Di Ujung Palu Senayan: Menimbang Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

Diperbarui Selasa, 10 November 2026, pagi WIB. Artikel ini disusun dari pemberitaan media nasional dan internasional hingga pagi hari, sebelum hasil rapat paripurna DPR diumumkan.

Gedung Nusantara di Senayan kembali menjadi pusat perhatian. Hari ini, Selasa 10 November 2026, DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan rapat paripurna. Secara formal, agendanya rutin: menandai berakhirnya masa reses. Namun di luar gedung, juga di grup-grup percakapan, ruang redaksi, dan warung kopi, orang menunggu satu hal: apakah wakil rakyat akan mulai menggulirkan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertanyaan yang setahun lalu terdengar seperti wacana pinggiran kini dibicarakan terbuka oleh ketua umum partai, sekretaris jenderal, presiden partai, sampai pakar hukum tata negara. Pemicunya adalah dua putusan pengadilan dalam satu bulan, yaitu dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, soal satu dokumen: surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Artikel ini mencoba merangkum duduk perkaranya secara utuh: dari mana masalah ini berawal, apa kata putusan pengadilan, bagaimana jalur konstitusional pemakzulan bekerja, siapa mendukung dan siapa menahan diri, serta apa saja skenario yang mungkin terjadi.

Dari Ruang Kelas di Luar Negeri ke Ruang Sidang

Persoalan ini bermula dari riwayat pendidikan menengah Gibran. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menempuh pendidikan di luar negeri. Ia bersekolah di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian melanjutkan ke UTS Insearch di Sydney, Australia, sebuah lembaga yang terutama menyiapkan mahasiswa internasional untuk masuk ke University of Technology Sydney. Menurut laporan ABC News Australia, tidak satu pun dari kedua lembaga itu tergolong sekolah menengah atas. UTS College sendiri menolak memverifikasi status pendidikan Gibran dengan alasan aturan privasi Australia.

Karena tidak memiliki ijazah SMA dalam negeri, Gibran mendaftar dengan dokumen pengganti, yaitu surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, yang didasarkan pada surat keterangan kehadiran dan transkrip dari UTS College. Aturan pemilu memang membolehkan calon lulusan luar negeri menyerahkan dokumen penyetaraan sebagai pengganti ijazah SMA.

Gugatan mulai bermunculan pada 2025. Pada September 2025, seorang warga bernama Subhan Palal menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dalil bahwa Gibran mungkin tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden. Jokowi menanggapi kala itu bahwa ijazahnya sendiri juga pernah dipersoalkan, dan menyatakan Gibran akan mengikuti proses hukum. Sejak itu, perkara ini bergulir di sejumlah jalur sekaligus: perdata, tata usaha negara, hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Isu ini juga tidak berdiri sendiri. Sejak awal, pencalonan Gibran sudah dibayangi kontroversi putusan MK Nomor 90 tahun 2023 yang membuka jalan bagi calon berusia di bawah 40 tahun yang pernah menjabat kepala daerah. Putusan itu diketuk ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, yang kemudian diberhentikan dari jabatan ketua MK karena pelanggaran etik berat. Pada pertengahan 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga sempat mengirim surat kepada DPR dan MPR yang meminta pemakzulan Gibran, dengan menyinggung putusan MK tersebut, pengalaman Gibran yang hanya dua tahun sebagai Wali Kota Surakarta, serta polemik akun “fufufafa”. Saat itu, gagasan pemakzulan dianggap sulit terwujud karena koalisi pemerintah masih solid.

Dua Putusan dalam Satu Bulan

Situasi berubah pada Oktober 2026, ketika dua lembaga peradilan tertinggi mengeluarkan putusan yang, meski berbeda bentuk, sama-sama menggerus legitimasi dokumen pencalonan Gibran.

Putusan MK, 6 Oktober 2026

Pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta forum purnawirawan TNI.

Secara formal, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena sengketa hasil pilpres hanya dapat diajukan oleh pasangan calon, dan Gibran sudah dilantik sejak Oktober 2024. Namun bagian pertimbangannya yang menjadi sorotan. Hakim konstitusi Adies Kadir menyatakan Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan SMA. Pada saat yang sama, MK menegaskan tidak berwenang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran, dan bahwa kewenangan untuk menilai keabsahan syarat pencalonan itu ada pada lembaga lain.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menangkap pesan tersirat dari putusan itu. Kepada ABC, ia mengatakan pelanggarannya “ada, nyata, dan terlihat”, tetapi para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan mekanismenya berbeda. Menurut Zainal, jika ada unsur penyampaian keterangan yang tidak benar atau kolusi, hal itu “masuk ke ranah perbuatan tercela dan bisa membuka pintu pemakzulan”. Ia bahkan berpendapat Gibran sebaiknya mundur, karena pengunduran diri adalah “tindakan yang bertanggung jawab secara moral”.

Feri Amsari dari Universitas Andalas menekankan bahwa pemberhentian dari jabatan hanya bisa ditempuh lewat jalur pemakzulan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. “Setiap tahapan proses pemilu harus sesuai dengan hukum,” ujarnya.

Putusan MA, 30 Oktober 2026

Tiga pekan kemudian, giliran Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Isinya tegas: surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.

Berbeda dengan putusan MK yang “hanya” berupa pertimbangan, putusan kasasi MA ini merupakan putusan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Inilah yang membuat peta politik di Senayan bergeser cepat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menerbitkan surat keterangan tersebut sekaligus menjadi pihak tergugat, menurut pemberitaan Tempo belum memberikan tanggapan resmi. Istana juga belum menyatakan sikap secara terbuka.

Bagaimana Pemakzulan Bekerja Menurut UUD 1945

Ilustrasi tangga bertingkat menuju tiga gedung negara sebagai simbol jalur pemakzulan DPR, MK, dan MPR — Ilustrasi jalur konstitusional pemakzulan. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Satu hal yang disepakati hampir semua pakar: putusan MA tidak otomatis mencopot Gibran dari kursi wakil presiden. Konstitusi Indonesia sengaja membuat pemberhentian presiden atau wakil presiden sebagai proses yang panjang, berlapis, dan melibatkan tiga lembaga negara.

Dasar pemberhentian (Pasal 7A UUD 1945). Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Frasa “dan/atau” penting: konstitusi memungkinkan pemakzulan wakil presiden saja tanpa menyentuh presiden. Klausul “tidak lagi memenuhi syarat” inilah yang kini paling sering dirujuk dalam kasus Gibran.

Tahap pertama, DPR. DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Usul HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota. Untuk dapat diteruskan ke MK, pendapat DPR harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Dengan 580 kursi di DPR, artinya minimal sekitar 387 anggota harus hadir, dan dari mereka yang hadir, dua pertiga harus setuju.

Tahap kedua, Mahkamah Konstitusi. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR itu paling lambat 90 hari setelah permintaan diterima. Di sini MK bertindak sebagai “penguji hukum” atas pendapat politik DPR. Proses ini memberi ruang bagi Gibran dan kuasa hukumnya untuk membela diri.

Tahap ketiga, MPR. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul pemberhentian ke MPR. MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, setelah wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Setelah kursi kosong. Jika wakil presiden berhenti, baik karena dimakzulkan maupun mengundurkan diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden.

Dengan kata lain, putusan pengadilan hanyalah pintu masuk. Yang menentukan nasib Gibran pada akhirnya adalah hitungan politik di DPR dan MPR.

Senayan Bergerak: Peta Sikap Partai

Ilustrasi ruang sidang paripurna DPR yang kosong dengan palu pimpinan sidang di depan — Ilustrasi ruang sidang paripurna DPR. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Dalam sepekan terakhir, peta sikap partai berubah cepat. Berikut posisi masing-masing berdasarkan pernyataan terbuka para elitenya.

PDI Perjuangan: “Pilihan Paling Rasional”

Sebagai satu-satunya partai besar di luar koalisi pemerintah, PDI-P menjadi motor dorongan pemakzulan. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Senin (9/11), menyebut banyak kalangan mengusulkan penggunaan HMP. “Hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” katanya, seperti dikutip CNN Indonesia. Sehari sebelumnya, Hasto juga menyebut tekanan publik menguat setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang tengah ditangani kepolisian. Sejumlah politikus PDI-P lain menyuarakan sikap serupa: Gibran sebaiknya mundur, dan jika tidak, DPR perlu memproses pemakzulan.

PKS: “Akan Bijaksana Jika Mundur”

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf memilih bahasa yang lebih halus, tetapi arahnya sama. “Akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden,” ujarnya. Jika Gibran tidak mundur, menurut Almuzzammil, DPR sebaiknya menggunakan hak menyatakan pendapat. Ia menekankan bahwa langkah DPR harus bersifat kolektif dan memiliki dasar hukum yang jelas, bukan sekadar manuver politik.

NasDem: “Tidak Ada Jalan Lain”

Pernyataan yang paling banyak dikutip datang dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Minggu (8/11). “Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi,” katanya. Surya Paloh juga menyebut polemik pendidikan Gibran sebagai sumber kesedihan bagi bangsa. Bagi banyak pengamat, sikap NasDem, partai anggota koalisi pemerintah, merupakan sinyal bahwa soliditas koalisi di sekitar Gibran mulai retak.

Golkar: Dari Pembela Menjadi Penimbang

Pergeseran paling menarik terjadi di Golkar. Pada pertengahan 2025, Ketua Fraksi Golkar Sarmuji pasang badan membela Gibran. “Wapres Gibran dipilih melalui pilpres dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia juga tidak melakukan pelanggaran apa pun yang bisa menjadi dasar pemakzulan,” ujarnya kala itu, seperti dikutip The Jakarta Post.

Kini nadanya berbeda. Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan jika mekanisme ditempuh, “itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket.” Pada awal November, Doli juga menyampaikan bahwa partainya masih menimbang apakah putusan MA cukup menjadi dasar untuk memulai proses yang bisa berujung pada pemberhentian, karena prosesnya menuntut bukti yang kuat. Di saat yang sama, Doli membantah terlibat dalam isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang disebut-sebut akan digelar 29 November 2026.

PKB: Antara Pansus dan Kehati-hatian

Sikap PKB terbelah. Anggota DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menyebut partainya “serius” mempertimbangkan hak angket, interpelasi, maupun HMP. “Semua jalur ini merupakan instrumen hukum untuk menegakkan supremasi hukum,” katanya kepada The Jakarta Post. Seorang legislator PKB bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menguji apakah Gibran memenuhi syarat. Sebaliknya, Wakil Ketua Badan Legislasi dari PKB, Ahmad Iman Sukri, menilai usulan itu “terlalu bernuansa politis”.

Gerindra: Menunggu Rapat Fraksi

Partai Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci, sekaligus paling tertutup. Habiburokhman dari Gerindra mengatakan fraksinya belum menentukan sikap dan masih menunggu rapat fraksi setelah reses. Namun ia juga mempersilakan anggota dan fraksi lain menggulirkan usulan. Sikap “membiarkan” ini dibaca sebagian pengamat sebagai isyarat bahwa Gerindra tidak lagi merasa wajib menjadi tameng bagi Gibran.

PSI: Pukulan dari Dalam

Partai Solidaritas Indonesia, yang identik dengan keluarga Jokowi dan dipimpin adik Gibran, Kaesang Pangarep, justru menghadapi guncangan internal. Republika melaporkan tiga petinggi PSI yang duduk di pemerintahan mundur dari partai secara serentak: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Sekjen PSI), Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka (Wakil Ketua Umum PSI), dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha (mantan Ketua Umum PSI). Raja Juli dan Isyana beralasan ingin “fokus menjalankan pemerintahan”, sementara Giring menyebut ada hal yang “sudah tidak sejalan dengan partai”.

Secara resmi, PSI menyatakan akan mengawal Gibran sekaligus menghormati proses konstitusional. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan partainya tidak bisa menghalangi partai lain yang ingin mengajukan pemakzulan, dan perannya sebatas memastikan proses berjalan sesuai konstitusi. Menurut pengurus PSI di Jawa Tengah, Jokowi meminta kader tetap tenang, menahan diri, dan fokus membesarkan partai.

Pimpinan DPR: “Pada Waktunya Akan Disikapi”

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, figur kunci Gerindra di parlemen, mengakui adanya usulan dari organisasi masyarakat dan anggota lintas fraksi. Menurutnya, banyak pihak “ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR”. Namun Dasco menegaskan pimpinan belum membahasnya secara resmi dalam rapat pimpinan, dan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA. Pembahasan baru akan dilakukan bersama Badan Musyawarah dan fraksi-fraksi setelah paripurna pembukaan masa sidang hari ini.

Suara Para Pakar: Cukup Kuat, tetapi Tetap Politis

Di kalangan akademisi hukum tata negara, perdebatannya bukan lagi “apakah ada dasar”, melainkan “seberapa kuat dasarnya” dan “jalur mana yang paling tepat”.

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari STHI Jentera, menegaskan putusan MA tidak serta-merta membatalkan jabatan Gibran. “Secara tata negara, dia tidak otomatis membatalkan. Harus ada proses politik konstitusional di DPR,” ujarnya kepada Katadata. Namun ia menilai DPR tidak perlu lagi berputar-putar. “Tapi karena ini sudah ada putusan MA dan putusan MK, menurut saya tidak perlu lagi hak angket, hak interpelasi,” katanya. “Jadi memang ini sudah bisa langsung digunakan, tidak perlu apa-apa lagi. Karena MA itu sudah luar biasa legitimate, sudah tidak bisa dipertanyakan lagi.”

Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, sependapat. Menurutnya, kombinasi putusan MA dan pertimbangan MK “sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alasan” bagi DPR memulai proses pemakzulan. Titi Anggraini dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menilai putusan kasasi MA dapat menjadi pijakan bagi DPR untuk menindaklanjuti lewat mekanisme Pasal 7A dan 7B.

Suara yang lebih berhati-hati datang dari Prof. Sugianto, pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ia mengingatkan bahwa proses pemakzulan “tentunya harus melalui pintu DPR, kemudian meminta pendapat MK sebelum proses dilanjutkan ke MPR”, dan harus berbasis pembuktian, “bukan semata-mata melalui tekanan opini publik”. Sugianto memisahkan dua persoalan: pembuktian dokumen pendidikan dan pemenuhan syarat pencalonan, serta terpenuhinya dasar dan prosedur konstitusional pemberhentian. Ia juga menantang transparansi: “Bukankah Gibran Rakabuming Raka lulus S1? Bila benar, tunjukkan kepada publik.”

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah sejak 2025 mengingatkan bahwa seruan pemakzulan “tetap sulit diwujudkan dalam kerangka konstitusi”, karena ambang batas dua pertiga di DPR dan MPR sangat tinggi. Zainal Arifin Mochtar pun dulu pesimistis DPR berani bergerak selama koalisi Prabowo-Gibran solid. Pertanyaannya kini: apakah koalisi itu masih solid?

Pembelaan Kubu Gibran

Di tengah gelombang desakan, Gibran sendiri relatif irit bicara di hadapan publik. Pembelaan hukum disuarakan kuasa hukumnya, Muhammad Rullyandi. Menurutnya, putusan MA “tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres”.

Argumen Rullyandi bertumpu pada soal waktu dan keterlaksanaan putusan. Ia menilai putusan kasasi MA, meski berkekuatan hukum tetap, merupakan putusan yang tidak dapat dieksekusi secara sempurna, karena keadaan hukumnya sudah berubah: seluruh tahapan Pemilu 2024 telah selesai, hasilnya telah ditetapkan, dan Gibran telah dilantik. Dengan kata lain, membatalkan sebuah dokumen pendaftaran tidak sama dengan membatalkan hasil pemilu yang sudah final.

Argumen ini punya pijakan. MK sendiri, dalam putusan 6 Oktober, menegaskan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran setelah ia dilantik. Ada pula fakta elektoral yang tidak bisa diabaikan: sekitar 96 juta pemilih memberikan suara untuk pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Dari sudut pandang ini, persoalan verifikasi syarat pencalonan semestinya tuntas di tahap pendaftaran oleh KPU, bukan dua tahun setelah pelantikan.

Namun pengkritik membalik argumen itu. Bagi mereka, justru karena syaratnya sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan tertinggi, Pasal 7A tentang “tidak lagi memenuhi syarat” menjadi relevan, dan jalur yang tersedia memang bukan pembatalan hasil pemilu, melainkan pemakzulan.

Gema di Jalanan dan Ruang Publik

Ilustrasi siluet massa aksi membawa bendera Merah Putih dengan Monas di latar belakang — Ilustrasi aksi massa di Jakarta. Ilustrasi dibuat dengan AI (OpenAI).

Tekanan tidak hanya datang dari gedung parlemen. Pada Senin (9/11), Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di depan Kantor Wakil Presiden di Jakarta Pusat, menuntut Gibran meninggalkan istana. Di Yogyakarta, Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Gibran dari ruang Badan Anggaran DPRD DIY sebagai simbol tuntutan pemberhentian. Penasihat forum itu, Muhammad Chirzin, melontarkan peringatan keras: “Seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat.”

Aksi bertajuk “Aksi Rakyat Bela Indonesia” digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pada 8 November, dan panitia merencanakan aksi lanjutan di Monas pada 15 November. Sebuah aliansi yang mengklaim mewakili 40 ormas Islam juga menyatakan Gibran layak dimakzulkan. Partai Hanura, yang tidak memiliki kursi di DPR, meminta DPR segera bersikap dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan untuk aksi-aksi di Jakarta hari ini.

Bayang-bayang Retaknya Prabowo dan Jokowi

Banyak pengamat sepakat bahwa isu pemakzulan Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan Presiden Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo. Reuters melaporkan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo, yang hingga kini sudah menyeret empat tersangka termasuk pejabat senior kepolisian, ikut memperlebar keretakan antara kedua tokoh itu. Hasto Kristiyanto secara terbuka mengaitkan momentum pemakzulan dengan kasus dugaan penyadapan tersebut, meski kaitan itu masih berupa tuduhan dan belum diuji secara hukum.

Dalam bacaan ini, sikap diam Gerindra dan pergeseran Golkar serta NasDem bukan sekadar soal ijazah, melainkan soal kalkulasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Sejak 2025, sebagian analis sudah membaca isu pemakzulan sebagai “kartu” yang bisa dipakai untuk meredam pengaruh Jokowi. Sebuah tulisan opini di Warta Ekonomi bahkan menyindir bahwa Gerindra “tak ada untungnya” terus membela putra Jokowi. Perlu dicatat, ini adalah tafsir politik para pengamat, bukan pernyataan resmi Istana maupun Gerindra. Presiden Prabowo sendiri belum menyampaikan sikap terbuka soal desakan pemakzulan wakilnya.

Isu Pengunduran Diri

Menjelang paripurna, beredar kabar bahwa Gibran akan mengundurkan diri jika DPR menyetujui dimulainya proses pemakzulan. Suara.com memberitakan isu tersebut pagi ini. Hingga artikel ini disusun, kabar itu belum terkonfirmasi, baik oleh Gibran, kuasa hukumnya, maupun Istana. Pembaca disarankan menunggu pernyataan resmi.

Jika pengunduran diri benar terjadi, proses pemakzulan otomatis kehilangan objek. MPR kemudian wajib bersidang dalam 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo. Skenario ini sering disebut sebagai “jalan keluar terhormat” oleh para pendukung mundurnya Gibran, termasuk Zainal Arifin Mochtar dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.

Skenario ke Depan

Dari seluruh perkembangan di atas, setidaknya ada empat skenario yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

1. DPR menggulirkan HMP. Jika usul HMP diajukan minimal 25 anggota dan fraksi-fraksi besar, terutama Gerindra, Golkar, dan NasDem, ikut mendukung, ambang dua pertiga di paripurna DPR menjadi realistis. Prosesnya kemudian berpindah ke MK dengan tenggat 90 hari, lalu ke MPR. Paling cepat, keseluruhan proses bisa memakan waktu sekitar empat bulan.

2. Gibran mengundurkan diri. Skenario ini menghindarkan negara dari proses pemakzulan yang panjang dan berpotensi memecah belah. Konsekuensinya, Prabowo mendapat kesempatan memilih pendamping baru melalui MPR, dan hal itu akan mengubah peta politik menuju 2029 secara drastis.

3. DPR menunda atau berputar di hak angket. DPR bisa memilih jalur yang lebih panjang, seperti hak angket atau panitia khusus, sambil menunggu salinan putusan MA dan perkembangan politik. Skenario ini memberi waktu bagi para aktor untuk bernegosiasi, tetapi berisiko memperpanjang ketidakpastian dan memicu tekanan jalanan yang lebih besar.

4. Usulan kandas. Jika Gerindra dan sebagian koalisi memilih menahan diri, ambang dua pertiga sulit tercapai. Gibran tetap menjabat hingga 2029, tetapi dengan legitimasi yang terus dipersoalkan. Kubu Gibran akan berpegang pada argumen bahwa putusan MA tidak dapat dieksekusi dan bahwa mandat elektoral 2024 sudah final.

Lebih dari Sekadar Ijazah

Polemik ini pada akhirnya menguji dua hal sekaligus. Pertama, apakah hukum di Indonesia berlaku sama bagi semua orang, termasuk bagi pejabat tertinggi negara dan keluarga mantan presiden. Para pendukung pemakzulan berargumen bahwa syarat pencalonan adalah fondasi, dan pejabat yang terpilih dengan dokumen yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan tertinggi kehilangan dasar legitimasinya.

Kedua, apakah lembaga politik mampu menjalankan mekanisme konstitusional secara jujur, tanpa menjadikannya alat tawar-menawar kekuasaan. Kekhawatiran Prof. Sugianto bahwa pemakzulan bisa digerakkan “semata-mata melalui tekanan opini publik”, maupun peringatan para pengamat bahwa isu ini bisa menjadi “kartu” politik, layak dicatat. Pemakzulan yang berbasis bukti dan prosedur akan memperkuat demokrasi. Pemakzulan yang lahir dari transaksi elite justru bisa menjadi preseden buruk.

Di antara dua kutub itu, publik berhak atas satu hal yang sejauh ini masih minim: keterbukaan. Transparansi dokumen pendidikan, sikap resmi Istana, dan alasan terbuka setiap fraksi dalam mengambil keputusan akan menentukan apakah babak ini dikenang sebagai momen penegakan konstitusi atau sekadar episode lain dari perebutan kekuasaan.

Apa pun hasil paripurna hari ini, satu hal sudah pasti: nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tidak lagi ditentukan di ruang sidang pengadilan, melainkan di ruang rapat partai politik. Planetbiz akan terus mengikuti perkembangannya.