Buka Ijazah Wakil Rakyat, Sahkan RUU Perampasan Aset: Dua Tuntutan yang Tak Boleh Lagi Ditunda

10:42 am 15 November 2026, 10:42 WIB

Minggu, 15 November 2026. Tulisan ini adalah opini redaksi Planetbiz. Fakta yang dirujuk disusun dari pemberitaan Kompas, CNN Indonesia, detik, Beritasatu, Harian Jogja, Ketik, Hukumonline, CNBC Indonesia, Suara, Kontan, GoodStats, laman resmi DPR, serta laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sumber lengkap ada di bagian akhir.

Dalam sepekan terakhir, satu kalimat beredar luas di media sosial: “Gibran mundur, DPR kena imbas.” Kalimat itu memang terdengar seperti judul sensasional, tetapi substansinya sulit dibantah. Ketika seorang wakil presiden meninggalkan jabatannya di tengah polemik dokumen pendidikan, publik wajar bertanya: bagaimana dengan 580 wakil rakyat di Senayan yang juga dipilih dengan syarat pendidikan minimal yang sama? Dari pertanyaan itulah lahir petisi daring yang mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi.

Pada saat yang sama, publik kembali menagih utang lama parlemen: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan baru sekarang benar-benar dibahas. Dua tuntutan ini sering disebut bersamaan, dan menurut kami memang seharusnya begitu. Keduanya bermuara pada hal yang sama, yaitu integritas dan akuntabilitas orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama rakyat.

Sikap redaksi jelas: kami mendukung penuh verifikasi terbuka ijazah seluruh anggota DPR, dan kami mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset tanpa menunda lagi, tanpa memangkas taringnya, dan dengan pembahasan yang terbuka. Tulisan ini menjelaskan alasannya, menawarkan mekanisme konkret, menjawab keberatan yang paling sering muncul, dan merinci apa yang bisa dilakukan warga.

Duduk Perkara: Apa yang Sebenarnya Terjadi

Karena isu ini menyebar lewat unggahan media sosial, penting untuk memisahkan fakta dari bumbu. Berikut yang sudah terkonfirmasi oleh media kredibel.

1. Gibran memang mundur sebagai wakil presiden. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen Senayan. Peristiwa ini diberitakan Kompas, CNN Indonesia, dan banyak media lain. Dalam pernyataan yang diunggah kanal YouTube Wakil Presiden, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya dan menegaskan keputusannya bukan karena persoalan ijazah. Ia mengklaim dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan. Konstitusi memberi MPR waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua nama yang diusulkan presiden. Kronologi lengkapnya pernah kami tulis dalam artikel Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Warganet Desak Prabowo Ikut Turun karena “Satu Paket”.

2. Latar belakangnya adalah dua putusan pengadilan soal dokumen pendidikan. Pada awal Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. MK menilai surat keterangan penyetaraan yang ia pakai hanya menyetarakan pengetahuan, bukan menyatakan tamat SMA, tetapi MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena perkara tersebut dinilai tidak lagi tepat diselesaikan dalam rezim sengketa hasil pemilu. Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada 2019 dan memerintahkan kementerian terkait mencabutnya. Salinan lengkap putusan itu dirilis pada 10 November 2026. Kami pernah membahas dinamika politiknya dalam Di Ujung Palu Senayan: Menimbang Usulan Pemakzulan Wapres Gibran.

3. Petisi cek ijazah anggota DPR benar-benar ada. Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” dibuat di Change.org oleh warganet bernama Farida Octavia pada 12 November 2026, hari yang sama dengan pengunduran diri Gibran. Petisi ditujukan kepada pimpinan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Isinya meminta anggota DPR membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah mulai jenjang SMA hingga perguruan tinggi, serta meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang yang independen dengan hasil yang bisa diakses publik. Beritasatu mencatat 12.732 tanda tangan pada Sabtu siang, 14 November, sedangkan Harian Jogja mencatat 15.827 dukungan pada pukul 19.25 WIB di hari yang sama. Saat tulisan ini diperbarui pada Minggu, 15 November 2026, halaman petisi mencatat 17.789 tanda tangan dari target 25.000. Beritasatu juga mencatat sedikitnya delapan petisi serupa di platform yang sama.

4. Tantangan serupa datang dari kubu pendukung Gibran. Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara, Prasetyo Eko Karso, menantang DPR membuka dan memverifikasi ijazah 580 anggota periode 2024–2029. “Kalau Gibran diperiksa ijazahnya, maka semua anggota DPR RI yang bicara pemakzulan juga harus diperiksa ijazahnya,” katanya, seperti dikutip Ketik. Ia juga mengingatkan agar isu ini tidak menjadi alat untuk menjatuhkan pihak tertentu. Artinya, tuntutan transparansi ini datang dari berbagai arah politik, bukan monopoli satu kubu.

5. DPR belum memberi tanggapan resmi. Hingga Minggu, 15 November 2026, belum ada respons resmi DPR maupun partai-partai pemilik kursi terhadap usulan pemeriksaan ulang ijazah tersebut, menurut pemberitaan yang kami telusuri.

6. RUU Perampasan Aset sedang dibahas, belum disahkan. DPR menyetujui RUU ini sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna 6 Oktober 2026. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 5 November, Panitia Kerja (Panja) dibentuk di Komisi III, dan targetnya rampung paling lambat 15 Desember 2026. Detailnya kami uraikan di bagian berikutnya.

Satu catatan penting: tidak ada putusan atau temuan resmi yang menyatakan anggota DPR RI tertentu memakai ijazah palsu. Petisi ini meminta verifikasi, bukan menuduh. Justru karena itulah tuntutannya masuk akal.

Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat DPR dan MPR bersidang. Foto: Davidelit/Wikimedia Commons, domain publik

Mengapa Ijazah Wakil Rakyat Harus Bisa Dicek Publik

Pertama, karena ijazah adalah syarat hukum, bukan aksesori. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bakal calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat. Undang-undang yang sama, lewat Pasal 520, mengancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp72 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota legislatif. Ketika sebuah syarat diatur undang-undang dan pelanggarannya diancam pidana, publik berhak memastikan syarat itu benar-benar dipenuhi.

Kedua, karena pemalsuan ijazah oleh wakil rakyat bukan sekadar teori. Di tingkat daerah, pengadilan sudah beberapa kali memvonis anggota DPRD yang terbukti memakai ijazah palsu atau milik orang lain. Pada 10 Juli 2026, Pengadilan Negeri Pelalawan, Riau, menjatuhkan pidana empat tahun penjara kepada Sunardi, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dua periode, yang dinyatakan terbukti memakai ijazah Paket C atas nama orang lain untuk mendaftar sebagai calon. Ijazah itu, menurut pemberitaan, sudah dibatalkan Dinas Pendidikan Lampung sejak 2009. Putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Pada 23 Desember 2025, Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan pidana satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta kepada seorang anggota DPRD Kota Kendari dalam perkara ijazah palsu, dan kuasa hukumnya langsung mengajukan banding. Kasus-kasus ini menunjukkan dua hal: pemalsuan bisa lolos dari verifikasi administrasi pencalonan, dan ia baru terbongkar setelah ada laporan dari masyarakat.

Ketiga, karena data pendidikan anggota DPR saat ini memang tidak lengkap di mata publik. Menurut GoodStats yang mengolah data pendidikan anggota DPR terpilih periode 2024–2029, sebanyak 211 dari 580 orang memilih tidak membuka latar belakang pendidikannya. Sisanya tercatat 155 lulusan S1, 119 lulusan S2, 63 lulusan SMA, 29 lulusan S3, dan 3 lulusan D3. Kami perlu menegaskan: angka 211 itu bukan jumlah anggota yang terbukti tidak punya ijazah. Itu hanya jumlah orang yang memilih tidak mempublikasikannya. Tetapi justru di situlah masalahnya. Lebih dari sepertiga wakil rakyat kita, orang-orang yang menyusun undang-undang dan anggaran negara, riwayat pendidikannya tidak bisa diketahui oleh rakyat yang memilih mereka.

Keempat, karena hukum keterbukaan informasi sebenarnya sudah memberi jalan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memang mengecualikan catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dari informasi yang wajib dibuka (Pasal 17 huruf h). Namun Pasal 18 ayat (2) memuat pengecualian atas pengecualian itu: informasi tersebut dapat dibuka bila pemiliknya memberi persetujuan tertulis, atau bila pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Anggota DPR jelas menduduki jabatan publik. Ijazah mereka bukan rahasia keluarga, melainkan dokumen yang menjadi dasar mereka boleh duduk di kursi itu.

Kelima, karena negara pernah mencoba menutupnya dan publik berhasil membatalkannya. Pada 21 Agustus 2025, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan 16 jenis dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Setelah gelombang kritik, KPU membatalkan keputusan itu pada 16 September 2025. Pelajaran dari episode tersebut sederhana: keterbukaan dokumen syarat pencalonan adalah tuntutan yang sah, dan lembaga negara mau mendengar bila publik bersuara cukup keras.

Keenam, karena kepercayaan publik adalah modal paling mahal sebuah parlemen. Polemik ijazah seorang wakil presiden sudah menguras energi politik nasional selama berbulan-bulan, dari sidang MK, kasasi MA, usulan pemakzulan, hingga demonstrasi di berbagai kota. Bila keraguan serupa dibiarkan menggantung atas parlemen, setiap undang-undang yang mereka sahkan akan dibayangi pertanyaan tentang integritas pembuatnya. Verifikasi terbuka justru melindungi anggota DPR yang jujur, yang kami yakini adalah mayoritas.

Mekanisme yang Kami Usulkan: Konkret, Adil, dan Tidak Mempermalukan

Tuntutan “buka ijazah” sering dianggap tidak praktis. Kami tidak setuju. Berikut mekanisme yang menurut kami bisa dijalankan tanpa harus menunggu undang-undang baru.

Keterbukaan sukarela dalam 30 hari. Pimpinan DPR mengimbau seluruh anggota mengunggah salinan ijazah terakhir yang menjadi dasar pencalonan, minimal ijazah SMA atau sederajat dan ijazah pendidikan tinggi bila gelarnya dicantumkan, ke laman profil masing-masing di situs resmi DPR. Data pribadi yang tidak relevan, seperti nomor induk kependudukan, tanggal lahir lengkap, dan alamat, boleh disamarkan. Fraksi dapat memimpin dengan memberi contoh.
KPU membuka dokumen syarat calon terpilih. Dokumen persyaratan calon terpilih sudah ada di arsip KPU karena diserahkan saat pendaftaran. KPU, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bisa menetapkan bahwa salinan ijazah calon terpilih adalah informasi publik dengan dasar Pasal 18 ayat (2) UU KIP, tentu dengan penyamaran data pribadi yang tidak relevan.
Verifikasi silang ke sumber data resmi. Ijazah perguruan tinggi dalam negeri dapat dicek ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Ijazah SMA dan sederajat dapat dicek ke sekolah dan dinas pendidikan penerbit. Ijazah luar negeri dan surat penyetaraan dicek ke kementerian yang berwenang. Proses ini bisa difasilitasi KPU bersama kementerian terkait, sebagaimana diminta petisi, dengan melibatkan unsur independen seperti perguruan tinggi atau Ombudsman.
Hasil diumumkan dalam format sederhana. Cukup tabel per anggota: jenjang pendidikan, institusi, tahun lulus, dan status verifikasi (terverifikasi, dalam klarifikasi, atau belum menyerahkan). Tidak perlu memajang dokumen satu per satu bila tabel hasil verifikasi sudah dapat dipertanggungjawabkan.
Jalur hukum yang jelas bila ada temuan. Bila ada dokumen yang diragukan, prosesnya harus lewat klarifikasi kepada yang bersangkutan, lalu laporan ke aparat penegak hukum atau Badan Kehormatan, dengan asas praduga tak bersalah tetap dijaga. Tidak boleh ada vonis lewat media sosial.
Perbaikan aturan untuk 2029. Revisi UU Pemilu dan Peraturan KPU sebaiknya menetapkan bahwa riwayat pendidikan dan salinan ijazah setiap calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap wajib dipublikasikan, bukan lagi bergantung pada kesediaan calon. Pemilih berhak tahu sebelum mencoblos, bukan setelah skandal meledak.

Mekanisme ini murah, cepat, dan tidak memerlukan anggaran besar. Yang dibutuhkan hanya kemauan politik.

RUU Perampasan Aset: Utang Lama yang Terus Ditunda

Jika ijazah menyangkut kejujuran tentang siapa wakil rakyat itu, RUU Perampasan Aset menyangkut kejujuran tentang dari mana kekayaan pejabat dan pelaku kejahatan berasal. Sejarahnya adalah sejarah penundaan.

2008–2010: RUU ini digagas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada era Presiden SBY. Draf awalnya disebut sudah selesai sekitar 2010, lalu beberapa kali direvisi karena sejumlah pasal dianggap kontroversial.
2015–2024: RUU ini keluar-masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa pernah dibahas tuntas.
Mei 2023: Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR agar RUU ini segera dibahas. Pembahasan tidak berlanjut hingga Pemilu 2024 bergulir.
Agustus–September 2025: pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu poin dalam tuntutan “17+8” yang disuarakan gelombang demonstrasi. Pada 9 September 2025, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat memasukkannya ke Prolegnas Prioritas 2025 sebagai usul inisiatif DPR.
6 Oktober 2026: rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui RUU ini sebagai usul inisiatif DPR dari Komisi III.
5 November 2026: pemerintah, diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menyerahkan DIM. Komisi III membentuk Panja yang dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman dengan Soedeson Tandra sebagai wakil ketua. Judulnya disepakati berubah menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
11–12 November 2026: pembahasan masuk tahap tim perumus dan tim sinkronisasi. Panja menyepakati penjualan aset rampasan dilakukan secara terbuka untuk mencegah manipulasi harga atau under valuation. Pada 12 November, DPR dan pemerintah juga sepakat memangkas jenis tindak pidana di luar korupsi yang bisa dikenai perampasan aset dari 13 menjadi enam: narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi. Tindak pidana perpajakan, perbankan, asuransi, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup tidak lagi menjadi sasaran tersendiri.
13 November 2026: Koalisi Advokasi Perampasan Aset, yang di dalamnya terdapat ICW, melayangkan somasi kepada Ketua DPR dan Ketua Komisi III karena menilai pembahasan tidak transparan dan draf RUU tidak dipublikasikan. Koalisi memberi tenggat hingga Senin, 16 November 2026 pukul 16.00 WIB dan mengancam melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dengan kata lain, setelah sekitar 18 tahun, RUU ini akhirnya bergerak. Itu kabar baik. Tetapi ada dua alasan mengapa publik tetap harus menagih dengan keras: ancaman penundaan lagi bila perhatian publik bergeser, dan ancaman pelemahan bila pembahasan berlangsung tertutup.

Gedung Anti Corruption Learning Centre KPK di Jakarta — Gedung Anti Corruption Learning Centre Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, 2026. Foto: Medelam/Wikimedia Commons, CC0

Mengapa Indonesia Sangat Membutuhkan Perampasan Aset

Angka-angka berikut menjelaskan urgensinya. Menurut laporan pemantauan tren korupsi ICW yang dirilis 30 September 2025, sepanjang 2024 aparat penegak hukum menangani 364 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp279,9 triliun. Sebagian besar, sekitar 96,8 persen, berasal dari kasus tata niaga timah. Di sisi lain, pendapatan negara dari penyelesaian ganti kerugian negara yang tercatat baru Rp28,5 miliar, turun dari Rp41,3 miliar pada 2023. ICW juga mencatat hanya 48 kasus yang memakai Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang uang pengganti, dan hanya 5 kasus yang memakai instrumen tindak pidana pencucian uang.

Perbandingannya mencolok: kerugian dihitung dalam ratusan triliun, yang kembali dihitung dalam puluhan miliar. Inilah inti masalahnya. Selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia berfokus memenjarakan orang, bukan mengejar uangnya. Koruptor bisa menjalani hukuman beberapa tahun lalu keluar dan menikmati harta yang disembunyikan atas nama kerabat, perusahaan cangkang, atau rekening di luar negeri.

Perampasan aset tanpa putusan pidana, yang di dunia internasional dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB), dirancang untuk menutup celah itu. Logikanya bukan menghukum orang, melainkan menggugat harta. Negara membawa aset yang diduga berasal dari kejahatan ke pengadilan, dan pengadilan menilai asal-usulnya. Mekanisme ini sangat berguna ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak dapat ditemukan, atau ketika harta jelas tidak wajar tetapi pembuktian pidananya sulit.

Indonesia sebenarnya sudah terikat secara moral pada gagasan ini. Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dalam Pasal 54 mendorong negara peserta mempertimbangkan langkah yang memungkinkan perampasan hasil kejahatan tanpa putusan pidana, terutama ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Banyak negara sudah menjalankannya. Inggris memiliki mekanisme civil recovery dalam Proceeds of Crime Act 2002 dan menambah Unexplained Wealth Orders lewat Criminal Finances Act 2017, yang memungkinkan pengadilan meminta pemilik harta menjelaskan asal-usul kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Kolombia mengenal extinción de dominio, Italia memiliki tindakan pencegahan berbasis harta yang lahir dari perang melawan mafia, dan Australia mengenal perintah atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.

Di dalam negeri pun cikal bakalnya sudah ada, tetapi tercecer. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan hakim menetapkan harta yang tidak diklaim sebagai aset negara, dengan tata cara yang diatur Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2013. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka jalur gugatan perdata dalam kondisi tertentu, misalnya bila tersangka meninggal dunia. Namun jalur-jalur ini sempit, lambat, dan jarang dipakai. Undang-undang khusus perampasan aset diperlukan untuk menyatukan semua itu dalam satu kerangka yang jelas, lengkap dengan lembaga pengelola dan prosedur pengawasannya.

Yang Kami Tagih dari Panja: Sahkan, Jangan Dilemahkan

Kami mengapresiasi langkah Komisi III yang mempercepat pembahasan, termasuk aturan penjualan aset rampasan secara terbuka. Namun ada tiga hal yang harus dikawal.

Pertama, publikasikan draf dan DIM sekarang juga. Sebuah undang-undang yang memberi negara kewenangan merampas harta warga justru harus dibahas paling terbuka. Somasi Koalisi Advokasi Perampasan Aset adalah peringatan yang tepat. Partisipasi bermakna bukan formalitas: ia menjadi syarat konstitusional pembentukan undang-undang dan menjadi pagar agar pasal-pasal tidak “dipesan” kepentingan tertentu. Bila draf dibuka, kritik bisa diarahkan pada pasal yang konkret, bukan pada rumor.

Kedua, pastikan mekanisme NCB tetap bertaring. Pemangkasan sasaran dari 13 menjadi enam jenis kejahatan di luar korupsi dijelaskan Habiburokhman sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat. Kekhawatiran itu sah. Namun publik perlu jaminan bahwa korupsi sebagai sasaran utama tetap dijangkau secara penuh, termasuk harta yang disamarkan lewat sektor-sektor yang kini tidak lagi menjadi sasaran tersendiri. Bila kejahatan perbankan, kehutanan, atau pertambangan berkaitan dengan korupsi, asetnya harus tetap bisa dikejar. Panja wajib menjelaskan hal ini secara terang dalam naskah dan penjelasannya.

Ketiga, tepati tenggat. Target paling lambat 15 Desember 2026 sudah diumumkan sendiri oleh DPR. Setelah 18 tahun, tidak ada lagi alasan teknis yang bisa diterima untuk menggeser tenggat itu ke masa sidang berikutnya.

Benang Merah: Integritas Masuk, Akuntabilitas Keluar

Mengapa dua tuntutan yang tampak berbeda ini layak diperjuangkan bersama? Karena keduanya menjaga dua pintu kekuasaan.

Verifikasi ijazah menjaga pintu masuk. Ia memastikan orang yang duduk di kursi kekuasaan memang memenuhi syarat dan jujur tentang dirinya sejak hari pertama. Bila seseorang bersedia memalsukan dokumen untuk mendapat kursi, wajar bila publik khawatir tentang apa lagi yang bersedia ia lakukan setelah kursi itu didapat.

Perampasan aset menjaga pintu keluar. Ia memastikan siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan tidak bisa membawa pulang hasilnya. Korupsi menjadi bisnis yang tidak menguntungkan bila hartanya pasti dikejar.

Keduanya juga menjadi ujian bagi DPR sendiri. Pada isu ijazah, DPR diminta membuka diri. Pada isu perampasan aset, DPR diminta membuat aturan yang kelak bisa menjangkau anggotanya sendiri. Dalam kedua kasus, kepentingan publik berhadapan dengan kemungkinan rasa tidak nyaman para pembuat keputusan. Sejarah panjang penundaan RUU Perampasan Aset membuat publik wajar curiga bahwa rasa tidak nyaman itulah yang selama ini menjadi rem.

Ada pula dimensi ekonominya. Investor, baik domestik maupun asing, menilai sebuah negara dari kepastian hukum dan kualitas institusinya. Parlemen yang integritas anggotanya diragukan, serta sistem hukum yang gagal mengembalikan uang hasil korupsi, menambah premi risiko yang pada akhirnya dibayar semua orang lewat bunga yang lebih tinggi dan investasi yang lebih sedikit. Transparansi bukan sekadar urusan moral, tetapi juga urusan daya saing.

Menjawab Keberatan

Sikap kami tegas, tetapi kami tidak menutup telinga. Berikut keberatan yang paling sering muncul beserta tanggapan kami.

“Ijazah adalah data pribadi. Membukanya melanggar privasi.” Benar bahwa ijazah memuat data pribadi, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi harus dihormati. Tetapi UU KIP sendiri sudah membuat pembedaan: informasi pendidikan yang berkaitan dengan jabatan publik dapat dibuka. Yang perlu dibuka pun bukan seluruh isi dokumen, cukup nama, institusi, jenjang, dan tahun kelulusan, dengan data seperti NIK atau alamat disamarkan. Seorang pelamar kerja biasa saja diminta menyerahkan ijazah kepada calon pemberi kerja. Anggota DPR “dipekerjakan” oleh lebih dari 200 juta pemilih.

“Ini bisa menjadi alat persekusi dan fitnah politik.” Risiko itu nyata, dan karena itulah kami mengusulkan verifikasi resmi oleh lembaga berwenang, bukan pembongkaran liar oleh akun anonim. Justru ketiadaan data resmi yang membuat rumor tumbuh subur. Bila hasil verifikasi diumumkan, anggota yang jujur terlindungi dan tuduhan tanpa dasar kehilangan pijakan. Prasetyo Eko Karso, yang berada di kubu berlawanan dengan sebagian pengusul pemakzulan, benar ketika mengingatkan agar isu ini tidak dipakai untuk menjatuhkan pihak tertentu. Jawabannya adalah memberlakukan verifikasi untuk semua anggota tanpa kecuali, seperti tuntutan petisi.

“Ijazah tidak menentukan kualitas wakil rakyat.” Kami setuju bahwa gelar tidak menjamin kecerdasan atau integritas. Tetapi argumen ini salah alamat. Persoalannya bukan tinggi-rendahnya pendidikan, melainkan kejujuran memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Lulusan SMA yang jujur jauh lebih layak duduk di Senayan daripada pemegang gelar doktor yang dokumennya palsu.

“Perampasan aset tanpa putusan pidana melanggar asas praduga tak bersalah.” Ini keberatan paling serius. Jawabannya terletak pada sifat mekanismenya: NCB bukan penghukuman pidana terhadap orang, melainkan proses terhadap harta yang asal-usulnya dipersoalkan, dan tetap diputus oleh hakim. Pemilik harta diberi hak penuh untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah. Banyak negara demokratis menerapkannya tanpa meruntuhkan negara hukum. Yang harus dijaga adalah standar pembuktian yang jelas, hak banding, dan perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, yang menurut pemberitaan memang termasuk materi yang dibahas.

“Aparat bisa menyalahgunakannya untuk memeras atau membidik lawan politik.” Kekhawatiran ini sah, dan pengalaman civil forfeiture di Amerika Serikat, yang sering dikritik karena menyasar warga biasa, menjadi pelajaran. Karena itu kami mendukung pagar-pagar pengaman: proses wajib lewat pengadilan, batas nilai minimal agar tidak menyasar warga kecil, lembaga pengelola dan pengawas aset yang independen, penjualan aset secara terbuka, serta laporan berkala kepada publik. Namun solusinya adalah memperkuat pengawasan, bukan menunda undang-undangnya lagi. Ketiadaan undang-undang tidak membuat warga lebih aman. Ia hanya membuat koruptor lebih tenang.

“Petisi daring tidak punya kekuatan hukum.” Benar, petisi bukan mekanisme formal. Tetapi petisi adalah ukuran kehendak publik dan pemantik perhatian media. Pembatalan Keputusan KPU 731/2025 dan masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas setelah gelombang tuntutan 2025 menunjukkan bahwa tekanan publik yang konsisten bisa mengubah keputusan lembaga negara.

Apa yang Bisa Dilakukan Warga

Dukungan tidak cukup berhenti di kolom komentar. Berikut langkah konkret yang bisa diambil siapa pun.

Tanda tangani petisi di Change.org. Tautan resminya: change.org/p/transparansi-publik-buka-dan-verifikasi-ijazah-seluruh-anggota-dpr-ri-tanpa-kecuali. Pastikan alamat yang Anda buka berawalan change.org. Waspadai tautan palsu yang meminta data berlebihan, kata sandi, atau pembayaran.
Ajukan permohonan informasi publik. Setiap warga berhak mengajukan permohonan informasi kepada PPID KPU atau PPID DPR, misalnya meminta salinan dokumen syarat pendidikan calon terpilih dari daerah pemilihan Anda, dengan merujuk Pasal 18 ayat (2) UU KIP. Badan publik wajib menjawab dalam 10 hari kerja dan dapat memperpanjangnya 7 hari kerja. Bila ditolak atau tidak dijawab, ajukan keberatan kepada atasan PPID, lalu sengketa informasi ke Komisi Informasi.
Hubungi anggota DPR dari daerah pemilihan Anda. Kirim surat atau pesan melalui kanal resmi, rumah aspirasi, atau saat reses. Ajukan dua pertanyaan sederhana: apakah Anda bersedia membuka ijazah Anda, dan apakah fraksi Anda mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset tanpa pelemahan sebelum 15 Desember 2026?
Pantau pembahasan RUU. Ikuti siaran rapat Komisi III di kanal resmi DPR dan dukung permintaan masyarakat sipil agar draf RUU dan DIM dipublikasikan.
Laporkan dugaan pemalsuan lewat jalur resmi. Bila Anda memiliki bukti dugaan pemalsuan dokumen oleh pejabat mana pun, laporkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga berwenang. Jangan menyebarkan tuduhan tanpa bukti di media sosial, karena selain merugikan orang lain, hal itu bisa menjerat Anda secara hukum dan justru melemahkan gerakan transparansi.
Ingat saat memilih pada 2029. Catat partai dan anggota yang mendukung atau menghambat kedua agenda ini. Suara di bilik pemilu adalah petisi yang paling berkekuatan hukum.

Penutup

Terakhir kali seorang wakil presiden Indonesia mengundurkan diri adalah Mohammad Hatta pada 1956. Kali ini, pengunduran diri terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan yang sudah diuji di MK dan MA. Peristiwa sebesar ini seharusnya tidak berlalu hanya sebagai drama politik satu orang. Ia harus menjadi momen koreksi sistem: bagaimana negara memverifikasi syarat pejabat publik, dan bagaimana negara memastikan kekuasaan tidak menjadi jalan pintas menuju kekayaan.

DPR punya kesempatan langka untuk berada di sisi yang benar dari sejarah. Membuka ijazah seluruh anggotanya akan menunjukkan bahwa parlemen tidak memberlakukan standar ganda: menuntut kejujuran dari orang lain sambil menutupi dirinya sendiri. Mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kuat dan dibahas secara terbuka akan menunjukkan bahwa parlemen tidak takut pada aturan yang kelak mungkin menjangkau anggotanya sendiri.

Dua tuntutan ini tidak meminta hal yang luar biasa. Keduanya hanya meminta wakil rakyat memenuhi standar yang sudah lama diterapkan kepada rakyat biasa: tunjukkan ijazahmu, dan jelaskan asal hartamu. Bila itu terlalu berat bagi Senayan, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?