Rp14,69 Miliar untuk Jasa Influencer: Membedah Temuan ICW soal Kontrak Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

Diperbarui Selasa, 10 November 2026. Artikel ini disusun dari rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan pemberitaan media nasional. Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, manajemen RANS, maupun kementerian terkait.

Catatan angka: di media sosial beredar angka “Rp15,5 miliar”. Berdasarkan rilis ICW dan seluruh pemberitaan arus utama, nilai yang tercatat adalah Rp14.696.955.002, atau sekitar Rp14,69 miliar (dibulatkan menjadi Rp14,7 miliar di sebagian media). Artikel ini menggunakan angka tersebut.

Di tengah kampanye efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah sejak awal 2025, sebuah temuan membuat publik mengernyitkan dahi. Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam rilis yang dipublikasikan Senin (9/11/2026), mengungkap bahwa dua kementerian menggelontorkan dana APBN sebesar Rp14,69 miliar untuk membeli jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan presenter sekaligus pengusaha hiburan Raffi Ahmad.

Temuan ini menjadi sorotan bukan semata karena nilainya, tetapi karena posisi Raffi Ahmad saat ini. Sejak Oktober 2024, suami Nagita Slavina itu menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kombinasi antara uang negara, perusahaan milik pejabat publik, dan kebijakan pengetatan anggaran membuat isu ini cepat menjadi perbincangan nasional.

Artikel ini mencoba membedah temuan tersebut secara lengkap: apa saja yang dibeli, berapa harganya, siapa pemilik perusahaannya, apa yang dipersoalkan ICW, bagaimana publik bereaksi, dan pertanyaan apa saja yang masih menunggu jawaban.

Apa yang Ditemukan ICW?

ICW menelusuri data pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), inaproc.id. Dari penelusuran itu, ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer sepanjang 2024 hingga 2026 dengan penyedia yang sama: PT Rans Animasi Indonesia.

Kedelapan paket itu berasal dari dua kementerian:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui unit Museum dan Cagar Budaya, dengan lima paket pada 2024 senilai total sekitar Rp3,9 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui tiga direktorat jenderal berbeda, dengan tiga paket pada 2025–2026 senilai total sekitar Rp10,79 miliar.

Perlu dicatat, Kemendikbudristek telah dipecah menjadi beberapa kementerian sejak kabinet baru dilantik pada Oktober 2024. Urusan kebudayaan, termasuk museum dan cagar budaya, kini berada di bawah kementerian penerusnya.

Rincian Kontrak: Dari Instagram Story hingga Kehadiran Fisik

Yang membuat temuan ini ramai dibicarakan adalah rinciannya. Paket-paket tersebut tidak dibeli sebagai “jasa publikasi” umum, melainkan menyebut secara spesifik akun dan kanal milik keluarga Raffi Ahmad.

Kemendikbudristek (2024): Rp3,9 Miliar

Jenis layanan	Nilai
Instagram Story di akun @raffinagita1717	Rp575,65 juta
Instagram Reels di akun @raffinagita1717	Rp205,89 juta
Konten TikTok	Rp144,42 juta
Konten YouTube di kanal RANS Entertainment	Rp452,69 juta
Jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara tertentu	Rp2,52 miliar
Total	± Rp3,9 miliar

Pos terbesar justru bukan konten digital, melainkan jasa kehadiran fisik Raffi Ahmad senilai Rp2,52 miliar. Acara yang dimaksud tidak disebutkan dalam pemberitaan.

KKP (2025–2026): Rp10,79 Miliar

Tahun	Unit	Kegiatan	Nilai
2025	Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Influencer engagement	Rp3,59 miliar
2025	Setditjen Perikanan Budidaya	Sosialisasi program melalui influencer	Rp3,6 miliar
2026	Setditjen Perikanan Tangkap	Publikasi Kampung Nelayan Merah Putih, Cemaga Utara, Natuna	Rp3,6 miliar
Total			± Rp10,79 miliar

ICW menggarisbawahi satu pola yang menurutnya janggal: tiga paket dari tiga direktorat jenderal yang berbeda, dengan program yang berbeda pula, memiliki nilai yang nyaris identik, yaitu sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Mengenal Ekosistem RANS

Untuk memahami mengapa nama RANS begitu cepat memantik reaksi, perlu melihat seberapa besar ekosistem bisnis yang dibangun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. RANS Entertainment berawal sebagai kanal YouTube keluarga pada 2015, lalu menjadi salah satu kanal dengan pelanggan terbanyak di Indonesia. Dari sana, nama RANS berkembang menjadi kelompok usaha yang merambah produksi konten, manajemen artis, kuliner, ritel, olahraga, hingga animasi. Klub sepak bola RANS Nusantara FC, misalnya, sempat berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia.

Kekuatan utama ekosistem ini adalah audiensnya. Akun Instagram bersama @raffinagita1717 dan kanal YouTube RANS Entertainment termasuk yang terbesar di Indonesia, dengan puluhan juta pengikut. Bagi pengiklan swasta, jangkauan sebesar itu merupakan nilai jual. Namun ketika pembelinya adalah negara, pertanyaan yang diajukan publik berubah: bukan lagi “seberapa luas jangkauannya”, melainkan “apakah ini cara terbaik membelanjakan uang pajak”.

Posisi Raffi juga berubah sejak 2024. Selain pengusaha dan selebritas, ia kini pejabat publik. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, ia berada di lingkaran pemerintahan yang sama dengan kementerian-kementerian yang membeli jasa perusahaannya. Dalam etika pemerintahan, perubahan status inilah yang menuntut standar keterbukaan yang lebih tinggi.

Siapa Pemilik PT Rans Animasi Indonesia?

Berdasarkan data yang dikutip ICW dan sejumlah media, struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia adalah sebagai berikut:

PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham. Raffi Ahmad juga tercatat sebagai pemegang saham perusahaan induk ini.
Raffi Ahmad memegang langsung 0,9 persen saham.
Raffi Ahmad juga tercatat menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia.

Dengan struktur ini, ICW menyimpulkan bahwa perusahaan penerima kontrak terafiliasi langsung dengan Raffi Ahmad, baik melalui kepemilikan saham langsung, kepemilikan lewat induk usaha, maupun jabatan komisaris.

Penting dicatat, sebagaimana diingatkan sejumlah media seperti Dataloka, angka Rp14,69 miliar adalah akumulasi nilai kontrak dengan perusahaan, bukan bukti bahwa seluruh dana tersebut masuk ke kantong pribadi Raffi Ahmad. Sebagian nilai kontrak tentu digunakan untuk biaya produksi, pajak, dan operasional perusahaan.

Mengapa Dipersoalkan? Enam Catatan ICW

Ilustrasi kaca pembesar di atas tabel dokumen pengadaan dengan laptop menampilkan katalog elektronik — Ilustrasi penelusuran dokumen pengadaan. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Dalam rilisnya, sebagaimana dirangkum Katadata, ICW mengajukan sejumlah keberatan atas belanja tersebut.

1. Bertentangan dengan semangat efisiensi

Pada awal 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, yang memangkas anggaran sekitar Rp306,69 triliun. Belanja seremonial dan publikasi termasuk pos yang diminta dihemat. Namun dua paket KKP justru dikontrak pada tahun yang sama, dan satu lagi pada 2026.

2. Perbandingan dengan dana desa

ICW membuat perbandingan yang tajam. Biaya satu paket Instagram Story senilai Rp575,7 juta, menurut ICW, melampaui sisa dana desa yang diterima sejumlah desa pada 2026 setelah pemangkasan anggaran. “Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad” menjadi salah satu frasa yang paling banyak dikutip dari rilis tersebut.

3. Spesifikasi yang mengunci penyedia

Inilah inti keberatan ICW dari sisi tata kelola pengadaan. Nama paket di katalog elektronik secara eksplisit menyebut kanal YouTube RANS Entertainment dan akun Instagram @raffinagita1717. Menurut ICW, spesifikasi semacam ini berpotensi membatasi persaingan, karena secara praktis hanya satu penyedia yang bisa memenuhinya.

4. Kewajaran harga dipertanyakan

ICW mempertanyakan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain nilai tiga paket KKP yang seragam, ICW menyoroti skema pembayaran konten yang dihitung per detik tayangan.

5. Manfaat yang sulit diukur

Kedua kementerian sudah memiliki biro hubungan masyarakat, pusat data dan informasi, serta pegawai yang tugasnya memang komunikasi publik. ICW mempertanyakan urgensi membeli jasa influencer eksternal, sekaligus bagaimana dampaknya diukur. Beberapa paket, menurut ICW, juga tidak jelas kaitannya dengan target rencana strategis kementerian.

6. Konflik kepentingan dan pencitraan

ICW menilai uang publik berisiko dipakai untuk membangun citra yang dekat dengan kekuasaan melalui figur selebritas. Dengan posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden, ICW melihat potensi konflik kepentingan, karena perusahaan milik pejabat publik menerima kontrak dari kementerian di pemerintahan yang sama. ICW juga mengingatkan bahwa popularitas tidak sama dengan kepercayaan publik.

Bukan Kali Pertama: Riwayat Belanja Influencer Pemerintah

Ilustrasi timbangan antara desa sederhana dengan sedikit koin dan studio produksi dengan tumpukan koin — Ilustrasi kontras efisiensi anggaran. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Sorotan terhadap belanja influencer pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Pada Agustus 2020, ICW juga merilis kajian yang menemukan belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai sekitar Rp90,45 miliar sejak 2014, sebagai bagian dari belanja aktivitas digital yang nilainya lebih dari Rp1 triliun. Kala itu, polemik serupa muncul: seberapa efektif menggunakan pesohor untuk menyampaikan kebijakan, dan mengapa kanal komunikasi resmi pemerintah tidak dioptimalkan.

Bedanya, temuan 2026 ini lebih spesifik. Bukan hanya soal total belanja, tetapi satu penyedia yang terafiliasi dengan seorang pejabat publik aktif, dengan spesifikasi paket yang menyebut langsung akun dan kanal miliknya. Kombinasi inilah yang membuat isu konflik kepentingan menjadi pusat perdebatan.

Polemik ini juga muncul ketika pemerintah sedang gencar menekankan penghematan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 meminta kementerian dan lembaga memangkas belanja yang tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas, seremonial, kajian, dan publikasi. Pemangkasan itu berdampak nyata, mulai dari berkurangnya transfer ke daerah hingga penyesuaian layanan di sejumlah instansi. Dalam suasana seperti itu, kontrak senilai miliaran rupiah untuk unggahan media sosial dengan mudah dipersepsikan publik sebagai ironi.

Lima Tuntutan ICW

ICW tidak berhenti pada kritik. Lembaga antikorupsi itu mengajukan lima tuntutan:

Buka dokumen. KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen kedelapan paket: kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan pekerjaan.
Audit. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta mengaudit kewajaran harga, kemungkinan transaksi di luar sistem, keseragaman nilai kontrak KKP, dan kesesuaiannya dengan mandat kementerian.
Kaji ulang e-katalog. LKPP diminta meninjau pengadaan jasa influencer di katalog elektronik, terutama soal spesifikasi yang mengarah ke penyedia tertentu, persaingan, dan harga.
Hentikan dan larang. Presiden diminta menghentikan pengadaan influencer yang tidak terkait tujuan strategis kementerian, serta melarang kontrak dengan perusahaan milik pejabat publik selama masa jabatannya.
Keterbukaan Raffi Ahmad. Raffi diminta membuka kepemilikan dan jabatannya di perusahaan yang dikontrak, serta menjelaskan bagaimana ia mencegah konflik kepentingan sebagai Utusan Khusus Presiden.

Bagaimana Aturan Mengatur Konflik Kepentingan?

Untuk memahami perdebatan ini, ada baiknya melihat kerangka aturannya. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021) mewajibkan semua pihak dalam pengadaan mematuhi etika, termasuk menghindari dan mencegah konflik kepentingan, serta menjamin persaingan yang sehat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga melarang pejabat pemerintahan menetapkan keputusan yang mengandung konflik kepentingan.

Namun, ada nuansa penting. Raffi Ahmad bukan pejabat pembuat komitmen di kementerian yang membeli jasanya, dan jabatan utusan khusus tidak memiliki kewenangan langsung atas anggaran KKP atau kementerian kebudayaan. Karena itu, persoalannya lebih pada etika jabatan dan potensi pengaruh, ketimbang pelanggaran prosedur yang sudah terbukti. Di sinilah tuntutan audit ICW menjadi relevan: hanya pemeriksaan dokumen yang dapat menjawab apakah proses pemilihan penyedia berjalan wajar.

Sejauh ini, belum ada lembaga berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam kontrak-kontrak tersebut. Temuan ICW adalah hasil penelusuran data publik dan analisis kebijakan, bukan putusan audit atau proses hukum.

Sudut Pandang Lain: Influencer sebagai Alat Komunikasi

Agar adil, perlu juga melihat argumen yang lazim diajukan untuk membela belanja semacam ini.

Pertama, jangkauan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina adalah salah satu pasangan dengan pengikut terbanyak di media sosial Indonesia, dengan puluhan juta pengikut di berbagai platform. Bagi kementerian yang ingin menyosialisasikan program ke masyarakat luas, misalnya Kampung Nelayan Merah Putih atau promosi museum, jangkauan sebesar itu sulit ditandingi kanal resmi pemerintah.

Kedua, harga pasar. Tarif endorsement figur papan atas memang tinggi. Nilai ratusan juta rupiah untuk satu unggahan bukan hal aneh di industri pemasaran digital. Pertanyaan kuncinya bukan apakah harganya mahal, melainkan apakah harga yang dibayar negara sesuai harga pasar, dan apakah tidak ada alternatif yang lebih efisien.

Ketiga, mekanisme resmi. Pengadaan dilakukan melalui katalog elektronik LKPP, jalur resmi yang memang disediakan untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Pemakaian jalur ini menunjukkan transaksi tercatat dan dapat ditelusuri, yang justru memungkinkan ICW menemukannya.

Dokter Tirta, dokter sekaligus influencer yang dikenal vokal di media sosial, menyuarakan sikap yang berada di tengah. Menurut Tribunnews, ia menilai penggunaan jasa influencer oleh pemerintah untuk promosi bukanlah sesuatu yang keliru, tetapi publik tetap berhak mempertanyakan penggunaan anggarannya. Tirta juga menyarankan agar Raffi memilih antara mengurus bisnis RANS atau menjalankan jabatan, jika ingin terhindar dari polemik serupa.

Reaksi Publik: “Apa Urgensinya?”

Di media sosial, reaksi publik terbelah. Sebagian warganet menganggap wajar perusahaan hiburan sebesar RANS mendapat kontrak promosi, mengingat skala audiensnya. Sebagian lain mempersoalkan waktunya, yaitu di tengah pemangkasan anggaran yang berdampak pada layanan publik, serta posisi Raffi di lingkaran Istana.

Musisi Fiersa Besari termasuk yang paling banyak dikutip. Ia menolak upaya menormalisasi kontrak tersebut dengan dalih tarif endorsement selebritas memang mahal. Seperti diberitakan Fajar, inti keberatannya terangkum dalam satu kalimat: fokusnya bukan pada angka Rp14 miliar, melainkan apa urgensinya.

Polemik juga merembet ke figur publik lain yang dikenal dekat dengan ekosistem RANS. Tribunnews Bogor melaporkan sejumlah selebritas, seperti Desta dan Ariel, ikut menjadi sasaran komentar warganet, meski tidak ada indikasi mereka terlibat dalam kontrak yang disorot ICW. Suara.com juga menelusuri influencer lain mana saja yang ikut tampil dalam konten-konten tersebut.

Tanggapan Pihak Terkait

Hingga artikel ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, manajemen RANS Entertainment maupun PT Rans Animasi Indonesia, KKP, kementerian penerus Kemendikbudristek, maupun Istana. Tirto melaporkan telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Raffi Ahmad dan manajer pribadinya, Prio Bagja Anugrah, tetapi belum memperoleh jawaban.

Planetbiz akan memperbarui artikel ini apabila pihak-pihak terkait memberikan penjelasan. Mengingat seriusnya pertanyaan yang diajukan, klarifikasi dari kementerian pembeli jasa sama pentingnya dengan klarifikasi dari pihak penyedia.

Pertanyaan yang Masih Menunggu Jawaban

Terlepas dari posisi masing-masing, ada sejumlah pertanyaan faktual yang seharusnya bisa dijawab dengan membuka dokumen:

Bagaimana HPS disusun? Apakah ada survei harga pasar, dan pembanding apa yang digunakan?
Mengapa spesifikasinya menyebut akun tertentu? Apakah kementerian mempertimbangkan influencer lain dengan jangkauan serupa?
Mengapa tiga paket KKP bernilai hampir sama? Apakah ini paket standar di katalog, atau kebetulan?
Apa hasilnya? Berapa jangkauan, interaksi, dan dampak program yang dicapai dari setiap paket? Apakah ada laporan evaluasi?
Acara apa yang dihadiri Raffi Ahmad dengan nilai Rp2,52 miliar, dan apa keluarannya?
Bagaimana Raffi Ahmad mengelola konflik kepentingan antara jabatannya sebagai utusan khusus dan bisnis keluarganya?

Apa yang Bisa Terjadi Selanjutnya?

Dengan belum adanya tanggapan resmi, arah polemik ini masih terbuka. Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Klarifikasi dan pembukaan dokumen. Kementerian dapat memilih membuka dokumen pengadaan, menjelaskan dasar penetapan harga, dan memaparkan hasil kampanye. Jika prosesnya memang wajar, langkah ini menjadi cara paling efektif meredam polemik. Raffi Ahmad dan manajemen RANS juga dapat menjelaskan bagaimana kontrak diperoleh dan bagaimana posisi Raffi dipisahkan dari keputusan bisnis perusahaan.

Audit internal atau BPKP. Inspektorat Jenderal kementerian atau BPKP dapat melakukan audit, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pimpinan. Hasil audit akan menentukan apakah ada ketidakwajaran harga, penyimpangan prosedur, atau kerugian negara. Jika ditemukan kerugian negara, temuan itu bisa diteruskan ke aparat penegak hukum. Jika tidak, audit justru dapat memulihkan nama baik semua pihak.

Pengawasan DPR. Komisi IV DPR, yang bermitra dengan KKP, dan komisi yang membidangi kebudayaan dapat memanggil kementerian dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan. Mekanisme ini kerap dipakai DPR ketika sebuah belanja kementerian menjadi sorotan publik.

Perbaikan aturan pengadaan. Terlepas dari hasil kasus ini, LKPP dapat meninjau cara jasa influencer ditayangkan di katalog elektronik. Misalnya, dengan mewajibkan spesifikasi berbasis kinerja, seperti target jangkauan dan audiens, alih-alih menyebut nama akun tertentu, serta menerapkan aturan khusus untuk penyedia yang terafiliasi dengan pejabat publik.

Polemik mereda tanpa kejelasan. Kemungkinan terakhir, dan yang paling dikhawatirkan pegiat antikorupsi, adalah isu ini tenggelam oleh berita lain tanpa ada penjelasan maupun pemeriksaan. Jika itu terjadi, pertanyaan publik akan tetap menggantung, dan praktik serupa berpotensi terulang.

Lebih dari Sekadar Endorsement

Kasus ini menyentuh persoalan yang lebih luas daripada satu perusahaan atau satu selebritas. Pemerintah di berbagai level kini semakin sering memakai influencer untuk menyampaikan program. Praktik ini bisa efektif, tetapi tanpa standar yang jelas soal pemilihan penyedia, penetapan harga, dan pengukuran dampak, belanja semacam ini rawan menjadi pemborosan, atau lebih buruk lagi, menjadi saluran konflik kepentingan.

Ketika penerima kontrak adalah perusahaan milik pejabat publik, standar transparansinya semestinya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Bukan karena kontrak itu pasti salah, melainkan karena kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran bergantung pada kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa setiap rupiah dibelanjakan secara wajar.

Bola kini ada di tangan kementerian, BPKP, LKPP, dan Raffi Ahmad sendiri. Membuka dokumen dan memberikan penjelasan adalah cara tercepat untuk menjawab pertanyaan publik, entah untuk membuktikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan, atau untuk memperbaiki yang keliru.