengatasi gangguan pasar kerja akibat AI. Aturan tata kelola dan jadwal penyalurannya belum diumumkan.
ILO, seperti disebut di atas, secara eksplisit menyatakan UBI bukan jawaban utama atas dampak AI terhadap pasar kerja, dan mendorong pembagian keuntungan produktivitas melalui upah, kualitas pekerjaan, serta perlindungan sosial.
Komunitas basic income sendiri kian aktif. BIEN mencatat kongres ke-24 diadakan di Maricá dan Niterói, Brasil, dan kongres berikutnya dijadwalkan di Wrocław, Polandia, pada Juli 2027.

Ada satu ironi yang patut dicatat. Para pemimpin teknologi yang paling vokal membicarakan UBI adalah pihak yang paling diuntungkan oleh AI. Pendukung melihatnya sebagai tanggung jawab moral; skeptis melihatnya sebagai cara meredam kekhawatiran publik tanpa komitmen pendanaan yang mengikat. Faktanya, hingga artikel ini ditulis, belum ada satu pun negara yang menjalankan UBI nasional yang dibiayai keuntungan AI.

Andrew Yang saat berkampanye di Des Moines, Iowa, Agustus 2019, dengan usulan “Freedom Dividend” 1.000 dolar AS per bulan. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Indonesia: Sudah Dekat, Tapi Belum UBI

Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan transfer tunai, meski semuanya ditargetkan. Berikut peta program yang relevan:

Program Keluarga Harapan (PKH): bansos tunai bersyarat sejak 2007. Nilainya bergantung komponen keluarga, misalnya Rp3 juta per tahun untuk ibu hamil atau anak usia dini, Rp900.000 untuk anak SD, Rp1,5 juta untuk anak SMP, Rp2 juta untuk anak SMA, dan Rp2,4 juta untuk lansia atau penyandang disabilitas berat, dibayar per triwulan.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako: Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM), disalurkan per triwulan dalam bentuk saldo elektronik untuk membeli bahan pangan.
BLT Dana Desa: Rp300.000 per bulan per keluarga miskin, dibiayai dari dana desa, dengan sasaran yang ditentukan melalui musyawarah desa.
BLT berbasis kebijakan khusus: misalnya BLT BBM saat harga bahan bakar dinaikkan pada 2022, dan BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 (Rp300.000 × 3 bulan) untuk sekitar 35 juta keluarga pada Oktober–Desember 2025 sebagai bagian paket stimulus ekonomi.
Kartu Prakerja: diluncurkan pada 2020 sebagai kombinasi pelatihan dan insentif tunai, dan sempat berfungsi sebagai “semi-bansos” selama pandemi. Ini program yang bersyarat (wajib mengikuti pelatihan), bukan UBI.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN): melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, seluruh kementerian dan pemerintah daerah wajib memakai DTSEN sebagai acuan penyaluran bantuan. Data ini memeringkat rumah tangga ke dalam desil kesejahteraan. Pemutakhiran DTSEN mencoret lebih dari 1,9 juta penerima yang tidak layak, sekaligus memasukkan sekitar 4,3 juta KPM di desil 1–4 yang sebelumnya terlewat.

Dengan anggaran perlindungan sosial Rp508,2 triliun pada 2026, dan rencana Rp549,9 triliun pada 2027, Indonesia sebenarnya membelanjakan dana yang tidak kecil. Namun dana itu tersebar ke puluhan program dengan kriteria, data, dan mekanisme penyaluran yang berbeda-beda.

Wacana UBI di Indonesia selama ini datang terutama dari masyarakat sipil dan akademisi, bukan dari pemerintah. Selain usulan Jamesta dari Prakarsa dan uji coba kecil di Yogyakarta, sejumlah penulis opini mengusulkan varian seperti “pendapatan dasar afirmatif” yang ditargetkan pada kelompok tertentu. Pada 2026, muncul pula dorongan agar bantuan sembako diganti uang tunai. Sejauh penelusuran kami, belum ada rencana resmi pemerintah untuk menerapkan UBI.

Kelebihan Jika UBI Diterapkan di Indonesia

Menyelesaikan masalah data. Tidak perlu lagi perdebatan soal siapa yang layak masuk desil berapa, sanggahan warga, atau dugaan titipan nama penerima.
Menjangkau sektor informal. Menurut BPS, pada Februari 2026 sebanyak 59,42% penduduk bekerja, atau sekitar 87,74 juta orang, berada di sektor informal yang umumnya tanpa jaminan sosial ketenagakerjaan memadai. UBI menjadi jaring pengaman yang tidak bergantung pada status pekerjaan.
Melindungi kelompok “rentan miskin” dan kelas menengah bawah, yang sering tidak tercakup bansos tetapi mudah jatuh miskin karena PHK, sakit, atau kenaikan harga.
Infrastruktur pembayaran makin siap. Nomor Induk Kependudukan (NIK), rekening bank Himbara, PT Pos, dan dompet digital memungkinkan transfer massal yang dulu mustahil.
Mengurangi peluang pungli dan politisasi, karena tidak ada diskresi pejabat dalam menentukan penerima.

Kekurangan dan Risikonya

Ruang fiskal sempit. Seperti hitungan di atas, UBI bernilai berarti membutuhkan dana ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Tanpa reformasi pajak besar, hal ini mustahil.
Nilai per orang menjadi kecil. Jika anggaran perlindungan sosial yang ada dibagi rata ke 284 juta penduduk, hasilnya hanya sekitar Rp150.000 per orang per bulan, lebih kecil dari yang kini diterima keluarga sangat miskin melalui gabungan PKH dan BPNT. Keluarga termiskin bisa justru dirugikan.
Risiko inflasi lokal di daerah terpencil dengan pasokan barang terbatas, seperti sebagian wilayah timur Indonesia.
Godaan politik untuk menaikkan nilai UBI menjelang pemilu tanpa dasar fiskal.
Risiko mengorbankan layanan publik seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendidikan, yang manfaatnya tidak bisa digantikan uang tunai.

Opsi yang Lebih Realistis

Alih-alih UBI penuh, para ahli kebijakan sosial umumnya menyarankan pendekatan bertahap yang tetap membawa semangat universalitas:

UBI anak (tunjangan anak universal): semua anak, misalnya usia 0–6 tahun, menerima tunjangan tanpa melihat penghasilan orang tua. Banyak negara maju punya skema seperti ini. Manfaatnya jangka panjang: gizi, tumbuh kembang, dan pencegahan stunting.
Pensiun sosial universal untuk lansia: dengan proporsi lansia mencapai 11,97% penduduk menurut SUPAS 2025 (sekitar 34 juta orang), Indonesia resmi memasuki fase penuaan penduduk. Sebagai ilustrasi, Rp300.000 per bulan untuk setiap lansia membutuhkan sekitar Rp122,7 triliun per tahun, atau kurang dari seperempat anggaran perlindungan sosial 2026. Mayoritas lansia Indonesia tidak memiliki pensiun formal.
Uji coba daerah yang dievaluasi secara ketat: misalnya satu kabupaten atau beberapa desa, dengan kelompok kontrol dan evaluator independen, meniru metode Kenya dan Jerman. Hasilnya menjadi dasar kebijakan berbasis bukti, bukan selera politik.
Dividen sumber daya alam: menyisihkan sebagian penerimaan dari hilirisasi tambang ke dana abadi yang hasilnya dibagikan, sejalan dengan semangat “dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Konsolidasi program: menyatukan berbagai bansos tunai dengan satu basis data dan satu kanal pembayaran, sebagai langkah antara menuju skema yang lebih universal.

Pelajaran bagi Bisnis dan Pekerja

UBI mungkin belum hadir di Indonesia, tetapi perdebatannya membawa beberapa pelajaran praktis:

Transfer tunai menggerakkan konsumsi lokal. Studi Alaska dan Kenya menunjukkan uang yang dibagikan merata cenderung dibelanjakan di warung, pasar, dan usaha kecil sekitar. Pelaku UMKM ritel dan pangan adalah pihak yang paling cepat merasakan efek setiap gelombang BLT. Memahami jadwal penyaluran bansos bisa membantu perencanaan stok.
Daya tawar pekerja bisa berubah. Jika jaring pengaman makin kuat, pekerja punya pilihan untuk menolak pekerjaan bergaji sangat rendah. Bisnis yang bergantung pada upah minimum dan kondisi kerja buruk akan menghadapi tekanan, sementara yang menawarkan lingkungan kerja baik akan lebih mudah merekrut.
Otomasi butuh strategi transisi. Perusahaan yang mengadopsi AI sebaiknya tidak hanya menghitung penghematan biaya, tetapi juga merencanakan pelatihan ulang dan perpindahan pekerja. Tekanan regulasi dan reputasi di bidang ini kemungkinan akan meningkat.
Kebijakan pajak bisa bergeser. Pendanaan program sosial yang makin besar, apa pun bentuknya, biasanya diikuti perluasan basis pajak, misalnya PPN, pajak karbon, atau pajak digital. Pelaku usaha sebaiknya mengikuti arah kebijakan fiskal secara cermat.
Bagi pekerja: jangan menunggu jaring pengaman dari negara. Bangun dana darurat, perluas keterampilan yang sulit diotomasi (komunikasi, pemecahan masalah kompleks, kerja perawatan), dan manfaatkan program jaminan sosial yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Apa yang Perlu Diperhatikan

Saat membaca berita atau klaim tentang UBI, berikut beberapa hal yang patut dicermati:

Apakah benar UBI? Banyak program berlabel “basic income” sebenarnya ditargetkan, bersyarat, atau sementara. Periksa kelima cirinya.
Berapa besar sampel dan berapa lama? Eksperimen dengan 25 atau 125 orang tidak bisa disamakan dengan studi ribuan peserta yang dirancang secara acak.
Ada kelompok kontrol atau tidak? Tanpa pembanding, perubahan bisa saja terjadi karena faktor lain, misalnya pandemi atau pemulihan ekonomi.
Biaya kotor atau bersih? Angka triliunan rupiah atau dolar sering dikutip tanpa menjelaskan pajak yang dipungut kembali atau program yang digantikan.
Siapa yang membiayai studi? Banyak eksperimen didanai lembaga yang mendukung UBI. Ini tidak otomatis membuat hasilnya salah, tetapi patut diketahui pembaca.
Efek skala. Inflasi, harga sewa, dan migrasi hanya terlihat pada program skala besar dan permanen, yang hingga kini belum pernah diuji secara utuh.
Janji politik. Waspadai usulan UBI yang tidak disertai hitungan sumber dana yang jelas, baik dari politisi maupun dari tokoh industri teknologi.

Penutup

Universal Basic Income adalah gagasan yang sederhana di atas kertas tetapi rumit dalam pelaksanaan. Lima abad setelah Thomas More, dan setelah puluhan eksperimen di empat benua, sebagian pertanyaan sudah terjawab cukup meyakinkan: orang miskin yang diberi uang tunai tidak serta-merta berhenti bekerja atau menghamburkannya, dan kesejahteraan mereka membaik. Namun pertanyaan terbesar, yakni bagaimana membiayai UBI yang layak untuk seluruh penduduk secara permanen tanpa memicu inflasi atau mengorbankan layanan publik, belum punya jawaban yang memuaskan.

Bagi Indonesia, UBI penuh belum realistis dengan kondisi fiskal saat ini. Meski begitu, semangat di balik UBI tetap relevan: menyederhanakan bansos, mengurangi salah sasaran, menghormati martabat penerima, dan menyiapkan jaring pengaman untuk era ketika AI mengubah pasar kerja. Langkah paling masuk akal adalah memulai dari kelompok yang paling jelas membutuhkan, seperti anak usia dini dan lansia, sambil menjalankan uji coba daerah yang dievaluasi secara jujur.

Perdebatan UBI pada akhirnya bukan hanya soal angka, melainkan soal pilihan nilai: seberapa jauh sebuah bangsa mau menjamin bahwa setiap warganya, siapa pun dia, tidak jatuh di bawah batas penghidupan yang layak. Di tengah perubahan teknologi yang makin cepat, pertanyaan itu akan semakin sering diajukan.