Senin, 23 November 2026. Ulasan ini disusun dari siaran pers Badan Gizi Nasional (BGN), Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026, pemberitaan Liputan6, Kumparan, CNN Indonesia, JawaPos, ANTARA, Akurat, dan media daerah, serta kajian peneliti BRIN di The Conversation. Sumber lengkap ada di bagian akhir.
Setiap hari sekolah, puluhan ribu dapur di seluruh Indonesia memasak jutaan porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Semua bahan itu harus dibeli dari seseorang: beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, tahu, tempe, bumbu, gas, hingga sabun cuci piring. Di saat yang sama, puluhan ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) sedang dibangun dan mulai dibuka.
Dua program raksasa ini menciptakan pasar baru bernilai ratusan triliun rupiah. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran MBG sudah mencapai Rp173,21 triliun, dan untuk 2027 BGN mengalokasikan sekitar Rp232,5 triliun khusus untuk MBG.
Anehnya, banyak pelaku usaha kecil belum merasakan manfaatnya. Ekonom INDEF Dzulfian Syafrian, seperti dikutip JawaPos (Oktober 2026), menyebut sekitar 80 persen UMKM yang disurvei belum melihat peluang usaha baru dari Kopdes Merah Putih dan MBG.
Padahal, aturan mainnya kini berpihak pada usaha lokal. Artikel ini mengupas peluang usaha di balik MBG dan Kopdes: seberapa besar pasarnya, aturan yang berlaku, apa saja yang bisa dipasok, cara masuk menjadi pemasok, simulasi kebutuhan satu dapur, hingga risiko yang wajib diwaspadai.
Seberapa Besar Pasarnya?
Berikut angka-angka kunci MBG dari berbagai sumber resmi dan pemberitaan:
| Indikator | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Realisasi anggaran MBG 2026 | Rp173,21 triliun | Hingga 31 Oktober 2026 (konferensi pers APBN, 13 November 2026) |
| Penerima manfaat | 58,2 juta orang | Hingga 31 Oktober 2026 |
| Jumlah dapur (SPPG) | 27.485 unit | Hingga 31 Oktober 2026 |
| Anggaran MBG 2027 | sekitar Rp232,5 triliun | Dari pagu BGN Rp240,2 triliun, masih dibahas bersama DPR |
| Target penerima 2027 | 72,46 juta orang | Disampaikan Kepala BGN ke Komisi IX DPR, 3 September 2026 |
| Jumlah pemasok dapur | 63.608 pelaku usaha | Data per 9 Oktober 2026 |
| Tenaga kerja terserap | sekitar 1,03 juta orang | Termasuk 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan dapur |
Dari 63.608 pemasok tersebut, sebanyak 52.689 adalah UMKM (sekitar 83%), 9.388 koperasi, dan 1.105 BUMDes. Angka ini menunjukkan UMKM sebenarnya sudah mendominasi daftar pemasok. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai puluhan juta, yang sudah masuk rantai pasok MBG masih sangat sedikit.
Seberapa besar uang yang mengalir ke bahan pangan? Dalam skema yang dilaporkan berlaku sejak 5 Oktober 2026, alokasi per penerima sebesar Rp15.000 dibagi menjadi Rp10.000 untuk bahan pangan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan dan kualitas layanan. Artinya, secara kasar dua pertiga anggaran MBG mengalir ke pembelian bahan makanan. Untuk 2027, itu bisa berarti lebih dari Rp150 triliun belanja bahan pangan dalam setahun.

Aturan Baru: Dapur MBG Wajib Belanja ke Usaha Lokal
Ada tiga aturan penting yang membuka pintu bagi usaha kecil.
1. Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026. Peraturan tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Kopdes Merah Putih, dan BUMDes ini ditetapkan pada 27 Juli 2026 dan diundangkan 18 Agustus 2026. Dalam siaran persnya (28 September 2026), BGN menegaskan bahwa setiap SPPG wajib melibatkan pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan baku dan/atau bahan pangan. Urutan prioritasnya:
- Pelaku usaha di kecamatan tempat SPPG berada.
- Jika tidak tersedia, pelaku usaha di kabupaten/kota.
- Baru kemudian dari luar wilayah tersebut.
Cakupannya tidak hanya bahan pangan mentah, tetapi juga pangan olahan serta barang dan jasa pendukung.
2. Minimal 15 pemasok per dapur. Pada Februari 2026, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mewajibkan setiap SPPG menggunakan minimal 15 pemasok bahan baku pangan. Bahan baku tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga pemasok. Dapur yang masih didominasi segelintir mitra diancam disuspensi. Aturan ini berpijak pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan pemberdayaan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM di sekitar dapur.
3. Kanal belanja digital. Pada akhir Oktober 2026, BGN dan Kemendikdasmen menandatangani perjanjian kerja sama untuk memanfaatkan ekosistem SIPLah (Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah). Lewat skema ini, UMKM bisa menawarkan produk ke SPPG melalui lokapasar (marketplace) milik mitra penyelenggara perdagangan elektronik yang terhubung dengan SIPLah. Petunjuk teknisnya masih disiapkan BGN.
Selain itu, pada pertengahan November 2026, Kepala BGN Sudaryono, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), mengungkapkan rencana merekrut pedagang pasar tradisional sebagai pemasok resmi lewat aplikasi bernama Loka MBG. Pedagang akan diverifikasi dari sisi profil, lokasi pasar, jenis komoditas, serta jaminan mutu dan kuantitas. Rencana ini masih berupa wacana dan belum ada jadwal peluncurannya.
Peluang Usaha Pemasok Bahan Pangan
Menu MBG umumnya terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Setiap komponen itu adalah peluang usaha.
| Komoditas | Siapa yang Cocok | Catatan |
|---|---|---|
| Beras | Penggilingan padi, gapoktan, pedagang beras | Butuh pasokan stabil dan kualitas seragam |
| Telur | Peternak ayam petelur, pengepul | Salah satu lauk hewani paling sering dipakai |
| Ayam potong | Peternak, rumah potong unggas | BGN mengeluarkan surat edaran khusus soal pembelian produk unggas |
| Ikan (lele, nila, bandeng, tongkol) | Pembudidaya, nelayan, pengolah ikan | Peluang besar di daerah pesisir dan sentra budi daya |
| Tahu dan tempe | Perajin tahu-tempe | Lauk nabati murah yang hampir pasti dibutuhkan |
| Sayur dan buah | Petani, kelompok tani, pedagang pasar | Volume besar, cepat rusak, perlu pengiriman harian |
| Bumbu, minyak, gula, garam | Toko grosir, pengolah bumbu | Bisa dipasok mingguan |
| Pangan olahan lokal | UMKM kue, roti, camilan sehat | Harus memenuhi standar gizi dan keamanan pangan |
Peluang di Luar Bahan Pangan
Banyak orang hanya memikirkan bahan makanan. Padahal, dapur yang memasak ribuan porsi setiap hari juga butuh banyak barang dan jasa pendukung:
- Gas elpiji dan air galon dalam jumlah besar setiap hari.
- Bahan pembersih: sabun cuci piring, cairan sanitasi, sarung tangan, masker, penutup kepala.
- Jasa laundry untuk celemek, lap, dan seragam relawan dapur.
- Jasa angkut ompreng (wadah makan) dari dapur ke sekolah dan sebaliknya.
- Servis peralatan dapur: kompor, freezer, rice cooker besar, mesin cuci ompreng.
- Pengolahan sisa makanan menjadi pakan maggot, kompos, atau pakan ternak.
- Jasa pengendalian hama untuk dapur dan gudang.
- Konsultan dan pelatihan higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan pelatihan penjamah makanan.
- Uji laboratorium sampel makanan dan air.
- Jasa pembukuan dan pelaporan keuangan untuk SPPG dan pemasok kecil.
Kebutuhan akan jasa keamanan pangan terlihat jelas dari data: menurut laporan yang mengutip Kepala BGN, 1.288 SPPG pernah ditutup karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur-dapur ini membutuhkan bantuan untuk memenuhi standar.
Simulasi: Berapa Kebutuhan Satu Dapur?
Jika 58,2 juta penerima dibagi ke 27.485 dapur, rata-rata satu SPPG melayani sekitar 2.100 porsi per hari. Dengan alokasi bahan pangan Rp10.000 per porsi, satu dapur membelanjakan sekitar Rp21 juta per hari untuk bahan makanan, atau sekitar Rp420 juta per bulan jika beroperasi 20 hari.
Berikut ilustrasi kasar kebutuhan bahan satu dapur untuk 2.100 porsi pada satu hari masak. Angka ini asumsi untuk gambaran, karena menu dan gramasi berbeda di tiap dapur dan kelompok penerima:
| Bahan | Asumsi per Porsi | Kebutuhan per Hari |
|---|---|---|
| Beras | sekitar 80 gram | sekitar 170 kg |
| Telur (pada hari menu telur) | 1 butir | 2.100 butir (sekitar 130 kg) |
| Ayam (pada hari menu ayam) | sekitar 60 gram | sekitar 125 kg |
| Sayur | sekitar 50 gram | sekitar 105 kg |
| Buah (misalnya pisang atau jeruk) | 1 buah | 2.100 buah |
| Tahu atau tempe | 1 potong | 2.100 potong |
Dari tabel itu terlihat bahwa satu dapur saja bisa menyerap seluruh hasil panen telur dari peternakan kecil berkapasitas 2.000–3.000 ekor ayam petelur. Bagi perajin tahu skala rumahan, pesanan 2.100 potong per hari dari satu dapur bisa mengubah bisnisnya. Itulah sebabnya kewajiban minimal 15 pemasok masuk akal: tidak ada usaha kecil yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhan satu dapur sendirian.
Contoh Skenario: Kelompok Peternak Telur Desa
Agar lebih konkret, bayangkan sebuah kelompok yang terdiri dari lima peternak ayam petelur di satu kecamatan. Masing-masing memelihara sekitar 1.000 ekor ayam. Dengan tingkat produksi sekitar 80%, kelompok ini menghasilkan sekitar 4.000 butir telur per hari, atau kira-kira 250 kg.
Selama ini, telur mereka dijual ke pengepul dengan harga yang sering ditentukan sepihak. Jika kelompok ini berhasil menjadi pemasok tetap bagi dua dapur MBG di kecamatannya, yang masing-masing menyajikan menu telur dua kali seminggu untuk sekitar 2.100 porsi, kebutuhannya sekitar 8.400 butir per minggu. Itu setara dengan lebih dari dua hari produksi kelompok, dijual langsung tanpa perantara.
Keuntungannya bukan hanya harga yang lebih baik karena memotong rantai distribusi, tetapi juga kepastian volume. Peternak bisa merencanakan produksi, pakan, dan peremajaan ayam dengan lebih tenang. Sisa produksi tetap dijual ke pasar atau ke gerai Kopdes.
Namun, ada pekerjaan rumah yang harus disiapkan: legalitas kelompok (misalnya dalam bentuk koperasi), sistem penyortiran telur agar ukurannya seragam, kemasan yang bersih, jadwal pengiriman yang tepat waktu, dan modal kerja untuk menutup jeda pembayaran. Skenario ini juga menunjukkan mengapa bergabung dalam kelompok jauh lebih kuat daripada berjalan sendiri.
Kopdes Merah Putih: Peluang dan Kenyataannya
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari penjualan bahan pangan, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, hingga logistik. Setiap koperasi dapat mengakses pembiayaan dari bank Himbara dengan plafon hingga sekitar Rp3 miliar, bunga 6% per tahun, dan tenor maksimal 6 tahun. Pembangunan gerai dan pembiayaannya disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Namun, kondisi di lapangan masih jauh dari target. Data yang dihimpun dari pemberitaan:
- Kementerian Keuangan mencatat 30.132 gerai Kopdes selesai dibangun. Sebanyak 11.185 gerai masih dalam proses verifikasi dan validasi, dan baru 5.863 gerai yang sudah mendapat berita acara verifikasi (Kumparan, November 2026).
- Di Kudus, 16 Kopdes baru melakukan soft opening dengan produk terbatas: beras, elpiji, dan gula pasir. Di Grobogan dan Pati, banyak gerai belum beroperasi karena menunggu serah terima dari Agrinas.
- Kajian peneliti BRIN di The Conversation (Juni 2026), berdasarkan data Simkopdes per 2 Juni 2026, menemukan transaksi Kopdes terkonsentrasi di Jawa. Dari 34 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 25%, 33 di antaranya belum mencatat transaksi sama sekali.
Bagi UMKM, kondisi ini justru membuka beberapa peluang:
- Menjadi pemasok gerai Kopdes. Gerai yang baru buka butuh barang dagangan. Produsen lokal seperti beras, minyak, telur, camilan, dan kebutuhan rumah tangga bisa menawarkan produknya.
- Menjadi anggota koperasi. Sebagai anggota, pelaku usaha punya suara dalam menentukan arah bisnis koperasi dan bisa mengakses layanan simpan pinjam.
- Menggunakan Kopdes sebagai agregator. INDEF merekomendasikan Kopdes berperan sebagai agregator yang menghubungkan UMKM dan petani dengan dapur MBG. Satu petani kecil sulit memenuhi syarat administrasi dan volume, tetapi lewat koperasi, hasil panen puluhan petani bisa dikumpulkan dan dipasok bersama.
- Jasa pendukung koperasi. Pembukuan, aplikasi kasir, pengemasan ulang, transportasi, dan pengelolaan gudang.
Mengapa UMKM Belum Melihat Peluang?
INDEF mencatat beberapa penyebab mengapa manfaat MBG dan Kopdes belum merata ke UMKM, di antaranya terjadinya substitusi permintaan, manfaat yang terkonsentrasi pada pelaku tertentu, dan efek rembesan ke bawah yang kecil. Partisipasi UMKM di Kopdes juga disebut lebih rendah daripada di MBG.
Beberapa faktor lain yang sering dikeluhkan pelaku usaha di lapangan:
- Tidak tahu harus menghubungi siapa. Kebutuhan bahan tiap dapur belum dipublikasikan secara terbuka.
- Syarat administrasi. Pemasok umumnya diminta memiliki NIB, NPWP, dan untuk produk hewani tertentu sertifikat halal.
- Volume dan konsistensi. Dapur butuh pasokan setiap hari dengan mutu yang sama, sementara usaha kecil sering terkendala kapasitas.
- Arus kas. Pembayaran yang tidak tunai membuat usaha bermodal kecil sulit bertahan.
- Dominasi mitra tertentu. BGN sendiri pernah mengungkap adanya mitra SPPG yang menaikkan harga bahan di atas harga eceran tertinggi dan memaksa dapur menerima barang berkualitas rendah dari satu atau dua pemasok tertentu.
INDEF merekomendasikan penyederhanaan prosedur pengadaan, kepastian pembayaran bagi pemasok, pengembangan pembiayaan berbasis kontrak, dan keterbukaan data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan Kopdes.
Langkah Praktis Menjadi Pemasok Dapur MBG
- Petakan dapur di sekitar Anda. Cari tahu lokasi SPPG di kecamatan Anda. Ingat, pelaku usaha di kecamatan yang sama mendapat prioritas.
- Lengkapi legalitas dasar. Daftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat OSS, siapkan NPWP, dan urus sertifikat halal untuk produk yang memerlukannya. Banyak program sertifikasi halal gratis untuk usaha mikro.
- Datangi kepala SPPG atau ahli gizinya. Tanyakan menu, kebutuhan harian, spesifikasi bahan, jadwal pengiriman, dan cara pembayaran.
- Mulai dari satu atau dua komoditas yang benar-benar Anda kuasai, misalnya telur atau sayur. Lebih baik konsisten pada satu jenis barang daripada menawarkan banyak barang tetapi sering kosong.
- Buat penawaran tertulis berisi harga, kapasitas harian, standar mutu, dan jadwal kirim. Pastikan harga wajar dan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- Minta perjanjian tertulis yang memuat volume, harga, tempo pembayaran, dan mekanisme jika ada barang ditolak.
- Bergabung dengan kelompok seperti koperasi, kelompok tani, atau Kopdes, terutama jika kapasitas Anda kecil.
- Pantau kanal digital resmi seperti SIPLah dan rencana aplikasi Loka MBG, karena ke depan pembelian dapur kemungkinan makin banyak dilakukan secara daring.
Risiko yang Wajib Diwaspadai
- Ketergantungan pada satu pembeli. Jika seluruh produksi hanya dijual ke satu dapur, usaha Anda ikut terancam saat dapur itu disuspensi, ditutup, atau berganti mitra. Data menunjukkan ribuan SPPG pernah dikenai sanksi, baik karena masalah higiene sanitasi maupun pelaporan.
- Tempo pembayaran. Hitung kemampuan modal kerja Anda. Jangan sampai usaha tumbuh di atas kertas tetapi kehabisan uang tunai.
- Perubahan kebijakan. Skema insentif, besaran anggaran, dan jumlah penerima masih bisa berubah dari tahun ke tahun. Anggaran 2027 pun masih dibahas dengan DPR.
- Tanggung jawab keamanan pangan. Kasus keracunan makanan pada program MBG pernah menjadi sorotan nasional. Pemasok bahan yang tidak segar atau tercemar bisa ikut terseret.
- Praktik tidak sehat. Hindari permintaan “fee”, kerja sama markup harga, atau jalur titipan. BGN menyatakan temuan markup di atas HET menjadi tanggung jawab kepala SPPG dan bisa berujung suspensi mitra.
- Persaingan harga. Dengan alokasi bahan pangan sekitar Rp10.000 per porsi, dapur akan menekan harga. Margin pemasok cenderung tipis, sehingga keuntungan datang dari volume dan efisiensi.
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Melihat karakter kebutuhan dapur MBG dan Kopdes, beberapa jenis usaha punya posisi paling kuat:
- Peternak ayam petelur dan pembudidaya ikan di dekat dapur, karena protein hewani adalah komponen termahal dan wajib ada.
- Kelompok tani sayur dan buah yang terorganisasi dan bisa mengirim setiap hari.
- Perajin tahu dan tempe, karena produknya murah, bergizi, dan hampir selalu dibutuhkan.
- Pedagang pasar dan pengepul yang punya jaringan pasokan luas, terutama jika rencana Loka MBG terwujud.
- Penyedia jasa higiene sanitasi dan keamanan pangan, karena standar dapur terus diperketat.
- Koperasi yang sehat yang bisa menjadi agregator bagi anggotanya.
Tanya Jawab Singkat
Apakah usaha perorangan bisa menjadi pemasok dapur MBG?
Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 secara eksplisit menyebut usaha mikro, usaha kecil, dan perseroan perorangan sebagai pihak yang dilibatkan. Namun, setiap dapur bisa menetapkan syarat administrasi tertentu, jadi tanyakan langsung ke SPPG setempat.
Apakah harus tinggal di dekat dapur?
Tidak wajib, tetapi pelaku usaha di kecamatan yang sama mendapat prioritas.
Bagaimana cara tahu kebutuhan dapur?
Saat ini cara paling efektif adalah datang langsung ke SPPG. Ke depan, kebutuhan kemungkinan bisa dilihat lewat kanal digital seperti SIPLah atau Loka MBG.
Apakah Kopdes Merah Putih wajib membeli dari warga desa?
Kopdes adalah koperasi yang dimiliki anggotanya, sehingga warga desa yang menjadi anggota punya peluang besar untuk ikut menentukan pemasok. Namun, di banyak daerah, pasokan gerai saat ini masih dikoordinasikan bersama Agrinas.
Ringkasnya
- Anggaran MBG 2026 sudah terealisasi Rp173,21 triliun hingga Oktober, dan 2027 dialokasikan sekitar Rp232,5 triliun.
- Sekitar dua pertiga dana per porsi mengalir ke bahan pangan, sehingga pasar bahan makanan untuk dapur MBG bisa melampaui Rp150 triliun per tahun.
- Peraturan BGN 10/2026 mewajibkan dapur melibatkan pelaku usaha lokal, dengan prioritas usaha di kecamatan yang sama, dan setiap dapur wajib punya minimal 15 pemasok.
- Peluang ada di bahan pangan maupun barang dan jasa pendukung.
- Kopdes Merah Putih masih dalam tahap awal, tetapi bisa menjadi agregator bagi UMKM dan petani.
- Risikonya meliputi ketergantungan pada satu pembeli, arus kas, perubahan kebijakan, dan keamanan pangan.
Penutup
MBG dan Kopdes Merah Putih adalah dua program dengan anggaran terbesar yang pernah ada untuk urusan pangan dan ekonomi desa. Terlepas dari pro dan kontranya, uang itu kini mengalir ke dapur-dapur di setiap kecamatan dan harus dibelanjakan untuk sesuatu. Aturan sudah mewajibkan dapur membeli dari usaha lokal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelaku usaha yang siap: legalitasnya lengkap, mutunya terjaga, pasokannya konsisten, dan cukup berani mengetuk pintu dapur terdekat.
Catatan: Angka anggaran 2027 masih berupa pagu yang dibahas bersama DPR. Simulasi kebutuhan dapur merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi dan rata-rata nasional. Rincian alokasi per porsi dan data pemasok bersumber dari laporan media yang mengutip BGN. Ketentuan teknis dapat berubah, sehingga pembaca disarankan mengecek informasi terbaru dari BGN dan SPPG setempat.
Sumber
- Liputan6: Anggaran MBG Tembus Rp173,21 Triliun, Jangkau 58,2 Juta Penerima
- BGN: BGN Targetkan 72,46 Juta Penerima Manfaat MBG pada 2027
- CNN Indonesia: BGN Ajukan Anggaran MBG Rp240,2 T di 2027
- BGN: SPPG Wajib Libatkan Pelaku Usaha Lokal dalam Rantai Pasok MBG
- JDIH BPK: Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026
- BGN: Masih Banyak Mitra SPPG Memark Up Bahan Baku Pangan MBG
- ANTARA: BGN Wajibkan Dapur MBG Miliki Minimal 15 Pemasok Bahan Baku Pangan
- Akurat: BGN Gandeng Kemendikdasmen, Perluas Peluang UMKM Jadi Pemasok Dapur MBG
- ANTARA: BGN Rekrut Pedagang Pasar Jadi Pemasok Resmi via Aplikasi Loka MBG
- Indonesia Media Center: Program MBG Serap 1 Juta Tenaga Kerja, UMKM Jadi Pemasok Bahan Pangan
- JawaPos: Pelaku UMKM Belum Melihat Peluang Usaha Baru dari Kopdes Merah Putih dan MBG
- Kumparan: Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi, Kemenkeu Validasi Anggaran 5.863 Gerai
- Lingkar Jateng: 16 Kopdes Merah Putih di Kudus Mulai Beroperasi
- Radar Pati: Puluhan Kopdes Merah Putih di Pati Masih Belum Beroperasi
- The Conversation: Alih-alih Terserap, Rp3 Miliar untuk 40 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Malah Akan Banyak Menguap
- Wikipedia: Koperasi Merah Putih
Tinggalkan Komentar & Diskusi