Perlukah Isi Sadapan Presiden Dibuka? Membedah Debat “Negara Bisa Goyang” di tvOne

3 hours ago

Ilustrasi kotak barang bukti berisi rekaman sadapan yang hendak dibuka

Rabu, 11 November 2026. Artikel ini membahas tayangan Catatan Demokrasi tvOne yang diunggah 10 November 2026, dilengkapi pernyataan resmi Polri, Istana, Kemenko Kumham, Kompolnas, dan pemberitaan Kompas, Detik, CNN Indonesia, IDN Times, Suara, JPNN, Bisnis.com, Katadata, dan media lainnya. Sumber lengkap ada di bagian akhir. Seluruh tersangka yang disebut tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sepekan setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan publik bergeser. Bukan lagi sekadar siapa yang menyadap, tetapi apa yang disadap, dan apakah rakyat berhak mengetahuinya.

Pertanyaan itu dilontarkan langsung oleh budayawan Sujiwo Tejo dalam program Catatan Demokrasi di tvOne. Jawaban Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, sebagaimana dirangkum dalam judul tayangan, terdengar seperti peringatan: “Kalo dibuka negara bisa goyang.”

Video: “Sujiwo Tejo Tanya Kesiapan Buka Isi Sadapan, Sahroni: Kalo Dibuka Negara Bisa Goyang” (Catatan Demokrasi, tvOne, 10 November 2026).

Kalimat itu merangkum dilema terbesar dalam skandal yang oleh sebagian media dijuluki “Listyogate”. Di satu sisi, publik menuntut transparansi penuh. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa membuka isi rekaman bisa mengguncang banyak tokoh, lembaga, bahkan stabilitas pemerintahan. Artikel ini membedah perdebatan itu: siapa yang ingin sadapan dibuka, siapa yang khawatir, apa kata hukum, dan apa taruhannya.

Tentang Tayangan Ini

Tayangan berdurasi sekitar 31 menit ini merupakan bagian dari program Catatan Demokrasi tvOne yang diunggah ke YouTube pada 10 November 2026. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah ditonton lebih dari 86 ribu kali. Tujuh narasumber hadir:

Kurnia Ramadhana, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Polri
Pratama Persadha, pakar keamanan siber
Prof. Binsar M. Gultom, guru besar hukum pidana dan HAM
Sujiwo Tejo, budayawan
Abimanyu Wachjoewidajat, ahli forensik digital

Dalam deskripsi videonya, tvOne membingkai penyadapan terhadap institusi kepresidenan sebagai “alarm keras yang menelanjangi rapuhnya benteng pertahanan dan etika kekuasaan”, dan mempertanyakan “peta kekuatan yang sebenarnya beroperasi di balik layar pemerintah”. Redaksi menutup dengan tuntutan agar proses hukum berjalan transparan untuk membongkar aktor intelektual di baliknya.

Komposisi narasumber ini menarik karena mewakili hampir semua sudut pandang dalam perdebatan: pemerintah (Bakom), parlemen yang mengawasi kepolisian (Komisi III DPR), mantan petinggi kepolisian, pakar teknis keamanan siber dan forensik digital, akademisi hukum pidana, serta budayawan yang kerap mewakili suara publik. Pertanyaan Sujiwo Tejo soal kesiapan membuka isi sadapan pun terasa seperti pertanyaan yang ada di benak banyak penonton di rumah.

Catatan redaksi: transkrip lengkap tayangan tidak tersedia bagi kami. Karena itu, kutipan para narasumber dalam artikel ini hanya kami ambil dari judul tayangan dan dari pernyataan mereka yang dimuat media lain, dengan sumber yang kami sebutkan. Untuk mendengar argumen lengkap setiap narasumber, silakan tonton videonya di atas.

Mengingat Kembali Kasusnya

Bagi yang belum mengikuti, berikut ringkasan singkatnya. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan sepanjang 2025–2026 melalui sistem penyadapan resmi milik Polri. Sasarannya disebut mencakup nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, dan media. Menurut Katadata, penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi, dan file hasil sadapan diduga dihapus sekitar Oktober 2026.

Pada awalnya, tiga perwira tinggi diumumkan sebagai tersangka: Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Belakangan, Detik dan Suara melaporkan nama keempat, yaitu mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Pasal yang disangkakan meliputi akses ilegal (Pasal 332 KUHP baru), Pasal 258 ayat 1 KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun penjara, serta penghapusan informasi elektronik (Pasal 32 ayat 1 UU ITE).

Kasus ini kemudian naik kelas secara politik. Mensesneg Prasetyo Hadi pada 4 November menyatakan perbuatan itu “mungkin sudah masuk kategori” makar. Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menulis bahwa “penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan.” Namun Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, “Hukum itu harus didasarkan pada bukti, bukan dengan pendapat.” Menurut Yusril, dugaan makar baru muncul belakangan seiring berkembangnya pemeriksaan.

Kubu “Buka Semua”: Publik Berhak Tahu

Desakan agar isi sadapan dibuka datang dari beberapa arah.

Kompolnas. Komisioner Kompolnas Choirul Anam pada 10 November menilai banyak informasi yang beredar di publik “belum ketemu ujung pangkalnya”. Ia mendesak tim penyidik menjelaskan sedetail mungkin, secara berkala, baik dari sisi tahapan maupun substansi. “Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik,” tegasnya. Menurutnya, informasi yang simpang siur justru akan merugikan penegakan hukum itu sendiri.

Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso berpendapat bahwa jika kasus ini memang penegakan hukum, Listyo Sigit justru harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuka seluruh hasil sadapan dan mengujinya di pengadilan. Di saat yang sama, ia menegaskan Listyo tetap harus menjalani proses hukum, dan menyebut kasus ini sebagai masa kelam bagi institusi Polri.

Polri sendiri. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjanjikan transparansi. “Untuk perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut sebagai akuntabilitas,” katanya. Namun saat ditanya soal jumlah target penyadapan, jawabannya masih normatif: “Ini masih dalam proses, nanti kita akan sampaikan.”

Argumen kubu ini sederhana: tanpa transparansi, publik tidak bisa menilai apakah kasus ini murni penegakan hukum atau bagian dari pertarungan politik. Kekosongan informasi resmi juga diisi spekulasi. Di media sosial dan sebagian media daring, beredar berbagai klaim soal daftar puluhan hingga ribuan nomor yang disadap, nama-nama tokoh yang menjadi target, hingga dugaan isi pembicaraan. Klaim-klaim itu belum dikonfirmasi kepolisian, dan justru menunjukkan betapa mahalnya harga ketertutupan.

Kubu “Hati-hati”: Negara Bisa Goyang

Di sisi lain, ada kekhawatiran serius tentang dampak membuka isi rekaman. Kalimat Sahroni di tvOne, “Kalo dibuka negara bisa goyang”, menangkap kekhawatiran itu. Logikanya: jika yang disadap adalah Presiden, pejabat tinggi, tokoh partai, pengusaha, dan jurnalis, maka rekaman itu bisa memuat pembicaraan sensitif soal kebijakan, diplomasi, keamanan, hingga urusan pribadi.

Argumen serupa disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel dalam kolomnya di Kompas.com pada 6 November. Ia memperkirakan, jika pasal makar diterapkan, tim pembela akan memakai strategi menggeser fokus sidang dari prosedur penyadapan ke substansi. “LSP (Listyo) cs akan meminta kepada hakim agar seluruh hasil penyadapan dihadirkan,” tulisnya. Perdebatan “makar versus penegakan hukum” itu, menurut Reza, “berkonsekuensi pada keharusan untuk membuka isi rekaman hasil penyadapan.”

Reza memperkirakan negara, termasuk Presiden, “tidak siap” menghadapi skenario itu. Banyak tokoh yang ikut disadap bisa terdelegitimasi jika rekaman diputar di ruang sidang. Ia mengingatkan bahwa “kepastian tidak selalu beriringan dengan kemanfaatan”, dan selama sidang berlangsung “banyak sendi kehidupan negara akan berdarah-darah.”

Pemerintah memilih jalan tengah yang ambigu. Ditanya apakah hasil sadapan akan dibuka ke publik, Yusril menjawab, “Ya terserah penyidik juga kan, dikomunikasi kepada publik.” Ia juga menegaskan pemerintah tidak membentuk satgas khusus dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim.

Dilema Inti: Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan?

Perdebatan ini sering disederhanakan menjadi “transparansi versus stabilitas”. Padahal, setidaknya ada empat kepentingan berbeda yang saling bertabrakan.

1. Hak publik untuk tahu. Kasus ini menyangkut penyalahgunaan alat negara yang dibiayai pajak. Publik berhak tahu sejauh mana kewenangan itu disalahgunakan, siapa saja korbannya, dan untuk kepentingan siapa.

2. Hak privasi para korban. Ini sering terlupakan. Orang-orang yang disadap adalah korban. Membuka isi pembicaraan mereka ke publik berarti melanggar privasi mereka untuk kedua kalinya. Jurnalis yang disadap, misalnya, bisa membahayakan narasumbernya jika isi sadapan bocor.

3. Keamanan negara. Pembicaraan Presiden dan pejabat tinggi bisa memuat informasi strategis soal diplomasi, pertahanan, dan kebijakan ekonomi. Pakar keamanan siber Pratama Persadha, salah satu narasumber dalam tayangan tvOne, sebelumnya menekankan kepada Bisnis.com bahwa komunikasi Presiden memerlukan lapisan perlindungan tersendiri karena kebocorannya bisa memengaruhi kebijakan ekonomi, diplomasi, dan keputusan keamanan.

4. Hak terdakwa atas pembelaan. Dalam proses pidana, terdakwa berhak menghadirkan bukti yang relevan untuk membela diri. Jika pembela berargumen bahwa penyadapan dilakukan untuk tujuan sah, misalnya mengungkap kejahatan, isi sadapan menjadi relevan untuk menguji klaim itu.

Keempat kepentingan ini tidak bisa dipenuhi sekaligus secara penuh. Pertanyaannya bukan “buka atau tutup”, melainkan apa yang dibuka, kepada siapa, dan dengan mekanisme apa.

Sisi Teknis: Bagaimana Sistem Resmi Bisa Disalahgunakan?

Salah satu hal paling mengkhawatirkan dari kasus ini adalah alat yang dipakai. Penyadapan diduga tidak dilakukan dengan perangkat mata-mata ilegal, melainkan melalui sistem penyadapan resmi milik negara, yang dalam pemberitaan disebut sebagai LIMS (Lawful Interception Management System). Sistem semacam ini dirancang agar aparat penegak hukum bisa menyadap secara sah, dengan izin dan prosedur tertentu, untuk mengungkap kejahatan seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.

Pratama Persadha, kepada Bisnis.com, menyoroti lemahnya kontrol akses, otorisasi, dan pengawasan internal. Menurutnya, memasukkan sebuah nomor telepon ke dalam sistem penyadapan seharusnya tidak bisa dilakukan oleh sembarang pengguna. Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya pada niat individu, tetapi juga pada desain sistem yang memungkinkan penyalahgunaan terjadi tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan.

Dugaan penghapusan file hasil sadapan pada Oktober 2026 juga membuka babak teknis lain. Dalam forensik digital, data yang dihapus tidak selalu hilang sepenuhnya. Jejaknya bisa tertinggal di log sistem, cadangan data, atau media penyimpanan, dan sebagian bisa dipulihkan oleh ahli forensik. Inilah sebabnya kehadiran ahli forensik digital seperti Abimanyu Wachjoewidajat dalam diskusi tvOne relevan. Jika file berhasil dipulihkan, pertanyaan “apa isi sadapan” akan semakin sulit dihindari, baik oleh penyidik maupun pengadilan.

Pratama juga mengingatkan bahwa menyadap presiden tidak serta-merta berujung pada hukuman yang lebih berat dibanding menyadap warga biasa, karena ancaman maksimal Pasal 258 KUHP baru adalah 10 tahun. Hal ini menambah alasan mengapa sebagian pihak mendorong penerapan pasal makar, sekaligus menjelaskan mengapa perdebatan soal pasal yang dipakai menjadi begitu penting.

Apa Kata Hukum?

Indonesia sebenarnya punya beberapa rambu, meski belum lengkap.

Penyadapan ilegal adalah tindak pidana. UU ITE melarang intersepsi tanpa hak atas informasi elektronik, dan KUHP baru juga mengatur akses ilegal terhadap sistem elektronik. Hasil sadapan ilegal pada prinsipnya juga tidak sah sebagai alat bukti untuk menjerat orang yang disadap.

Sidang pidana pada dasarnya terbuka untuk umum. Hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip persidangan terbuka, dengan pengecualian terbatas seperti perkara kesusilaan dan perkara anak. Namun hakim memiliki kewenangan mengatur jalannya sidang, termasuk cara menghadirkan barang bukti yang sensitif. Di sinilah ruang tafsir muncul: apakah rekaman yang memuat informasi negara bisa diperiksa dalam sidang tertutup atau secara terbatas?

Keterbukaan informasi punya pengecualian. UU Keterbukaan Informasi Publik mengecualikan informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, atau mengungkap rahasia pribadi. Artinya, penyidik punya dasar hukum untuk tidak membuka isi sadapan selama penyidikan, tetapi tetap wajib menyampaikan perkembangan kasus.

Tidak ada UU Penyadapan. Ini masalah terbesar. Sejak Mahkamah Konstitusi pada 2010 menyatakan tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang, Indonesia belum juga memiliki UU Penyadapan yang komprehensif. Kewenangan menyadap tersebar di berbagai undang-undang sektoral, tanpa standar tunggal soal izin, pengawasan, penyimpanan, dan pemusnahan hasil sadapan. Ketiadaan aturan inilah yang membuat perdebatan soal membuka isi sadapan tidak punya pegangan yang jelas.

Pelajaran dari Kasus-Kasus Sebelumnya

Indonesia dan dunia punya sejumlah preseden yang bisa menjadi cermin.

Rekaman “Papa Minta Saham” (2015). Rekaman percakapan antara Ketua DPR saat itu, seorang pengusaha, dan petinggi Freeport diputar dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan. Pemutarannya mengguncang politik nasional dan berujung pada mundurnya sang Ketua DPR. Kasus ini menunjukkan bahwa membuka rekaman memang bisa membawa akuntabilitas, tetapi juga memicu perdebatan panjang soal keabsahan cara merekam.

Penyadapan Presiden SBY oleh Australia (2013). Dokumen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap bahwa intelijen Australia pernah menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara pada 2009. Indonesia membekukan sejumlah kerja sama dengan Australia. Isi pembicaraannya sendiri tidak pernah dipublikasikan, dan fokus publik tertuju pada fakta penyadapan, bukan isinya.

Penyadapan Kanselir Merkel oleh NSA (2013). Kasus serupa di Jerman memicu krisis diplomatik dengan Amerika Serikat dan penyelidikan parlemen. Parlemen Jerman membentuk komite investigasi khusus, tetapi materi sensitif diperiksa secara tertutup.

Kasus intelijen di negara besar. Ahmad Sahroni sendiri, dalam pernyataan kepada JPNN pada 8 November, menyebut kasus ini “bukan hal baru”. Ia merujuk pada direktur lembaga intelijen di “salah satu negara besar” yang menyadap banyak tokoh, termasuk presidennya, dan “sampai bisa mempertahankan kekuasaannya sampai 40 tahun lebih.” Sahroni tidak menyebut nama, tetapi deskripsinya mirip dengan sejarah FBI di bawah J. Edgar Hoover. Ia khawatir “penyadapan dilakukan untuk menakut-nakuti dan mengancam orang lain demi kekuasaan.”

Pola dari preseden-preseden itu cukup jelas: akuntabilitas atas fakta penyadapan bisa ditegakkan tanpa harus membuka seluruh isi pembicaraan ke publik.

Taruhan bagi Kepercayaan Publik pada Polri

Di luar soal buka-tutup isi rekaman, kasus ini menjadi ujian berat bagi kepercayaan publik pada kepolisian. Bukan perwira rendahan yang menjadi tersangka, melainkan mantan pucuk pimpinan Polri dan sejumlah jenderal bintang dua yang memegang posisi strategis di bidang hukum, teknologi informasi, dan siber.

Mantan Wakapolri Oegroseno, seperti dikutip iNews, mencurigai perkara ini bermotif politik. Sementara itu, Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus ini, “mengingat kita juga adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak sipil dan keamanan privasi.” Kepada Viva, ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi daripada lembaga lain, apalagi Presiden.

Di sinilah dilema transparansi menjadi semakin tajam. Polri sedang menyidik mantan pimpinannya sendiri, dengan sistem penyadapan milik institusinya sendiri sebagai alat kejahatan. Tanpa keterbukaan yang memadai, publik bisa curiga bahwa penyidikan ini dikendalikan untuk melindungi pihak tertentu, atau sebaliknya, dipakai untuk menyingkirkan pihak tertentu. Kedua kecurigaan itu sama-sama merusak. Itulah sebabnya desakan Kompolnas agar informasi dibuka “secara berkala” lebih dari sekadar soal hak publik untuk tahu: ia menyangkut kredibilitas penyidikan itu sendiri.

Jalan Tengah yang Mungkin

Berdasarkan prinsip hukum dan preseden tersebut, ada beberapa opsi yang lebih seimbang daripada “buka semua” atau “tutup rapat”:

Buka metadata, bukan isi. Publik berhak tahu berapa nomor yang disadap, kategori korbannya (pejabat, politisi, jurnalis, pengusaha), kapan, dan atas perintah siapa. Informasi ini cukup untuk menilai skala penyalahgunaan tanpa melanggar privasi korban.
Beri tahu para korban. Setiap orang yang disadap berhak diberi tahu secara resmi dan diberi akses pada data tentang dirinya. Ini lebih adil daripada membiarkan mereka mengetahui dari bocoran di media sosial.
Pemeriksaan tertutup untuk materi sensitif. Bagian rekaman yang menyangkut rahasia negara bisa diperiksa hakim secara tertutup, sementara persidangan tentang perbuatan para terdakwa tetap terbuka.
Pengawasan independen. Pratama Persadha mendesak audit total terhadap seluruh perangkat penyadapan milik lembaga berwenang, bukan hanya Polri, dan menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh diserahkan kepada lembaga yang melakukan penyadapan itu sendiri.
Segera sahkan UU Penyadapan. Tanpa aturan yang jelas, setiap kasus akan kembali ke perdebatan yang sama.

Yang Perlu Dipantau

Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri: forum resmi pertama di mana Polri bisa dimintai penjelasan terbuka oleh wakil rakyat soal skala dan perkembangan kasus.
Kemungkinan pasal makar: jika diterapkan, peluang isi sadapan dibahas di persidangan menjadi lebih besar, seperti diperkirakan Reza Indragiri Amriel.
Status tersangka keempat: nama Irjen Slamet Uliandi sudah disebut sejumlah media, tetapi Menko Kumham pada 9 November menyatakan jumlah tersangka “belum bertambah”. Perbedaan ini perlu dikonfirmasi resmi oleh Polri.
Sidang etik: proses etik terhadap para jenderal berjalan paralel dengan proses pidana.
Nasib RUU Penyadapan: apakah skandal ini akhirnya mendorong DPR dan pemerintah menuntaskannya.

Penutup

Pertanyaan Sujiwo Tejo di tvOne, tentang kesiapan membuka isi sadapan, sebenarnya adalah pertanyaan tentang kedewasaan demokrasi kita. Jawaban “negara bisa goyang” bisa dibaca sebagai kehati-hatian yang wajar, tetapi juga bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa ada banyak hal yang selama ini tidak ingin diketahui publik.

Yang jelas, ketertutupan total bukan pilihan. Kekosongan informasi resmi sudah diisi spekulasi, dan spekulasi itu bisa jauh lebih merusak daripada fakta. Tantangannya adalah menemukan cara agar akuntabilitas ditegakkan, korban dilindungi, dan rahasia negara yang sah tetap terjaga. Planetbiz akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.