Planetbiz Blog

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Isi Pokok, Syarat Perampasan Tanpa Putusan Pidana, Kritik, dan Artinya bagi Masyarakat

Ilustrasi isometrik gedung parlemen, palu sidang, brankas berisi aset, dan perisai

Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI)

Kamis, 19 November 2026. Artikel ini disusun dari siaran pers DPR, pernyataan pemerintah, dan pemberitaan CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik, DDTCNews, Jawa Pos, Suara, dan ANTARA pada hari pengesahan. Naskah resmi undang-undang belum diundangkan dalam Lembaran Negara, sehingga nomor pasal mengikuti kutipan media dan bisa berubah setelah penomoran resmi. Sumber lengkap ada di bagian akhir.

Setelah tertahan hampir dua dekade, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya disahkan. Dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, 19 November 2026, seluruh fraksi menyatakan setuju ketika Ketua DPR Puan Maharani menanyakan apakah RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang. Penantian yang oleh banyak media disebut berlangsung 18 tahun pun berakhir.

RUU ini selama bertahun-tahun menjadi simbol tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi. Ia muncul di spanduk demonstrasi besar akhir Agustus 2025, di petisi daring, dan di berbagai aksi mahasiswa sepanjang 2026, termasuk yang pernah kami tulis dalam artikel Buka Ijazah Wakil Rakyat, Sahkan RUU Perampasan Aset. Kini ketika undang-undangnya lahir, muncul pertanyaan baru: apakah isinya sesuai harapan?

Pemerintah dan DPR menyebutnya instrumen baru untuk memulihkan kerugian negara dan korban kejahatan. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menyebutnya “UU Perampasan Aset Palsu” dan bersiap menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menjelaskan apa itu perampasan aset, apa saja isi undang-undang yang baru disahkan, kritik terhadapnya, dan apa artinya bagi masyarakat biasa.

Ringkasan Cepat

Apa Itu Perampasan Aset dan Mengapa Penting?

Selama ini, negara pada umumnya hanya bisa merampas harta hasil kejahatan setelah pelakunya diadili dan dinyatakan bersalah dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Proses itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Masalahnya, banyak hal bisa terjadi selama menunggu: pelaku meninggal, kabur ke luar negeri, sakit permanen, atau asetnya sudah berpindah tangan berkali-kali. Ketika itu terjadi, harta hasil kejahatan sering kali tidak pernah kembali ke negara atau ke korban.

Saat mewakili pemerintah dalam rapat paripurna, Menteri PANRB Rini Widyantini merangkum masalah yang selama ini dihadapi: pemulihan aset bergantung pada putusan pidana, penelusuran aset lemah, belum ada hukum acara untuk merampas aset tanpa putusan pidana, dan tidak ada badan khusus yang mengelola aset-aset tersebut.

Perampasan aset tanpa putusan pidana, yang dikenal secara internasional sebagai non-conviction based forfeiture, menggeser fokus dari “menghukum orangnya” ke “mengejar hartanya”. Yang diadili adalah asetnya: apakah aset itu terbukti berasal dari atau terkait dengan tindak pidana. Mekanisme ini dipakai di banyak negara dan dianjurkan oleh Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membacakan laporan panitia kerja, menyebut tujuan undang-undang ini adalah memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku.

Gedung Nusantara di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, tempat RUU Perampasan Aset disahkan. Foto: Davidelit/Wikimedia Commons, domain publik

Perjalanan Panjang: Dari Draf yang Terbengkalai sampai Ketok Palu

Gagasan undang-undang perampasan aset sudah muncul sejak akhir 2000-an, itulah sebabnya banyak media menyebut penantian 18 tahun. Berikut garis besar perjalanannya:

Selama pembahasan, jumlah pasal bertambah dari 67 menjadi 74. Judulnya juga diubah dengan tambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas ruang lingkupnya. Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena tekanan pihak mana pun, dan menyebut proses pembahasan bisa diakses dan dicermati masyarakat.

Isi Pokok UU Perampasan Aset

1. Dua Jalur Perampasan (Pasal 3)

Undang-undang ini mengatur dua jalan untuk merampas aset:

  1. Berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (conviction based).
  2. Tanpa putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction based), dalam kondisi tertentu yang dijelaskan di bawah.

2. Tindak Pidana yang Dicakup (Pasal 4)

Korupsi menjadi fokus utama dan berlaku untuk kedua jalur. Selain korupsi, undang-undang ini mencakup:

Poin terakhir penting bagi masyarakat umum, karena mencakup penipuan online dan investasi bodong yang selama ini merugikan banyak orang.

Menurut Habiburokhman, ruang lingkup awalnya berisi 13 jenis tindak pidana, lalu dipersempit berdasarkan masukan masyarakat. Salah satu yang dicoret adalah tindak pidana perpajakan. Detik juga melaporkan Pasal 4 ayat (2) memuat ketentuan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati, yang pelaksanaannya mengikuti undang-undang lain. Ketentuan ini dikritik YLBHI, seperti dibahas di bagian kritik.

3. Aset yang Bisa Dirampas (Pasal 5)

Aset yang dapat dirampas meliputi:

Ada ketentuan menarik: aset yang sudah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dirampas, tetapi tanpa mengubah fungsinya, sehingga masyarakat tetap bisa memakainya.

4. Syarat Perampasan Tanpa Putusan Pidana (Pasal 6)

Jalur tanpa putusan pidana hanya bisa dipakai jika tersangka atau terdakwa:

Selain itu, nilai asetnya harus paling sedikit Rp1 miliar. Perubahan batas nilai ini dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Jadi kalau pelaku yang kabur tertangkap kemudian, ia tetap bisa diadili.

5. Tahapan dan Proses di Pengadilan

Dalam laporannya, DPR menyebut tahapan perampasan tanpa putusan pidana meliputi penelusuran aset, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan eksekusi. Pembuktiannya disebut “berimbang” dan diuji secara terbuka di pengadilan.

Dalam draf-draf yang beredar selama pembahasan, permohonan perampasan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara ke pengadilan negeri di wilayah tempat aset berada, diperiksa dengan hukum acara perdata dalam sidang terbuka, dan pemblokiran serta penyitaan memerlukan izin pengadilan. Pihak ketiga yang merasa asetnya dirampas secara keliru dapat mengajukan keberatan. Rincian teknis seperti batas waktu dan upaya hukum perlu dicocokkan dengan naskah final setelah diundangkan.

6. Badan Pengelola dan Badan Pengawas (Pasal 53 dan 61)

Aset yang dirampas akan dikelola oleh badan yang dibentuk Presiden (Pasal 53). Pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden (Pasal 61). Pemerintah menyebut pengelolaan akan memakai sistem informasi terintegrasi dengan jejak audit permanen.

7. Korban Diprioritaskan

Habiburokhman menegaskan aset yang dirampas “diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban” untuk menutup kerugian mereka, sementara pihak ketiga yang beritikad baik tetap dilindungi. Bagi korban penipuan online atau investasi bodong, ketentuan ini membuka peluang pemulihan kerugian yang selama ini sulit didapat.

8. Tidak Berlaku Surut dan Baru Berlaku Paling Cepat Akhir 2027 (Pasal 72 dan 74)

Dua pasal ini paling banyak diperbincangkan. Pasal 72 menyatakan perampasan dan pengelolaan aset hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini berlaku. Pasal 74 menyatakan undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.

Artinya, kasus-kasus korupsi besar yang sudah terjadi tidak bisa ditangani lewat jalur baru ini. Penegak hukum tetap memakai aturan lama, seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan karena undang-undang baru berlaku setahun setelah diundangkan, jalur baru ini paling cepat bisa dipakai sekitar akhir 2027, itu pun jika kedua badan sudah dibentuk.

Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Jaksa berperan penting dalam mengajukan perampasan aset ke pengadilan. Foto: Medelam/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Kritik: Dari “UU Palsu” hingga Pasal Karet

ICW: Harta Tidak Wajar Pejabat Tidak Bisa Dirampas

Kritik paling keras datang dari ICW. Ibrahim, peneliti ICW, menyebut undang-undang ini “RUU Perampasan Aset Palsu” karena substansinya dinilai menyimpang dari rancangan yang selama ini diperjuangkan masyarakat sipil. Pokok kritiknya:

Koalisi telah melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik karena tidak membuka draf RUU. ICW juga menyatakan akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

YLBHI: Kuat Merampas, Lemah Mengendalikan Aparat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada prinsipnya mendukung mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, tetapi menyoroti sejumlah pasal. Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mengatakan undang-undang ini “tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya”. Catatan YLBHI antara lain:

Jawaban DPR

DPR menyebut sudah menyiapkan sejumlah pengaman: pengawasan oleh badan independen, beban pembuktian yang berimbang dan diuji terbuka di pengadilan, serta transparansi digital lewat sistem informasi pengelolaan aset. Habiburokhman menegaskan mekanisme perampasan aset “tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan”, maupun alat penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, dan menyebut desainnya membuat undang-undang ini sulit disalahgunakan.

Apa Artinya bagi Masyarakat Biasa?

Banyak orang bertanya apakah undang-undang ini bisa membuat negara menyita harta siapa saja. Jawabannya tidak. Perampasan hanya berlaku untuk aset yang terkait dengan tindak pidana tertentu, harus lewat pengadilan, dan untuk jalur tanpa putusan pidana ada syarat kondisi pelaku serta nilai minimal Rp1 miliar. Namun ada beberapa hal praktis yang perlu diperhatikan:

Jika Anda Korban Penipuan Online atau Investasi Bodong

Undang-undang ini mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, dan menempatkan korban sebagai prioritas penerima pengembalian aset. Simpan semua bukti transaksi, tangkapan layar percakapan, dan laporan polisi. Ketika aset pelaku dirampas, bukti-bukti ini menentukan apakah kerugian Anda bisa diklaim. Ingat juga bahwa jalur baru ini hanya untuk kejahatan yang terjadi setelah undang-undang berlaku.

Jangan Pinjamkan Nama atau Rekening

Pasal 5 mencakup aset hasil kejahatan yang sudah dialihkan ke pihak lain. Kalau Anda bersedia meminjamkan nama untuk sertifikat tanah, kendaraan, atau rekening bank kepada orang lain, misalnya demi imbalan, aset itu bisa diblokir dan disita ketika terbukti terkait kejahatan. Hal yang sama berlaku untuk praktik jual-beli rekening yang sering dipakai untuk menampung uang judi online atau penipuan. Selain berisiko kehilangan aset, Anda bisa ikut terseret dalam proses hukum.

Hati-Hati Membeli Aset dengan Harga Terlalu Murah

Undang-undang ini melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Namun membuktikan itikad baik bisa merepotkan. Saat membeli rumah, tanah, atau kendaraan, terutama dengan harga jauh di bawah pasar, periksa asal-usulnya, pastikan dokumen lengkap, lakukan transaksi lewat notaris atau PPAT dan rekening resmi, lalu simpan buktinya.

Pajak Tidak Termasuk

Tindak pidana perpajakan dicoret dari cakupan undang-undang ini. Penegakan hukum pajak tetap mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku.

Mitos dan Fakta

Mitos: Negara bisa menyita harta siapa saja tanpa pengadilan.
Fakta: Perampasan harus melalui pengadilan dan hanya untuk aset yang terkait tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang. Pemblokiran dan penyitaan juga melalui prosedur hukum.

Mitos: Koruptor lama sekarang bisa langsung dimiskinkan.
Fakta: Undang-undang ini tidak berlaku surut. Kasus lama tetap ditangani dengan UU Tipikor dan UU TPPU yang sudah ada.

Mitos: Harta pejabat yang tidak wajar sekarang bisa dirampas.
Fakta: Ketentuan illicit enrichment justru tidak dimasukkan. Inilah kritik utama ICW.

Mitos: Undang-undang ini langsung berlaku hari ini.
Fakta: Undang-undang baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta pengawas terbentuk.

Mitos: Semua aset yang terkait kejahatan bisa dirampas tanpa putusan pidana.
Fakta: Jalur tanpa putusan pidana hanya untuk kondisi tertentu, misalnya pelaku meninggal, kabur, atau tidak diketahui, dan nilai asetnya minimal Rp1 miliar.

Apa Selanjutnya?

  1. Pengundangan. RUU yang telah disetujui bersama DPR dan pemerintah akan ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Menurut UUD 1945, jika tidak ditandatangani dalam 30 hari, RUU tetap sah menjadi undang-undang.
  2. Pembentukan dua badan. Pemerintah perlu membentuk badan pengelola aset dan badan pengawas, beserta Peraturan Presiden yang mengatur struktur dan kewenangannya. Selama keduanya belum terbentuk, undang-undang belum berlaku.
  3. Aturan turunan. Sejumlah ketentuan, termasuk perubahan batas nilai aset, akan diatur lewat Peraturan Pemerintah.
  4. Uji materi. ICW dan koalisi masyarakat sipil berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya bisa mengubah sebagian isi undang-undang.

Penutup

Pengesahan UU Perampasan Aset adalah langkah yang sudah lama ditunggu, dan dalam beberapa hal membawa kemajuan nyata: ada hukum acara untuk merampas aset ketika pelaku kabur atau meninggal, korban kejahatan diprioritaskan, dan pengelolaan aset dirancang lebih transparan. Bagi korban penipuan digital dan investasi bodong, ini kabar baik.

Namun undang-undang ini juga lahir dengan catatan besar. Ketentuan yang paling ditunggu publik, yaitu perampasan harta tidak wajar pejabat, tidak ada. Kasus lama tidak tersentuh, dan undang-undangnya baru berlaku paling cepat akhir 2027. Kekhawatiran soal pasal karet dan lemahnya kontrol terhadap aparat juga perlu dijawab lewat aturan turunan yang ketat dan badan pengawas yang benar-benar independen.

Pada akhirnya, kualitas undang-undang ini akan diuji oleh pelaksanaannya: siapa yang dipilih memimpin kedua badan baru, seberapa terbuka pengelolaan asetnya, dan apakah ia dipakai untuk mengejar pelaku besar atau justru disalahgunakan. Publik perlu terus mengawasinya.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Nomor dan isi pasal dikutip dari pemberitaan media pada hari pengesahan; rujuk naskah resmi dalam Lembaran Negara setelah diundangkan.

Sumber

Exit mobile version