Rabu, 18 November 2026. Artikel ini disusun dari rilis dan pemberitaan hasil survei SMRC, Indikator Politik Indonesia, Litbang Kompas, Indonesia Political Opinion (IPO), Parameter Politik Indonesia (PPI), Adidaya Institute, Poltracking, Puspoll, Indopol, dan CELIOS, serta analisis media sosial Drone Emprit, Continuum INDEF, dan SSI. Kami tidak berpihak pada pemerintah maupun oposisi. Tujuan artikel ini adalah memetakan data yang ada, termasuk keterbatasannya. Sumber lengkap ada di bagian akhir.
Belakangan ini, kalimat seperti “rakyat sudah muak dengan pemerintahan Prabowo” makin sering beredar di media sosial. Di sisi lain, Sekretariat Kabinet menyebarkan survei yang menyatakan mayoritas publik puas. Dua klaim ini tampak bertolak belakang, dan keduanya sama-sama mengaku berdasarkan data.
Mana yang benar? Kami mengumpulkan hasil survei opini publik sepanjang 2026 dan analisis percakapan di media sosial dari beberapa lembaga pemantau. Hasilnya lebih rumit daripada slogan dari kedua kubu.
Ringkasan Singkat
- Tren menurun itu nyata. Semua lembaga survei yang punya data berulang mencatat penurunan kepuasan sepanjang 2026. Di awal tahun, kepuasan masih di kisaran 80 persen. Pada September–Oktober 2026, angkanya berkisar antara 44,5 dan 66 persen, tergantung lembaga.
- Hanya satu survei yang mencatat mayoritas tidak puas. SMRC (1–10 Oktober 2026) mencatat 53,4 persen responden kurang atau tidak puas dan 44,5 persen puas. Survei IPO, PPI, dan Adidaya pada periode yang hampir sama masih mencatat 60–66 persen puas.
- Media sosial jauh lebih negatif. Drone Emprit mencatat 57,6 persen sentimen negatif di media sosial sepanjang 2026, dan 67 persen di X. Continuum INDEF mencatat sentimen negatif warganet naik menjadi 70 persen.
- Tapi “tidak puas” bukan “muak”. Tidak ada survei yang mengukur rasa muak. Media sosial juga tidak mewakili seluruh rakyat, dan percakapannya ikut dipengaruhi akun pendengung dari berbagai pihak.
- Data belum mencakup gejolak November. Semua survei dilakukan sebelum Wapres Gibran mundur, sebelum kasus penyadapan Presiden mencuat, dan sebelum rupiah mencetak rekor terlemah.
Bagian 1: Apa Kata Survei Opini Publik?
Survei opini publik yang dilakukan dengan benar, yaitu dengan sampel acak yang mewakili seluruh pemilih Indonesia, masih menjadi alat terbaik untuk mengukur sikap “rakyat” secara keseluruhan. Ada beberapa lembaga yang rutin mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden.
Dari puncak ke titik terendah
Prabowo memulai masa jabatannya dengan modal kepercayaan yang sangat besar. Survei Litbang Kompas pada awal 2025, setelah 100 hari pemerintahan, mencatat kepuasan 80,9 persen, tertinggi dalam satu dekade. Setahun kemudian, survei Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 masih mencatat 79,9 persen responden puas: 13 persen sangat puas dan 66,9 persen puas.
Setelah itu, angkanya mulai turun. Lembaga yang paling rinci memetakan penurunan ini adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC):

| Periode survei SMRC | Puas | Kurang/tidak puas |
|---|---|---|
| November 2025 | 81,2% | 16,0% |
| Februari–Maret 2026 | 66,4% | – |
| 5–19 Juli 2026 | 51,1% | 46,9% |
| 1–10 Oktober 2026 | 44,5% | 53,4% |
Survei SMRC Oktober 2026 melibatkan 1.213 responden. Sebanyak 1.013 diwawancarai lewat telepon dan 200 orang yang tidak punya telepon diwawancarai tatap muka, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen. Untuk pertama kalinya dalam pemerintahan ini, lebih dari separuh responden menyatakan tidak puas. Menurut The Star, ini juga tingkat kepuasan terendah untuk seorang presiden sejak Reformasi 1998.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengaitkan penurunan tajam itu dengan “penilaian atas kondisi makro ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang memburuk”. Dalam survei yang sama, responden yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk naik dari 22,7 persen menjadi 50,8 persen.
Survei lain: mayoritas masih puas
Namun SMRC bukan satu-satunya lembaga. Survei lain pada periode yang hampir sama memberi gambaran berbeda:

| Lembaga | Waktu survei | Responden | Puas |
|---|---|---|---|
| Indonesia Political Opinion (IPO) | 12–20 Oktober 2026 | 1.200 | 66% |
| Parameter Politik Indonesia (PPI) | 26 September–6 Oktober 2026 | 1.200 (38 provinsi) | 65,2% (Presiden), 49% (Wapres) |
| Adidaya Institute | 15–21 September 2026 | – | 60,3% |
| SMRC | 1–10 Oktober 2026 | 1.213 | 44,5% |
Selain itu, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo sebesar 64,8 persen, dan 62 persen responden menilai pemerintah serius menyelesaikan masalah. Pertanyaannya berbeda dari “kepuasan”, jadi angka ini tidak bisa langsung dibandingkan.
Survei-survei sebelumnya juga mengonfirmasi arah penurunan, meski dengan angka yang lebih tinggi daripada SMRC. Puspoll Indonesia (18–26 Mei 2026) mencatat 64,8 persen, turun dari 67,7 persen pada Agustus 2025. Indopol (26 Mei–1 Juni 2026) mencatat 59,75 persen. IPO sendiri mencatat 63 persen pada akhir Juli–awal Agustus 2026.
Mengapa hasilnya bisa berbeda hingga 20 poin?
Perbedaan sebesar ini wajar untuk dipertanyakan. Beberapa penjelasan yang mungkin:
- Metode pengumpulan data. SMRC menggabungkan wawancara telepon dan tatap muka. Lembaga lain memakai metode yang berbeda-beda, dan tidak semuanya mempublikasikan rincian metodologinya secara lengkap.
- Kata-kata dalam pertanyaan. Pertanyaan “seberapa puas Anda dengan kinerja Presiden” bisa menghasilkan angka berbeda dari “seberapa puas Anda dengan pemerintah” atau “seberapa percaya Anda”.
- Rekam jejak dan transparansi. Kredibilitas lembaga survei tidak sama. Lembaga yang anggota asosiasi survei, terbuka soal metodologi dan pendanaan, serta punya rekam jejak panjang umumnya lebih bisa dipercaya. SMRC dan Indikator termasuk yang paling sering dirujuk media internasional seperti Bloomberg dan ABC. Pembaca sebaiknya juga memeriksa siapa yang mendanai setiap survei, yang sering tidak diungkap.
- Waktu. Selisih beberapa pekan bisa berarti peristiwa besar yang berbeda, misalnya demo, kenaikan harga, atau kasus korupsi.
Yang penting: terlepas dari perbedaan angkanya, arah tren semua lembaga sama, yaitu menurun.
Apa yang mendorong ketidakpuasan?
Dari survei SMRC, ada pola yang jelas. Kepuasan terhadap Presiden sangat terkait dengan penilaian responden terhadap kondisi ekonomi:
- Di antara responden yang menilai ekonomi baik, 87 persen puas dengan Presiden. Di antara yang menilai ekonomi buruk, hanya 23 persen yang puas.
- Pola serupa terlihat untuk kondisi politik (83 persen berbanding 24 persen) dan penegakan hukum (73 persen berbanding 24 persen).
- Program unggulan juga berpengaruh. Di antara responden yang sangat puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), 79 persen puas dengan Presiden. Di antara yang sama sekali tidak puas dengan MBG, hanya 15 persen.
Sebaliknya, survei IPO menemukan bahwa alasan utama responden yang puas adalah pemberantasan korupsi (19 persen), bantuan sosial (14,5 persen), dan program kerja yang dirasakan nyata (10,7 persen).
Survei “stres” CELIOS
Lembaga riset CELIOS merilis temuan bahwa 75 persen responden merasa stres karena kebijakan pemerintah. Angka ini sering dikutip sebagai bukti kemarahan publik. Namun perlu dicatat, sampel publik CELIOS (1.142 orang, 15 September–9 Oktober 2026) dikumpulkan lewat iklan Meta, yaitu metode nonprobabilitas, meski kemudian diberi pembobotan. Hasilnya menarik sebagai indikasi, tetapi tidak sekuat survei dengan sampel acak dalam mewakili seluruh penduduk.
Bagian 2: Apa Kata Media Sosial?
Media sosial memberi gambaran yang berbeda: lebih cepat, lebih emosional, dan jauh lebih negatif.
Drone Emprit: negatif di X, positif di TikTok dan YouTube
Drone Emprit, lembaga pemantau percakapan digital, menganalisis percakapan tentang pemerintahan Prabowo–Gibran dari 1 Januari hingga 20 Oktober 2026. Hasilnya menunjukkan perbedaan tajam antar-platform:

- X (Twitter): 67 persen negatif. Isu yang paling banyak dikritik: bergabungnya Indonesia ke Board of Peace, keracunan MBG, pembatasan kebebasan sipil, dan komunikasi pejabat yang dinilai kurang empati.
- Threads: 50,2 persen negatif, terutama soal IHSG, risiko PHK, putusan ijazah Wapres, dan kabut asap.
- Instagram: 41,2 persen negatif, soal anggaran Board of Peace, dinasti politik, dan penanganan demo.
- Facebook: relatif berimbang. Isu utamanya keracunan MBG dan harga kebutuhan pokok.
- TikTok: justru 42 persen positif.
- YouTube: 39,6 persen positif.
- Media berita online: 48,5 persen positif.
Jika semua platform media sosial digabung, sentimen negatif mencapai 57,6 persen. Jika media berita online ikut dihitung, totalnya 51,7 persen negatif berbanding 24,1 persen positif. Emosi yang paling dominan adalah marah, dengan pemicu utama karhutla dan dugaan korupsi dalam program MBG.
Continuum INDEF: sentimen negatif naik ke 70 persen
Continuum INDEF menganalisis sekitar 635 ribu data media sosial dari Januari hingga September 2026. Temuannya:
- Sentimen negatif naik dari 61,9 persen di tahun pertama menjadi 70,04 persen di tahun kedua. Sentimen positif turun dari 38,1 persen menjadi 29,96 persen.
- Isu dengan sentimen paling negatif: penanganan bencana (95,2 persen), krisis energi (95,1 persen), pemberantasan korupsi (83,7 persen), dan MBG (83 persen).
- Program Koperasi Desa Merah Putih mengalami penurunan sentimen paling tajam, sekitar 38 poin persentase.
INDEF sendiri menegaskan bahwa riset big data ini mengukur sentimen warganet, bukan survei yang mewakili seluruh penduduk.
SSI: gambaran yang jauh lebih positif
Sebagai pembanding, analisis lembaga SSI justru menemukan sentimen negatif di media sosial hanya 17,7 persen, dan 5,9 persen di media daring. Perbedaan sebesar ini menunjukkan bahwa hasil analisis media sosial sangat bergantung pada cara pengumpulan data, kata kunci yang dipakai, dan cara mengklasifikasikan sentimen.
November: kasus penyadapan
Untuk periode terbaru, Drone Emprit menganalisis sekitar 347 ribu percakapan dan artikel tentang kasus dugaan penyadapan Presiden oleh mantan Kapolri Listyo Sigit pada 3–10 November 2026. Sentimennya 33,5 persen negatif, 14,8 persen positif, dan sisanya netral. Sekitar 78 persen percakapan terjadi di X.
Menariknya, kritik warganet tidak hanya diarahkan kepada para tersangka. Sebagian meragukan independensi Polri, sebagian curiga kasus ini adalah pengalihan isu, dan sebagian lain membacanya sebagai “pertarungan elite”. Pada saat yang sama, tagar dukungan #KamiBersamaPrabowo juga ramai beredar. Baca juga: Mantan Kapolri Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo.
Bagian 3: Mengapa Media Sosial Tidak Sama dengan “Rakyat”
Melihat angka negatif 60–70 persen di media sosial, mudah untuk menyimpulkan bahwa mayoritas rakyat marah. Namun ada beberapa alasan untuk berhati-hati:
- Pengguna tiap platform berbeda. Pengguna X di Indonesia cenderung lebih muda, tinggal di kota, berpendidikan lebih tinggi, dan lebih aktif secara politik. Mereka bukan cerminan pemilih di desa yang mungkin lebih banyak memakai Facebook atau TikTok, atau tidak aktif di media sosial sama sekali.
- Volume tidak sama dengan jumlah orang. Satu akun yang sangat aktif bisa menulis ratusan unggahan sehari, sementara mayoritas warga tidak pernah berkomentar soal politik.
- Emosi negatif lebih mudah viral. Algoritma media sosial cenderung mengangkat konten yang memicu kemarahan karena menghasilkan lebih banyak interaksi.
- Ada pendengung di berbagai kubu. Google baru saja melaporkan penutupan 19.372 kanal YouTube yang menyebarkan konten pro-pemerintah secara terkoordinasi dalam satu kuartal. Google juga menutup jaringan yang mengkritik pemerintah, meski jumlahnya jauh lebih kecil. Artinya, sentimen positif di YouTube dan TikTok kemungkinan sebagian ikut digelembungkan, dan sentimen negatif di X pun tidak sepenuhnya organik. Baca juga: Benarkah Google Tutup 19.372 Channel YouTube Pro-Pemerintah Indonesia?
Media sosial tetap penting sebagai indikator awal. Kemarahan yang menumpuk di ruang digital sering mendahului aksi nyata. Tetapi ia harus dibaca berdampingan dengan survei, bukan menggantikannya.
Bagian 4: Di Luar Survei dan Media Sosial
Opini publik juga tercermin dari peristiwa di dunia nyata. Beberapa catatan sepanjang 2026:
- Demonstrasi berulang. ABC News melaporkan aksi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyebar ke setidaknya enam kota pada Oktober 2026. Tuntutannya antara lain penetapan karhutla sebagai bencana nasional, kritik terhadap kebijakan ekonomi, dan masalah program MBG.
- Kekhawatiran ekonomi. Rupiah berulang kali mencetak rekor terlemah, di atas Rp18.200 per dolar AS, dan sempat menyentuh sekitar Rp18.255 pada 12 November 2026.
- Kekecewaan generasi muda. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyebut ada “kekecewaan yang cukup besar di kalangan Gen Z” terhadap Prabowo dan Gibran. Ini menarik karena pada awal 2026, survei Indikator justru menyebut kepuasan terhadap Prabowo banyak ditopang pemilih Gen Z.
Tanggapan pemerintah
Pemerintah tidak tinggal diam. Saat survei SMRC Juli 2026 menunjukkan kepuasan turun ke 51 persen, Istana menanggapi dengan kalimat “Kita kerja, bukan cari survei”. Menjelang dua tahun pemerintahan, Prabowo menyatakan pemerintahannya “telah mencapai hasil nyata” sambil mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Sejumlah langkah yang disebut pemerintah, sebagaimana dilaporkan ABC News:
- Paket bantuan biaya hidup senilai lebih dari Rp26 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg untuk 33,24 juta penerima.
- Pengerahan lebih dari 71.000 personel untuk penanganan karhutla, tambahan dana untuk tujuh provinsi, dan sanksi hukum terhadap 32 perusahaan.
- Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan menghormati hak mahasiswa untuk berdemonstrasi dan akan terus mengevaluasi kebijakan berdasarkan data.
- Badan Gizi Nasional menyebut kasus keracunan MBG terjadi karena pelanggaran prosedur operasional standar di lapangan.
Sekretariat Kabinet juga menyebarluaskan hasil survei PPI yang menyatakan 65,4 persen responden puas dan 67 persen optimistis pemerintah akan menjalankan tugasnya dengan baik.
Bagian 5: Lalu, Benarkah Mayoritas Rakyat Sudah Muak?
Berdasarkan data yang tersedia sampai pertengahan November 2026, inilah penilaian kami terhadap beberapa klaim yang beredar:
| Klaim | Penilaian | Alasan |
|---|---|---|
| “Mayoritas rakyat sudah muak dengan pemerintahan Prabowo” | Berlebihan | Tidak ada survei yang mengukur “muak”. Hanya satu survei (SMRC) yang mencatat mayoritas tidak puas, dengan selisih tipis (53,4 persen). |
| “Kepuasan terhadap Prabowo turun tajam” | Benar | Semua lembaga dengan data berulang mencatat penurunan. SMRC mencatat turun sekitar 37 poin dalam 11 bulan. |
| “Mayoritas rakyat masih puas” | Diperdebatkan | Benar menurut IPO, PPI, dan Adidaya, tetapi tidak menurut SMRC. Selain itu, semua data ini diambil sebelum gejolak November. |
| “Media sosial dipenuhi kritik terhadap pemerintah” | Benar, terutama di X | Drone Emprit dan INDEF mencatat 57–70 persen sentimen negatif, meski TikTok dan YouTube cenderung positif. |
| “Kemarahan di media sosial mencerminkan seluruh rakyat” | Tidak tepat | Pengguna media sosial, khususnya X, bukan sampel yang mewakili seluruh penduduk, dan ada pengaruh akun pendengung dari berbagai kubu. |
Kesimpulan paling jujur: Indonesia sedang berada di titik di mana dukungan terhadap pemerintah menurun jelas dan konsisten, dari hampir 80 persen di awal tahun menjadi sekitar separuh atau kurang menurut survei yang paling kritis. Ketidakpuasan berpusat pada ekonomi, penegakan hukum, dan pelaksanaan program unggulan. Di media sosial, terutama X, ketidakpuasan itu tampil dalam bentuk kemarahan yang jauh lebih keras.
Namun menyebut “mayoritas rakyat sudah muak” belum didukung data yang kuat. Yang bisa dikatakan adalah: publik terbelah, dan pendulumnya sedang bergerak menjauh dari pemerintah.
Apa yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya?
- Survei November–Desember 2026. Ini akan menjadi ujian pertama setelah Gibran mundur, kasus penyadapan Presiden, dan rekor terlemah rupiah. Apakah kepuasan terus turun, atau justru ada efek “simpati” terhadap Presiden sebagai korban penyadapan?
- Pemilihan Wakil Presiden baru pada 9 Desember. Sosok yang dipilih bisa memengaruhi persepsi publik dan pasar. Baca juga: Gibran Mundur dari Kursi Wapres: Kronologi dan Cara MPR Memilih Pengganti.
- Kondisi ekonomi. Data SMRC menunjukkan penilaian ekonomi adalah faktor terkuat. Stabilitas rupiah dan harga kebutuhan pokok kemungkinan besar akan menentukan arah opini publik.
Tips Membaca Survei dan Klaim Opini Publik
- Cek siapa lembaganya dan siapa pendananya. Lembaga yang transparan biasanya mengungkap metode, jumlah responden, waktu survei, dan margin of error.
- Bandingkan dalam satu lembaga. Tren dari satu lembaga yang sama lebih bisa dipercaya daripada membandingkan angka antar-lembaga yang metodenya berbeda.
- Perhatikan bunyi pertanyaannya. “Puas dengan kinerja Presiden”, “puas dengan pemerintah”, dan “percaya pada pemerintah” adalah tiga hal berbeda.
- Jangan samakan trending topic dengan opini publik. Tagar yang ramai bisa digerakkan oleh segelintir akun, termasuk akun terkoordinasi.
- Waspadai survei yang hanya dibagikan satu kubu. Baik pemerintah maupun oposisi cenderung menyebarkan survei yang menguntungkan posisinya.
Sumber
- SMRC, Kepuasan Publik pada Kinerja Presiden Prabowo Anjlok dari 81 Persen menjadi 45 Persen, 16 Oktober 2026.
- Kompas, Survei SMRC: Tingkat Kepuasan Publik atas Pemerintahan Prabowo 51 Persen, 26 Juli 2026.
- Kompas, Kepuasan Publik 51 Persen, Istana: Kita Kerja, Bukan Cari Survei!, 30 Juli 2026.
- Kompas, Alarm 4 Survei Kepuasan Publik: Saatnya Prabowo Berbenah, 4 September 2026.
- Kompas, Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,9 Persen, 8 Februari 2026.
- Suara.com, Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Ditopang Pemilih Gen Z, 8 Februari 2026.
- Kompas TV, Survei Litbang Kompas: Ada Harapan Besar Masyarakat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran.
- CNN Indonesia, Survei IPO: 66 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, 24 Oktober 2026.
- Detik, Survei PPI: 65,4% Responden Puas Kinerja Pemerintah Prabowo.
- Antara, Survei Adidaya: 60,3 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo.
- Mojok, Istana Amini Mayoritas Rakyat Puas, Survei Lain Temukan 75 Persen Rakyat Stres.
- Bloomberg, Prabowo Approval Sinks Below 50% as Economic Gloom Grows, 16 Oktober 2026.
- The Star, Prabowo Begins Third Year as Public Support Slips, 20 Oktober 2026.
- ABC News, As Indonesia’s President Marks Two Years in Office, Public Discontent Spills onto the Streets, 24 Oktober 2026.
- Drone Emprit, Sentimen Publik terhadap Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
- IDN Times, Sentimen Negatif Kasus Penyadapan Prabowo Capai 33,5 Persen.
- INDEF, Analisis Big Data Media Sosial 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo (PDF).
- Katadata, Public Discontent Rises in Prabowo-Gibran’s Second Year, Indef Continuum Finds.
- Viva, SSI Ungkap Persepsi Publik terhadap Prabowo.
- Suara Merdeka, Tagar #KamiBersamaPrabowo Muncul di Mana-mana, 5 November 2026.
Tinggalkan Komentar & Diskusi